Gapki Dorong Lingkungan Kerja Sawit Aman dan Adil bagi Pekerja Perempuan

GABUNGAN Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menggelar kegiatan bertajuk “Sawit Indonesia Ramah Pekerja Perempuan: Pertemuan Pemangku Kepentingan dan Lokakarya Perlindungan Pekerja Perempuan Perkebunan Sawit di Sulawesi” pada 11–12 Februari 2026 di Palu.

Kegiatan ini diikuti sekitar 140 peserta yang berasal dari berbagai unsur, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, perusahaan perkebunan sawit, serikat pekerja, organisasi masyarakat sipil, akademisi, perwakilan petani, hingga media. Forum tersebut bertujuan menyamakan persepsi sekaligus menyusun langkah tindak lanjut yang dapat diimplementasikan di tingkat perusahaan maupun daerah.

Acara diselenggarakan Gapki dengan dukungan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) serta mitra terkait. Dukungan tersebut merupakan bagian dari penguatan sawit berkelanjutan, termasuk integrasi prinsip kesetaraan gender dalam program pendanaan sawit berkelanjutan.

Baca juga : Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci Antisipasi Bencana

Dalam sambutan Gubernur Sulawesi Tengah yang dibacakan Pelaksana Harian Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Firdaus Abdul Karim, ditegaskan bahwa perlindungan pekerja perempuan harus menjadi komitmen bersama.

“Pemenuhan hak-hak pekerja perempuan serta penciptaan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan bermartabat harus menjadi komitmen bersama antara pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.

Ia berharap kegiatan tersebut menghasilkan langkah konkret agar pekerja perempuan memperoleh perlindungan, kesejahteraan, dan penghargaan di tempat kerja.

Baca juga : ISNU Perkuat Literasi Perlindungan Perempuan dan Anak

Ketua Gapki Cabang Sulawesi, Dony Yoga Perdana, menyampaikan bahwa pekerja perempuan memiliki kontribusi penting dalam rantai produksi sawit di wilayah tersebut.

“Ada kurang lebih 10,68% komposisi karyawan perempuan dari total karyawan tetap yang bekerja di industri perkebunan di wilayah Sulawesi,” katanya.

Menurut Dony, Gapki mendorong penguatan kapasitas pekerja perempuan, perusahaan, pemerintah daerah, serta organisasi masyarakat sipil guna mewujudkan lingkungan kerja yang manusiawi, adil, dan berkelanjutan.

Dalam kegiatan tersebut juga disosialisasikan Panduan Praktis Perlindungan Pekerja Perempuan di Perkebunan Sawit sebagai acuan penerapan perlindungan hak pekerja perempuan yang selaras dengan regulasi nasional maupun standar internasional.

Sejumlah isu strategis yang dibahas dalam forum itu meliputi perlindungan maternitas, kesehatan dan keselamatan kerja (K3), status kerja dan pengupahan, jaminan sosial, pencegahan diskriminasi dan kekerasan berbasis gender, serta penguatan partisipasi perempuan dalam tata kelola dan proses audit. (P-4)