Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA DPR dari Fraksi Golkar Ace Hasan menyatakan keberatannya atas daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang telah disusun Badan Legislasi (Baleg) DPR. Ia mengatakan sebaiknya Baleg dan pimpinan DPR mengkaji ulang daftar Prolegnas tersebut.
“Terus terang saja, secara pribadi, saya tidak terlalu yakin ini bisa diselesaikan. Oleh karena itu, lebih baik kalau kita menyetujui apa target prioritas yang utama sehingga ini tidak jadi catatan buat DPR RI 2019-2024,” ujar Ace, dalam rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang I Tahun 2019-2020, di gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/12).
Ace mengatakan agar tidak menjadi beban dan bermasalah dalam penyelesaiannya, seluruh daftar Prolegnas harus dikaji dan dijabarkan lebih lengkap. Seperti dari mana saja usulnya dan kajiannya.
Baca juga: DPR RI Sahkan 248 Prolegnas 2020—2024
“Ini harus dikaji sumbernya dengan lebih jelas karena menyangkut akuntabilitas kita pertanggungjawaban kita terhadap masyarakat,” ujar Ace.
Sementara itu, Anggota DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional Andi Yuliani Paris mengatakan daftar Prolegnas harus lebih dulu diperbaiki.
“Ini mesti diperbaiki. Seharusnya ada kolom penjelasan apakah RUU terkait merupakan prioritas komisi, mana yang carry over, dan mana yang sifatnya kumulatif terbuka,” ujar Andi.
Meski mendapat sanggahan dan interupsi dalam sidang paripurna, pimpinan DPR tetap mengesahkan daftar Prolegnas yang telah dibawa Baleg DPR. Total RUU yang sidahkan sebanyak 248 RUU dan 5 RUU Kumulatif terbuka. (OL-2)
Kewenangan penuh untuk mensimulasikan mekanisme aturan ada di tangan DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang.
Langkah ini merupakan keberlanjutan dari upaya legislasi yang telah diinisiasi pada periode sebelumnya.
Tahapan awal pembahasan akan menitikberatkan pada penyerapan aspirasi publik secara luas.
Ketidakpatuhan terhadap tenggat waktu ini merupakan persoalan kronis di parlemen.
Jika menilik tren dalam lima tahun terakhir sejak 2020, efektivitas legislasi DPR hanya berkisar antara 8% hingga 22%.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam Rapat Paripurna menetapkan 64 Rancangan Undang-Undang (RUU) sebagai bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved