Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
NAMA-nama Dewan Pengawas (Dewas) KPK disebut telah dikantongi Presiden Joko Widodo. Namun, Komisi III DPR RI belum mengetahui hal tersebut dan tidak mempermasalahkannya.
"Kami belum tahu. Saya kira tak tahu pun tidak masalah. Kenapa? Karena yang harus tahu nanti kalau sudah diangkat, kerja dengan benar atau tidak, baru kita harus tahu," ujar Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani, di gedung DPR, Jakarta, Jumat (13/12).
Arsul mengatakan meski tidak dibuka ke publik, ia yakin presiden telah memiliki pertimbangan matang dalam menentukan sosok-sosok Dewas KPK. Ia juga yakin presiden telah melakukan dialog dan diskusi dengan berbagai elemen masyarakat.
"Saya yakin presiden telah pertimbangkan banyak hal dan barangkali tidak terungkap saja ke media bahwa presiden juga minta masukan ke berbagai pihak, utamanya dari elemen masyarakat sipil," imbuhnya.
Baca juga: Soal Kandidat Dewas KPK, Mahfud: Sudah di Kantong Presiden
Sementara itu, sebagai politisi PPP, ia berharap presiden memilih sosok-sosok yang tidak berafiliasi atau masih aktif di partai politik. Itu menjadi penting untuk menghindari konflik kepentingan.
"Terus terang kami pernah menyampaikan agar sebaiknya jangan ada orang yang masih aktif di parpol sehingga tidak terkesan nanti ada conflict of interest atau sekedar kesan ada politisasi di KPK," pungkasnya.(OL-5)
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pelaksanaan pemilu menjadi pemilu nasional dan daerah menuai heboh yang belum berkesudahan.
MENTERI Hukum Supartman Andi Agtas menyebut Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan setuju terhadap pengesahan RUU Haji dan Umrah menjadi UU.
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merespons adanya aksi demonstrasi yang menuntut 'Bubarkan DPR' dan memprotes tunjangan rumah anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan.
Peneliti Formappi Lucius Karus menilai DPR RI perlu bersikap bijak dalam merespons aspirasi para pendemo yang belakangan menyoroti kinerja lembaga legislatif.
Jerome Polin kritik tunjangan beras DPR Rp12 juta per bulan. Hitungan sederhana: setara 1 ton beras, cukup makan satu orang hingga 9 tahun.
Karena sebagian anggota memperhatikan kesehatannya. Misalnya, mengurangi makanan berbahan tepung atau mengandung gula.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) menyoroti penurunan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu terakhir.
Kerja sama itu diharapkan dapat meminimalkan ketidakcocokan antara kedua belah pihak dalam menjalankan tugas-tugas memberantas korupsi.
Pembekalan dilaksanakan mulai Selasa, 17 Desember hingga 19 Desember 2024. Induksi tersebut merupakan kewajiban bagi seluruh insan Lembaga Antirasuah.
Sejumlah harapan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK 2024-2029. Salah satu harapannya ialah KPK jangan tebang pilih dalam memberantas korupsi.
Masa jabatan pimpinan KPK periode 2019-2024 akan berakhir pada 20 Desember 2024. Presiden Prabowo Subianto melantik pimpinan dan Dewas KPK pada hari ini.
Albertina mengatakan, umurnya belum menyentuh masa pensiun. Sehingga, dia harus kembali lagi ke instansi asalnya usai purnatugas di Dewas KPK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved