Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
KAPOLDA Metro Jaya Irjen Mohammad Fadil Imran meminta DPRD untuk mendukung Program Kampung Tangguh di wilayah ibu kota. Hal itu ia sampaikan saat bersilaturahmi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.
Kampung Tangguh merupakan program yang dirancang Fadil untuk menegakkan peraturan, keamanan, dan kesejahteraan sosial di tengah masyarakat.
Fadil mengatakan DPRD DKI Jakarta bisa mengalokasikan anggaran untuk Kampung Tangguh tersebut.
“Saya ingin membangun Kampung Tangguh di Jakarta tentunya butuh bantuan dukungan biaya. Dari situ mungkin DPRD DKI bisa mengalokasikan anggaran untuk memberdayakan masyarakat,” kata Fadil di DPRD DKI Jakarta, Kamis (26/11).
Fadil menjelaskan konsep Kampung Tangguh itu nantinya merupakan kolaborasi dari pemerintah daerah, Forkopimda, dan segenap elemen masyarakat. Kolaborasi itu nantinya akan membuat Kampung Tangguh yang dipusatkan di RW itu bisa mengelola dampak sosial imbas pandemi covid-19.
“Target pertamanya adalah satu, bagaimana kita menghadapi covid-19. Lalu, bagaimana kita mengelola dampak sosial ekonominya. Kalau dia menggunakan konsep kampung tangguh, maka akan lebih bisa dipertanggungjawabkan karena melibatkan warga,” ungkapnya.
Baca juga: Kota Surabaya Cairkan Dana Kampung Tangguh
Selain itu, Fadil mengatakan dengan melibatkan semua pihak nantinya juga membuat wilayah itu aman dari aksi kriminal.
"Bebas narkoba. Bebas hoaks. Bebas radikalisme, intoleransi dan sebagainya. Insyaallah, saya yakin bisa berjalan dengan baik," ucap Fadil.
Seperti diketahui, Fadil yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur telah mengembangkan program Kampung Tangguh yang diyakini berperan dalam upaya menekan angka Covid-19.
Namun, kampung tangguh yang ada di Jakarta akan berbeda dengan kampung tangguh di Jawa Timur, karena disesuaikan dengan alam, budaya dan demografi masyarakatnya. Saat ini, tim akademis sedang melakukan kajian untuk membuat kampung tangguh yang sesuai dengan alam, budaya dan demografi penduduk Jakarta.
"Tim kami, Polda, dari Kodam Jaya, sedang mempelajari bagaimana mengoptimalisasi potensi yang dimiliki oleh DKI dan dimiliki oleh masyarakt untuk sama-sama bergerak memberikan sumbangsih untuk kita bisa sinergi dan kolaborasi membebaskan Jakarta dari Covid-19," pungkasnya.(OL-5)
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta batal memangkas trotoar Jalan TB Simatupang sebagai salah satu solusi meningkatkan kapasitas jalan.
Keberadaan RTH bisa mengurangi polusi udara. Di samping itu, pemenuhan RTH di Jakarta juga menjadi kewajiban bagi para pengembang properti.
ANGGOTA Komisi A DPRD DKI Jakarta, Achmad Yani, mendorong Pemprov DKI memberikan ruang kerja yang layak bagi penyandang disabilitas.
Menurut Yustinus, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan langkah penanganan jangka pendek dan menengah, yakni melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek galian.
Rencana pengalihan status PAM Jaya dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).
Sebanyak 48 anak usia SD hingga SMP di wilayah Kelurahan Duri Kosambi, Semanan dan Tegal Alur, Jakarta Barat, dilaporkan putus sekolah.
Kapolri juga akan melantik Kapolda Sulawesi Barat (Sulbar) Irjen Adi Deriyan Jayamarta.
Landasan meutasi mengacu pada Nomor:ST/1764/VIII/KEP./2025 dan Nomor ST/1764/VIII/KEP./2025 tanggal 5 Agustus 2025 yang ditandatangani oleh As SDM Polri, Inspektur Jenderal Polisi Anwar.
Jumlah penumpang di Pelabuhan Tanjung Kalian pada 2025 mengalami peningkatan sebanyak 21.000 atau naik 20% dibandingkan tahun lalu
Diharapkan Polri semakin solid dalam menjalankan tugasnya menjaga keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah Indonesia.
Surat Telegram ST/2274/XI/Kep.2024, ST/2276/XI/Kep.2024, ST/2277/XI/Kep.2024, ST/2278/XI/Kep.2024. Keempat surat telegram ini terbit pada Minggu (29/12).
Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung berhasil menggagalkan peredaran narkotika senilai Rp14,7 miliar dalam operasi besar-besaran selama satu bulan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved