Kamis 05 Desember 2019, 00:05 WIB

Indonesia Berharap Kesepakatan Paris Rampung di COP25

Thalatie K Yani | Humaniora
Indonesia Berharap Kesepakatan Paris Rampung di COP25

Antara
Wamen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Alue Dohong (kanan) menyerahkan cindramata kepada Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar

 

INDONESIA menargetkan kesepakatan implementasi Paris Agrement rampung di konvensi perubahan iklim UNFCCC-COP25 di Feria de Madrid (Ifema), Madrid, Spanyol. Sehingga mekanisme mencapai Nationally Determined Contribution (NDC) melalui market dan non market menjadi jelas dan dapat segera diimplementasikan

Sebagaimana diketahui pada COP-24 in Katowice of Poland tidak berhasil mengambil kesepakatan tentang pengaturan implementasi Paris Agrement terutama artikel 6. Padahal pelaksanaan implementasi artikel 6 ini seharusnya dilaksanakan mulai Januari 2020.

"Kedua, dari sisi komitmen negara-negara maju memenuhi komitmen awalnya, yang free 2020, kita menurunkan 26%, sekarang 29% kita konsisten itu dan ingin negara maju melakukan hal yang sama sebelum mulai 2020 ini, harus komit capai target," ujar Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Alue Dohong kepada wartawan di Madrid, Spanyol, Rabu (4/12).

Sejumlah langkah menurunkan NDC pun sudah dilakukan pemerintah, seperti REDD+, perbaikan managemen gambut, pencegahan kebakaran, dan kebijakan presiden B30 dan B60 (biodisel). "Kita sudah bergerak. Melalui pavilion Indonesia kita tentang gambut ini kita sudah advance, siap dan advance dalam melangkah melaksanakan target NDC mulai tahun depan," ujarnya.

Namun, Alue belum bisa memastikan berap tingkat emisi yang sudah berhasil dikumpulkan Indonesia. Bila mengacu pada data yang dikeluarkan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan pada Desember 2018, Indonesia sudah mencapai angka 24,4%. "Lagi kita hitung," cetusnya.

Ketika ditanya tentang kaitan upaya pemenuhan NDC terkendala dengan kebakaran hutan dan lahan, Alue mengatakan masalah ini juga dihadapi negara-negara lain, seperti Brasil.

Upaya Indonesia memenuhi NDC itu juga dinilai Alue sebagai tindakan no point of return yang dikemukakan Sekjen PBB Antonio Guterres. Pasalnya Indonesia sadar perubahan iklim memiliki dampak negatif terhadap lingkungan, ekonomi, dan masyarakat. "Kita memiliki trajectory (arahan) bagaimana mengurangi emisi kita dari sektor kehutanan, tata kelola lahan, industri, energi, sampah, dan lainnya," ujarnya.

Lebih lanjut, Alue mengingatkan COP ini buruh common but different responsibility. Di mana negara-negara yang maju juga memiliki tanggung jawab berupa pendanaan. "Global climate fund US$100 miliar, mereka harus wujudkan itu. Kita ingin post tahun 2020 tingkatkan lagi komiment itu karena tidak hanya mitigasi, tapi adaptasi juga perlu untuk itu butuh finansial yang luar biasa," tutupnya.

Sementara itu dikesempatan berbeda, Kepala BMKG Dwi Korita mengatakan prediksi iklim 6 bulan kedepan tidak ditemukan anomali. Namun puncak musim hujan yang jatuh pada Februari-Maret membuat beberapa daerah mengalami dua kali musim kemarau. Kondisi ini sebenarnya juga bisa mempengaruhi upaya Indonesia memenuhi target NDC.

"Dalam target itu kan kolaborasi berbagai sektor, antar lembaga. justru dengan prediksi itu kita secara lebih dini bisa melakukan antisipasi. Namun sekali lagi karena tidak terlihat adanya anomali, jadi nampaknya persoalan target dari segi perkiraan musim ini tak ada pengaruhnya. Kami akan terus mengupdate, karena perubahan atmosfer dan interaksinya dengan laut itu sangat kompleks dan dinamis jadi bisa saja mendekati bulan Januari akan ada perkembangan lagi," pungas Dwi. (OL-8)

 

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More