Berita Terbaru DPR RI Hari Ini

Ketua DPR Sebut Izin Usaha Perdagangan Daring tidak Tepat

Puan mengatakan PP No. 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik jangan sampai kontraproduktif.

Presiden dan DPR Didesak Larang Mantan Napi Korupsi Ikut Pilkada

Jika ingin menciptakan Pilkada yang lebih berintegritas maka bolanya saat ini ada di tangan Presiden dan DPR RI apakah dapat membatasi mantan terpidana korupsi maju Pilkada.    

Revisi UU HAM, DPR ingin Perkuat Peran Komnas HAM

Dalam UU HAM, tidak ada aturan agar pihak-pihak terkait, khususnya penegak hukum, menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi Komnas HAM.

DPR Tegaskan Koruptor Bisa Dihukum Mati

Kasus korupsi yang dapat dijatuhkan hukuman mati ialah yang merugikan keuangan negara secara masif atau di kondisi tertentu

BP Jamsostek Jakarta Gambir Sosialiasikan Program di Gedung DPR

Kepala Kantor BP Jamsostek Jakarta Gambir, Singgih Marsudi, mengatakan kehadirannya sebagai salah satu bentuk satu komitmennya dalam memberikan perlindungan tenaga kerja PPNPN.

Jelang Natal dan Tahun Baru, Komisi V Gelar Sidak

Komisi V DPR mulai berkeliling ke terminal, dermaga, dan bandara jelang libur Natal dan Tahun Baru. Kunjungan itu untuk memastikan kesiapan tempat-tempat tersebut.

RUU Perlindungan Tokoh Agama Disiapkan

BADAN Legislasi (Baleg) DPR menyertakan RUU Perlindung-an Tokoh dan Simbol Agama dalam Prolegnas Prioritas 2020.

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Bukan Hanya untuk Islam

Lahirnya RUU tersebut berangkat dari beberapa fenomena yang terjadi beberapa tahun terakhir yang melibatkan tokoh-tokoh agama.

DPR Beri TVRI Waktu Tiga Bulan untuk Selesaikan Konflik

Helmy maupun Dewas diwajibkan memberikan penjelasan secara terbuka dan setransparan mungkin.

Helmy Yahya Harus Berani Membuka Duduk Masalahnya

Farhan menilai, permasalahan tersebut dibahas dalam waktu terbatas selama tiga bulan dengan memberikan kesempatan bagi Helmy dan Dewan Pengawas menjelaskan duduk perkaranya.

DPR Minta Perpres Pencegahan Korupsi Diperkuat

Upaya pencegahan bisa dilakukan dengan menghilangkan metode tatap muka disertai kebijakan memangkas regulasi atau debirokrasi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik

Munas Golkar Pengaruhi Politik Nasional

Dengan selesainya munas yang berlangsung mulus, Puan berharap kesolidan Golkar membuat situasi di parlemen makin kondusif tanpa kehilangan sifat dinamisnya.

Pilpres dan Pileg akan Dipisah

Pelaksanaan pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden (pilpres) tidak akan dilakukan secara serentak seperti Pemilu Serentak 2019.

Puan Harap Golkar Semakin Solid

"Jika terjadi gejolak dalam Munas, politik nasional juga akan bergolak. Demikian pula kondisi di DPR.”

DPR Percayakan Penunjukan PLT Dirut Garuda pada Erick Thohir

Erick diharapkan menunjuk pribadi yang profesional, tegas, dan bisa membawa Garuda menjadi lebih baik.

DPR Tuding Garuda Banyak Hantu

Faisol meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mencari pengganti Askhara yang lebih kuat. Dengan begitu, hantu-hantu yang dimaksud Faisol akan pergi.

Empat RUU Warisan Masuk Prolegnas Prioritas

RUU warisan yang merupakan usulan pemerintah meliputi, yakni RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, dan RUU Bea Materai.

DPR Kukuh Amendemen UUD 1945

Menurut Puan, haluan negara diperlukan sebagai cetak biru pembangunan nasional jangka panjang

Baleg DPR Kurangi Target Prolegnas

RUU yang pada periode sebelumnya sudah masuk tahap pembicaraan tingkat satu terutama carry over periode sebelumnya.    

Revisi UU Pemilu dan RUU Perlindungan Ulama Jadi Prioritas

Dia mengatakan sebanyak 55 RUU tersebut berasal dari 30 RUU usulan DPR, 15 RUU dari pemerintah, dan 10 RUU dari DPD.

Kuasa Mengikis Empati

TKA: Jembatan Menuju Seleksi Nasional yang Lebih Adil

Pemilu Daerah: Membangkitkan Batang Tarandam

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia