Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
NAMA-nama Dewan Pengawas (Dewas) KPK disebut telah dikantongi Presiden Joko Widodo. Namun, Komisi III DPR RI belum mengetahui hal tersebut dan tidak mempermasalahkannya.
"Kami belum tahu. Saya kira tak tahu pun tidak masalah. Kenapa? Karena yang harus tahu nanti kalau sudah diangkat, kerja dengan benar atau tidak, baru kita harus tahu," ujar Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani, di gedung DPR, Jakarta, Jumat (13/12).
Arsul mengatakan meski tidak dibuka ke publik, ia yakin presiden telah memiliki pertimbangan matang dalam menentukan sosok-sosok Dewas KPK. Ia juga yakin presiden telah melakukan dialog dan diskusi dengan berbagai elemen masyarakat.
"Saya yakin presiden telah pertimbangkan banyak hal dan barangkali tidak terungkap saja ke media bahwa presiden juga minta masukan ke berbagai pihak, utamanya dari elemen masyarakat sipil," imbuhnya.
Baca juga: Soal Kandidat Dewas KPK, Mahfud: Sudah di Kantong Presiden
Sementara itu, sebagai politisi PPP, ia berharap presiden memilih sosok-sosok yang tidak berafiliasi atau masih aktif di partai politik. Itu menjadi penting untuk menghindari konflik kepentingan.
"Terus terang kami pernah menyampaikan agar sebaiknya jangan ada orang yang masih aktif di parpol sehingga tidak terkesan nanti ada conflict of interest atau sekedar kesan ada politisasi di KPK," pungkasnya.(OL-5)
ANGGOTA Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini minta keterlibatan Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza atau (Board of Peace) yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump takdisalahartikan
Negara tidak boleh membiarkan praktik perparkiran yang menempatkan rakyat sebagai pihak paling lemah dan selalu menanggung risiko.
Status kepegawaian yang diperoleh pegawai SPPG sejatinya merupakan titik ideal bagi para pekerja di Indonesia dan seharusnya menjadi contoh dalam sistem ketenagakerjaan
KETUA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun meminta agar Bank Indonesia (BI) untuk menjaga nilai tukar rupiah pada angka-angka yang moderat.
Kewenangan penuh untuk mensimulasikan mekanisme aturan ada di tangan DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Yulisman menilai kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) satu tahun sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola sektor pertambangan.
TIGA Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) dilaporkan ke Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung (MA).
Gusrizal mengatakan, pimpinan KPK tidak boleh bertemu dengan pihak yang berperkara, dengan alasan apapun. Itu, kata dia, diatur dalam kode etik KPK yang masih berlaku.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) menyoroti penurunan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu terakhir.
Kerja sama itu diharapkan dapat meminimalkan ketidakcocokan antara kedua belah pihak dalam menjalankan tugas-tugas memberantas korupsi.
Pembekalan dilaksanakan mulai Selasa, 17 Desember hingga 19 Desember 2024. Induksi tersebut merupakan kewajiban bagi seluruh insan Lembaga Antirasuah.
Sejumlah harapan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK 2024-2029. Salah satu harapannya ialah KPK jangan tebang pilih dalam memberantas korupsi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved