Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
NAMA-nama Dewan Pengawas (Dewas) KPK disebut telah dikantongi Presiden Joko Widodo. Namun, Komisi III DPR RI belum mengetahui hal tersebut dan tidak mempermasalahkannya.
"Kami belum tahu. Saya kira tak tahu pun tidak masalah. Kenapa? Karena yang harus tahu nanti kalau sudah diangkat, kerja dengan benar atau tidak, baru kita harus tahu," ujar Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani, di gedung DPR, Jakarta, Jumat (13/12).
Arsul mengatakan meski tidak dibuka ke publik, ia yakin presiden telah memiliki pertimbangan matang dalam menentukan sosok-sosok Dewas KPK. Ia juga yakin presiden telah melakukan dialog dan diskusi dengan berbagai elemen masyarakat.
"Saya yakin presiden telah pertimbangkan banyak hal dan barangkali tidak terungkap saja ke media bahwa presiden juga minta masukan ke berbagai pihak, utamanya dari elemen masyarakat sipil," imbuhnya.
Baca juga: Soal Kandidat Dewas KPK, Mahfud: Sudah di Kantong Presiden
Sementara itu, sebagai politisi PPP, ia berharap presiden memilih sosok-sosok yang tidak berafiliasi atau masih aktif di partai politik. Itu menjadi penting untuk menghindari konflik kepentingan.
"Terus terang kami pernah menyampaikan agar sebaiknya jangan ada orang yang masih aktif di parpol sehingga tidak terkesan nanti ada conflict of interest atau sekedar kesan ada politisasi di KPK," pungkasnya.(OL-5)
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memastikan tidak terdapat pelanggaran prosedur dalam penetapan kembali Ahmad Sahroni sebagai pimpinan Komisi III DPR.
KPK menyatakan dukungan terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset oleh DPR dan pemerintah guna memperkuat pemulihan kerugian negara serta efek jera bagi pelaku korupsi.
KOMISI IX DPR RI menyoroti pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja swasta.
Hambatan utama pengesahan RUU ini selama ini adalah kekhawatiran akan tumpang tindih dengan undang-undang sektoral lainnya.
Komisi Pencari Fakta (KPF) Masyarakat Sipil menyerahkan laporan lengkap hasil investigasi kerusuhan Agustus 2025 ke enam lembaga negara
anggota dpr Nyoman Parta, berharap masyarakat Bali mulai menjauhkan diri dari praktik rasisme yang kerap diarahkan kepada warga pendatang.
TIGA Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) dilaporkan ke Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung (MA).
Gusrizal mengatakan, pimpinan KPK tidak boleh bertemu dengan pihak yang berperkara, dengan alasan apapun. Itu, kata dia, diatur dalam kode etik KPK yang masih berlaku.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) menyoroti penurunan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu terakhir.
Kerja sama itu diharapkan dapat meminimalkan ketidakcocokan antara kedua belah pihak dalam menjalankan tugas-tugas memberantas korupsi.
Pembekalan dilaksanakan mulai Selasa, 17 Desember hingga 19 Desember 2024. Induksi tersebut merupakan kewajiban bagi seluruh insan Lembaga Antirasuah.
Sejumlah harapan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK 2024-2029. Salah satu harapannya ialah KPK jangan tebang pilih dalam memberantas korupsi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved