Gerindra: Pembukaan Sekolah di DKI Perlu Pertimbangan Matang

Fraksi Gerindra menilai pembukaan sekolah perlu pertimbangan-pertimbangan yang matang. Menurut Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Rani Mauliani pembukaan sekolah bukanlah hal yang mudah dilakukan. Pemprov DKI Jakarta diminta melakukan kajian mendalam untuk mmebuka pendidikan tatap muka di Ibu Kota.

“Saya rasa pembukaan sekolah itu perlu dipertimbangkan secara matang. Tidak semudah itu membuka kembali sekolah hanya memikirkan aspek psikologis tanpa mempertimbangkan aspek biologisnya juga dengan cermat,” kata Rani saat dihubungi, Selasa (24/11).

Menurutnya membuka sekolah memang akan membantu para siswa dalam belajar. Mereka bisa terbantu dengan kejenuhan selama belajar jarak jauh. Termasuk berdampak terhadap orang tua di rumah yang selama ini harus membimbing belajar.

Baca juga: Sinergikan Nuklir dengan Multidisiplin Ilmu dalam Era Industri 4.0

Namun, Rani mengingatkan pandemi belum usai. Penyebaran covid-19 di Jakarta pun masih terhitung tinggi. Bahkan justru beberapa hari ini mengalami lonjakan usai banyaknya kerumunan yang tercipta.

Untuk itu, pihaknya meminta pemerintah untuk mengkaji lebih dalam perihal kewaspadaan dan kesiapan. Seperti sarana dan prasarana yang harus disiapkan seluruh sekolah di Jakarta.

“Pandemi belum dinyatakan berlalu jadi masih perlu kewaspadaan dan persiapan sarana-sarana penunjang pencegahan covid-19 di sekolah,” ujarnya.

Baca juga: Indonesia - Belanda Perkuat Kerja Sama Pendidikan dan Riset

Misalnya, bagaimana kesiapan sarana wastafel karena bila tidak diatur ketersediaannya bisa terjadi penumpukan antrean pada saat cuci tangan. Rani melanjutkan mengenai penataan bangku dan meja belajar para pelajar, lalu mengenai pemakaian masker dan lain sebagainya.

“Belajar dengan masker seharian bukan hal yang mudah juga bagi anak-anak. Terutama bagi yang masih duduk di tingkat kelas kecil,” jelasnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan melakukan pengkajian mendalam soal pembukaan sekolah. Hal itu dilakukan seusai adanya izin dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang membolehkan adanya pembelajaran tatap muka.

"Desember ini kami mengkaji lebih jauh di Jakarta," kata Anies, Senin (23/11).

Pengkajian yang mendalam perlu dilakukan lantaran setiap daerah memiliki kondisi penyebaran covid-19 yang berbeda. Anies berprinsip bahwa penentuan pembelajaran ini berdasarkan aspek keselamatan pelajar.

"Jakarta termasuk yang paling awal untuk menutup kegiatan di sekolah, sejak 16 Maret (sebelum PSBB)," paparnya. (H-3)