Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
NAMA-nama Dewan Pengawas (Dewas) KPK disebut telah dikantongi Presiden Joko Widodo. Namun, Komisi III DPR RI belum mengetahui hal tersebut dan tidak mempermasalahkannya.
"Kami belum tahu. Saya kira tak tahu pun tidak masalah. Kenapa? Karena yang harus tahu nanti kalau sudah diangkat, kerja dengan benar atau tidak, baru kita harus tahu," ujar Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani, di gedung DPR, Jakarta, Jumat (13/12).
Arsul mengatakan meski tidak dibuka ke publik, ia yakin presiden telah memiliki pertimbangan matang dalam menentukan sosok-sosok Dewas KPK. Ia juga yakin presiden telah melakukan dialog dan diskusi dengan berbagai elemen masyarakat.
"Saya yakin presiden telah pertimbangkan banyak hal dan barangkali tidak terungkap saja ke media bahwa presiden juga minta masukan ke berbagai pihak, utamanya dari elemen masyarakat sipil," imbuhnya.
Baca juga: Soal Kandidat Dewas KPK, Mahfud: Sudah di Kantong Presiden
Sementara itu, sebagai politisi PPP, ia berharap presiden memilih sosok-sosok yang tidak berafiliasi atau masih aktif di partai politik. Itu menjadi penting untuk menghindari konflik kepentingan.
"Terus terang kami pernah menyampaikan agar sebaiknya jangan ada orang yang masih aktif di parpol sehingga tidak terkesan nanti ada conflict of interest atau sekedar kesan ada politisasi di KPK," pungkasnya.(OL-5)
Surat usulan pemakzulan terhadap Gibran telah dikirimkan Forum Purnawirawan TNI kepada MPR/DPR RI sejak bulan lalu.
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Ketua Komisi II DPR itu mengatakan saat ini DPR juga belum menentukan sikap resmi. Soal putusan MK masih jadi topik diskusi antarfraksi.
KOMISI VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke salah satu sub Holding Perkebunan PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo.
duta besar (dubes) luar negeri Indonesia tidak boleh mengalami kekosongan sebab posisi dubes memiliki peran yang strategis bukan hanya sebagai simbol resmi representasi Indonesia
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa pembentukan tim ini diputuskan setelah berkonsultasi dengan Ketua DPR dan hasil diskusi dengan Pimpinan DPR RI lainnya.
Kerja sama itu diharapkan dapat meminimalkan ketidakcocokan antara kedua belah pihak dalam menjalankan tugas-tugas memberantas korupsi.
Pembekalan dilaksanakan mulai Selasa, 17 Desember hingga 19 Desember 2024. Induksi tersebut merupakan kewajiban bagi seluruh insan Lembaga Antirasuah.
Sejumlah harapan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK 2024-2029. Salah satu harapannya ialah KPK jangan tebang pilih dalam memberantas korupsi.
Masa jabatan pimpinan KPK periode 2019-2024 akan berakhir pada 20 Desember 2024. Presiden Prabowo Subianto melantik pimpinan dan Dewas KPK pada hari ini.
Albertina mengatakan, umurnya belum menyentuh masa pensiun. Sehingga, dia harus kembali lagi ke instansi asalnya usai purnatugas di Dewas KPK.
ANGGOTA Komisi III DPR Nasir Djamil mengungkapkan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon pimpinan dan calon dewan pengawas KPK dijadwalkan pekan depan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved