Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Meningkat, Pemprov DKI Sebut Kanal Pengaduan Semakin Banyak Digunakan

DINAS  Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) Provinsi DKI Jakarta mencatat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak periode Januari-November 2025 mencapai 1.917 kasus.

Kepala DPPAPP Iin Mutmainnah menjelaskan tren kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami kenaikan setiap tahunnya. "Jadi memang trennya naik," kata dia dikutip Minggu (23/11).

Kasus kekerasan terhadap anak lebih tinggi dibandingkan kekerasan terhadap perempuan. Iin menyebutkan, persentase kekerasan terhadap anak mencapai 53 persen dari total kasus yang ada.

Baca juga : Lestari Moerdijat: Data Akurat Penting untuk Wujudkan Perlindungan Menyeluruh bagi Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan

"53% itu komposisi, presentasi jumlah kasus anak. Ini anak perempuan dan laki-laki ya, di bawah umur 18 tahun itu anak," kata dia.

Berdasarkan data dari DPPAPP Provinsi Jakarta, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak paling banyak terjadi di lingkungan rumah (1.132 kasus).

Selain itu, kasus juga banyak terjadi di jalan (135 kasus), indekos (126 kasus), sekolah (119 kasus), kontrakan (88 kasus), dan lain-lain.

Baca juga : Perkuat Political Will untuk Mencegah Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Sementara ihwal hubungan korban dan terlapor, yang paling banyak yang diduga melakukan kekerasan adalah suami (503 kasus).

Selain itu, ada juga teman (351 kasus), orang tidak dikenal (281 kasus), tetangga (203 kasus), ayah kandung (197 kasus), pacar (147 kasus), dan lain-lain.

Sedangkan dari jenis kekerasan, yang paling banyak terjadi adalah anak korban kekerasan seksual (588 kasus).

Selain itu, ada pula perempuan korban KDRT (412 kasus), perempuan korban kekerasan psikis (318 kasus), perempuan korban kekerasan fisik (276 kasus), anak korban kekerasan fisik (242 kasus), anak korban kekerasan psikis (236 kasus), anak korban kekerasan seksual (184 kasus), dan lain-lain.

Pihaknya telah menyediakan kanal pengaduan bagi korban, baik secara luring (offline) maupun daring (online).

Ia menambahkan, pihaknya juga telah memiliki 44 titik pos pengaduan dengan masing-masing dua tenaga ahli, konselor dan paralegal, yang ada di 44 kecamatan atau RPTRA

"Artinya kesadaran masyarakat semakin berani mengungkapkan atau speak up. Ini menjadi sesuatu pengetahuan yang semakin meningkat di masyarakat untuk berani menyampaikan hal-hal yang mungkin terjadi atau dilihat di lapangan," kata dia.

Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengakui, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak saat ini mengalami peningkatan.

Menurut dia, peningkatan itu terjadi karena saat ini para korban sudah berani bicara mengenai kekerasan yang dialami mereka.

"Sebetulnya meningkat kenapa? Karena sudah berani anak-anak perempuan bicara," kata dia dalam Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 2025 di Balai Kota Jakarta, Sabtu (22/11).

Ia menilai, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebelumnya terlihat rendah lantaran banyak korban tidak berani bersuara. Namun, saat ini para korban memiliki banyak kanal untuk bersuara. (Far/P-3)