Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Keja sama tersebut tertuang dalam MoU yang ditandatangani Direktur Kepesertaan BP Jamsostek Ilyas Lubis dengan Sekretaris Jendral DPR RI Indra Iskandar.
Jazilul menilai PPATK seharusnya bekerja sesuai tugas dan fungsinya. Ia mengingatkan, tugas PPATK yakni sebatas mengawasi transaksi mencurigakan.
Ace mengatakan agar tidak menjadi beban dan bermasalah dalam penyelesaiannya, seluruh daftar Prolegnas harus dikaji dan dijabarkan lebih lengkap.
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg DPR), Ibnu Multazam, mengatakan penetapan seluruh dilakukan setelah melalui rapat intensif panitia kerja Baleg DPR.
Merujuk jadwal yang dibagikan Kesekretariatan Jenderal DPR, agenda rapat paripurna akan berlangsung sekitar pukul 10.00 WIB.
Langkah itu diusulkan menjadi pintu masuk bagi pemerintah untuk merancang cetak biru (blue print) pendidikan Indonesia.
"Mau dikembangkan ke atas, bawah, samping, yang penting basisnya bukti, itu saja. Dan alat bukti itu tentu dua alat bukti yang cukup, bukan hanya petunjuk saja," kata Arsul
Perkiraan waktu penyelesaian baru bisa dilakukan bila DPR telah menerima rancangan draft RUU tersebut dari pemerintah.
Ditlantas Polda Metro Jaya sudah menerapkan penggunaan kamera portabel di tubuh petugas lalu lintas (bodycam) itu.
Khususnya yang bersentuhan dengan masyarakat secara langsung. Termasuk untuk menjaga aksi demonstrasi, Reserse, dan narkoba.
Komisi III yakin presiden telah memiliki pertimbangan matang dalam menentukan sosok-sosok Dewas KPK
Indonesia menjalankan kolaborasi antara pemerintah-parlemen-komunitas dalam aksi perubahan iklim.
Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani, mengatakan kerusuhan akibat penggusuran harus diusut tuntas oleh kepolisian. Dalam hal ini ialah Polda Jawa Barat.
Agar RUU tersebut maksimal, Arsul menyarankan pemerintah jangan hanya melibatkan para ahli atau lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Tim kontingen Indonesia gagal wujudkan keinginan Presiden Joko Widodo menjadi dua besar atau menempati peringkat kedua di ajang multicabang olahraga dua tahunan itu.
"Saya kita itu bisa dijadikam rujukan baru dasar hukum bagi KPU untuk melakukan perubahan dalam PKPU-nya untuk menghadapi Pilkada 2020," ujar Ahmad Doli
Selama ini, dalam pembahasan dan upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM, keluarga korban kerap tidak dilibatkan secara langsung.
Puan mengatakan PP No. 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik jangan sampai kontraproduktif.
Jika ingin menciptakan Pilkada yang lebih berintegritas maka bolanya saat ini ada di tangan Presiden dan DPR RI apakah dapat membatasi mantan terpidana korupsi maju Pilkada.
Dalam UU HAM, tidak ada aturan agar pihak-pihak terkait, khususnya penegak hukum, menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi Komnas HAM.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved