ISNU Perkuat Literasi Perlindungan Perempuan dan Anak

PIMPINAN Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama menyelenggarakan Dialog Publik dan Workshop Literasi Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Grand Orchardz Hotel, Kemayoran, Jakarta, pada Senin 9 Februari hingga Selasa 10 Februari 2026.

Kegiatan ini diikuti puluhan peserta perempuan yang mewakili Pengurus Wilayah ISNU dari berbagai daerah, serta perwakilan badan otonom perempuan di lingkungan Nahdlatul Ulama. Forum tersebut menjadi wadah konsolidasi pemikiran kaum intelektual NU dalam merespons persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang hingga kini masih menjadi masalah serius di Indonesia.

Selain menjadi ruang diskusi, kegiatan ini dirancang untuk memperkuat kapasitas literasi peserta, khususnya dalam memproduksi konten edukatif yang berpihak pada perlindungan perempuan dan anak. Fokus utama forum ini adalah membangun kesadaran kritis sekaligus mendorong lahirnya narasi publik yang ramah, adil, dan berperspektif kemanusiaan.

Baca juga : Perempuan dan Anak paling Menderita saat Bencana

Sekretaris Umum PP ISNU Wardi Taufik, yang mewakili Ketua Umum dalam sambutan pembukaan, menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan isu sektoral semata, melainkan persoalan kebangsaan yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

Menurutnya, ISNU memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk berperan aktif membangun kesadaran publik melalui penguatan literasi.

“Literasi anti kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan hanya soal pengetahuan, tetapi tentang keberanian mengenali, mencegah, dan bertindak ketika kekerasan terjadi,” ujar Wardi Taufik.

Baca juga : Jakarta Timur Tempati Urutan Tertinggi Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di DKI

Ia menambahkan bahwa literasi anti kekerasan tidak boleh berhenti pada tataran normatif. Pemahaman tersebut harus diwujudkan dalam gerakan nyata yang mampu membentuk cara pandang dan perilaku sosial. Karena itu, Wardi berharap forum ini melahirkan jejaring aksi yang aktif dan berkelanjutan, sehingga korban tidak merasa sendirian dan lingkungan sosial dapat berubah menjadi ruang yang aman dan melindungi.

Dialog publik menghadirkan sejumlah tokoh nasional, di antaranya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Arifatul Choiri Fauzi, Ketua Komnas Perempuan Maria Ulfah Anshor, Komisioner Komnas Perempuan KH Daden Sukendar, serta Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia Ai Rahmayanti.

Dalam paparannya, Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi menyoroti masih kuatnya budaya patriarki yang memengaruhi relasi dalam keluarga dan masyarakat.

“Walaupun perempuan kuat secara ekonomi, dalam realitas masih sering terjadi kasus pemerkosaan dengan korban anak dan pelakunya justru suami. Ironisnya, ibu kerap lebih membela suami. Ini mencerminkan lemahnya pemahaman agama dan minimnya literasi tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak,” ujarnya.

Ia juga menegaskan komitmen pemerintah dalam menciptakan ruang aman bagi perempuan dan anak melalui pendekatan berbasis komunitas.

“Target kami adalah menghadirkan ruang aman, ramah, dan bebas dari kekerasan dimulai dari desa, sebagai fondasi lahirnya generasi yang terlindungi dan berdaya. Dari desa, kita wujudkan Indonesia yang aman dan bebas dari kekerasan bagi perempuan dan anak,” tegasnya.

Sementara itu, Komisioner Komnas Perempuan KH Daden Sukendar menekankan bahwa kepedulian terhadap perempuan harus diwujudkan secara konkret melalui penciptaan ruang aman di seluruh sektor kehidupan.

“Peduli terhadap perempuan berarti menciptakan ruang aman bagi mereka, baik di rumah, di lingkungan kerja, di dunia pendidikan, maupun di setiap sektor kehidupan,” ujarnya.

Ia juga menggarisbawahi meningkatnya jumlah laporan kasus kekerasan sebagai fenomena yang memiliki dua sisi. “Bertambahnya laporan menunjukkan dua hal, masih tingginya kekerasan, sekaligus tumbuhnya kepercayaan masyarakat kepada negara sehingga berani speak up. Kesadaran ini menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah kekerasan terhadap kemanusiaan itu sendiri.”

Selain dialog publik, kegiatan ini diisi dengan workshop literasi yang menghadirkan Dewan Ahli PP ISNU Nur Kholisoh, Redaktur NU Online Aru Lego Triono, serta perwakilan TikTok Indonesia Rofi Uddarojat. Para peserta dibekali keterampilan memproduksi konten digital yang edukatif, sensitif gender, dan berpihak pada perlindungan perempuan dan anak.

Penanggung jawab kegiatan Zainun Nasihah Ghufron menjelaskan bahwa forum ini dirancang agar peserta tidak berhenti pada pemahaman konseptual. Peserta diharapkan mampu menjadi agen literasi di lingkungan masing masing dengan menyampaikan pesan moral anti kekerasan kepada publik melalui berbagai medium.

Ia menambahkan bahwa kegiatan ini juga menghasilkan rumusan rekomendasi kebijakan serta rencana tindak lanjut sebagai kontribusi intelektual ISNU dalam mendukung agenda nasional pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Kehadiran puluhan peserta perempuan dari PW ISNU dan badan otonom perempuan NU dinilai sebagai kekuatan penting dalam mengarusutamakan isu perlindungan perempuan dan anak di lingkungan Nahdlatul Ulama. Para peserta diharapkan menjadi motor penggerak literasi anti kekerasan di daerah masing masing, sekaligus memperkuat peran perempuan NU sebagai agen perubahan sosial yang berkeadilan dan berperspektif kemanusiaan.