Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mempercayakan Menteri BUMN Erick Thohir dalam pemilihan pelaksana tugas Direktur Utama PT Garuda Indonesia. Direktur Utama PT Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Ashkara Danadiputra dicopot terkait kasus penyelundupan Harley.
"Terserah Pak Erick saja," ujar dia saat dihubungi, Jumat (6/12).
Ia berharap Erick akan menunjuk pribadi yang profesional, tegas, dan bisa membawa Garuda menjadi lebih baik. Ia menekankan agar pengganti Ari bisa membuat Garuda untung.
Baca juga: Kekayaan Ari Askhara Meroket Rp8,2 Miliar dalam Setahun
"Punya semangat kerja yang tinggi agar Garuda bisa untung dan melayani masyarakat sendiri lebih baik," tambah dia.
Sebelumnya, Bea dan Cukai menemukan barang ilegal berupa onderdil Harley Davidson dan dua sepeda Brompton di bagasi armada baru Garuda Airbus A330-900 Neo. Diduga, barang itu milik karyawan Garuda yang turut dalam penerbangan perdana pesawat baru tersebut dari Toulouse, Prancis, ke Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, 17 November.
Kepala Subdirektorat Informasi dan Komunikasi Ditjen Bea dan Cukai Denny Surjantoro membenarkan adanya sejumlah direksi Garuda di pesawat yang membawa onderdil Harley Davidson dan sepeda Brompton tersebut. (OL-2)
Garuda melakukan investiasi atas penyebab kerusakan hidung pesawat GA 176 Jakarta-Pekanbaru.
Menhub Dudy Purwagandhi mengimbau maskapai penerbangan internasional meningkatkan kewaspadaan menyusul konflik Iran-Israel-AS. Garuda
Tjandra Yoga Aditama mengatakan salah satu kasus campak di Australia dihubungkan dengan penumpang penerbangan Garuda Indonesia
Garuda Indonesia menghibahkan satu unit pesawat untuk fasilitas manasik di Asrama Haji Kelas I Aceh. Hibah ini dirancang sebagai sarana praktik langsung bagi calon jemaah.
PRESIDEN Prabowo Subianto mendorong industri penerbangan nasional khususnya Garuda Indonesia agar tidak tertinggal dari pesatnya perkembangan teknologi global.
SEKRETARIS Kabinet Teddy Indra Wijaya membantah isu yang menyebut Presiden Prabowo Subianto menggunakan dua pesawat kepresidenan setiap kali melakukan kunjungan ke luar negeri.
Tidak perlu adanya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun yang saat ini diusulkan diubah menjadi Lembaga BUMN setelah adanya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Regulasi telah membagi peran antara Kementerian BUMN dan Danantara, namun praktik di lapangan justru memunculkan kebingungan arah kebijakan.
Pembentukan Danantara memantik wacana penghapusan Kementerian BUMN. Jika benar terjadi, kementerian ini akan “turun status” menjadi badan, sebuah langkah yang diperkirakan mengubah peta pengawasan sekaligus arah bisnis perusahaan pelat merah.
Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto menanggapi kemungkinan Kementerian BUMN diturunkan statusnya menjadi badan.
Pemerintah memberi sinyal bakal mengubah status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan.
Isu pembubaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ada juga wacana peleburan Kementerian BUMN ke BPI Danantara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved