Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
WAKIL Ketua Komisi II dari Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mengatakan DPR akan melakukan perubahan mekanisme Pemilu 2024. Pelaksanaan pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden (pilpres) tidak akan dilakukan secara serentak seperti Pemilu Serentak 2019.
"Dalam RUU Pemilu itu kita ingin pisahkan lagi pileg dan pilpres. Pileg dilaksanakan lebih dahulu beberapa bulan sebelum pilpres di tahun yang sama," tutur Saan.
Saan menuturkan, per-ubahan tersebut akan dibahas melalui revisi UU 7 Tahun 2017 yang sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2020.
Saan menilai perlu per-ubahan tahapan pelaksanaan pileg dan pilpres dengan alasan beban kerja dari penyelenggara.
"Pertama kita lihat dari pengalaman pemilu kemarin. Beban kerja penyelenggara begitu berat. Overload. Dilihat dari banyaknya petugas yang sakit dan meninggal. Beban kerja overload juga dapat mengurangi kualitas dari penyelenggaraan pemilu.''
DPR juga menilai bahwa pelaksanaan pileg dan pilpres yang dilakukan bersamaan membuat masyarakat hanya fokus pada pilpres. Padahal, pileg dan pilpres memiliki tingkat kepentingan yang sama.
Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi menambahkan, PPP juga setuju pemisahan itu, tetapi harus menyesuaikan dengan putusan MK. Apalagi saat ini ada yang mengajukan judicial review terkait ketentuan tersebut. Menurutnya, usul-an pemisahan pelaksanaan pileg-pilpres karena kendala di lapangan sangat kompleks ketika keduanya disatukan. Salah satunya ketika pileg dan pilpres disatukan, pelaksanaannya hingga dini hari atau melewati tanggal 17 April sehingga membuat penyelenggara kecapaian. "Selain itu, gaung pileg kalah dengan pilpres sehingga kampanye yang dilakukan caleg tidak maksimal," ujarnya.
Selain itu, perlu pengaturan keserentakan masa jabatan KPUD agar tidak mengganggu tahapan pemilu.
Dia mencontohkan bagi KPUD yang masa jabatannya habis pada bulan yang sama dengan pemungutan suara, maka masa jabatan diperpanjang hingga proses sengketa hasil pemilu di MK selesai. (Cah/Put/Ant/P-1)
Usulan tersebut berkaca pada pelaksanaan Pilpres, Pileg, dan Pilkada serentak pada 2024 yang membuat penyelenggara Pemilu memiliki beban yang berat.
pada Pileg 2024, PDI Perjuangan telah ditinggal Joko Widodo yang diusung partai tersebut pada dua kali Pilpres, yakni 2014 dan 2019.
Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio (Hensa) menilai, setiap partai politik penting untuk melakukan evaluasi secara internal.
Ward menuturkan, istrinya merupakan kader partai sekaligus anggota legislatif di Belanda.
PENGAMAT politik Hendri Satrio menilai bahwa rencana pertemuan antara presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri adalah hal yang baik bila itu terjadi.
Parpol surati KPU minta caleg terpilih diganti, PKS : Ini berbahaya
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Core memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2025 akan lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2024.
Pemilu serentak nasional terdiri atas pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
DIREKTUR Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membutuhkan Partai Golkar sebagai kendaraan berkiprah di dunia politik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved