DPR RI Ajak Parlemen Dunia Jaga Komitmen Tekan Perubahan Iklim

DPR RI mengajak parlemen internasional untuk terus menjaga komitmen Perjanjian Paris guna menekan perubahan iklim global.

Hal itu dikatakan dalam pertemuan Sidang Umum Asia Pacific Parliamentarian’s Conference on Environment and Development (APPCED) ke-19 di Seoul, Korea Selatan, pada 10-12 Desember 2019. Tahun ini, tema pertemuan tersebut adalah Perubahan Iklim dan Aksi Internasional.

Pimpinan Delegasi DPR RI, Yohanis Fransiskus Lema, mengatakan, Indonesia menjalankan kolaborasi antara pemerintah-parlemen-komunitas dalam aksi perubahan iklim. Menurutnya, ketiga pemangku kepentingan tersebut mempunyai fungsi dan perannya masing-masing dalam penurunan emisi.

"Sinergi ketiganya akan menciptakan masyarakat dan bangsa yang tangguh," ujar Yohanis dalam keterangannya, Jumat (13/12).

Ia mengatakan ketiga unsur di Indonesia tersebut secara tegas menjaga komitmen untuk mengimplementasikan Perjanjian Paris. Hal itu sebagai upaya global untuk mengurangi emisi dan adaptasi, melestarikan laut dan hutan, meningkatkan penggunaan energi terbarukan serta peran masyarakat dalam mengendalikan perubahan iklim.

"Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah membuat sejumlah peraturan, kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk mengatasi tantangan perubahan iklim,"  imbuhnya.

Baca juga: Indonesia Berharap Kesepakatan Paris Rampung di COP25

Sebagai tindak lanjut dari komitmen Indonesia selama COP 21, Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Paris ke dalam undang-undang nasional Nomor 16 Tahun 2016 pada 19 Oktober 2016. Hampir bersamaan, Indonesia mengirimkan Nationally Determined Contribution (NDC) ke UNFCC.

DPR RI terus berkomitmen memberlakukan UU nasional terkait perubahan iklim, dengan meningkatkan pengembangan energi terbarukan, pengelolaan lahan dan hutan, serta program iklim di daerah pedesaan dan perkotaan. Upaya ini diharapkan dapat menarik perhatian internasional untuk meningkatkan investasi dan kerja sama dalam kegiatan terkait dengan proyek hijau dan iklim.

"DPR RI berkomitmen untuk menyediakan anggaran hijau untuk program adaptasi dan mitigasi dan fungsi lingkungan lainnya," tuturnya.

Sementara itu, sidang umum APPCED menghasilkan Seoul Declaration. Di antara isi deklarasi tersebut adalah mendesak kepada pemerintah masing-masing untuk menjalankan Paris Agreement, pentingnya fasilitas bantuan dana internasional dan transfer teknologi dari negara maju ke negara berkembang, dan seruan bagi pemerintah, parlemen dan semua pemangku kepentingan untuk segera bertindak merespons ancaman perubahan iklim.(OL-5)