Sabtu 14 Desember 2019, 09:40 WIB

Komisi III DPR Apresiasi Polri soal Bodycam

Putri Rosmalia Octaviyani | Politik dan Hukum
Komisi III DPR Apresiasi Polri soal Bodycam

MI/Susanto
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni.

 

WAKIL Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni berharap penggunaan bodycam tak hanya dapat diterapkan di Direktorat Lalu Lintas. Penggunaan bodycam pada satuan tugas lain seperti Shabara, Reskrim, dan Narkoba diyakini dapat membuat Polri semakin profesional, modern, dan tepercaya (Promoter).

Menurut Bendahara Partai NasDem itu, teknologi bodycam dilengkapi panic button dan GPS akan memberikan banyak keuntungan terhadap Polri dalam memberikan pelayanan, pengungkapan kasus, hingga pengawasan. Karena itu, ia mendorong penerapan bodycam disertai fitur panic button dan GPS dapat diterapkan pula pada satuan kerja lain, khususnya yang bersentuhan dengan masyarakat secara langsung.

"Inovasi bodycam lengkap dengan fitur panic button dan GPS yang akan diterapkan pada seragam anggota Patroli Jalan Raya (PJR) sangat bagus. Dengan teknologi ini banyak manfaat diperoleh seperti pemantauan arus lalu lintas, bantuan pengejaran pelaku kejahatan yang melintas di jalan raya, hingga pemantauan keberadaan para anggota PJR," kata Sahroni.

"Kami mendorong teknologi ini juga diterapkan di satuan kerja lain. Sabhara yang bertugas menjaga aksi demonstrasi, Reserse, termasuk narkoba.

Ditlantas Polda Metro Jaya sudah menerapkan penggunaan kamera portabel di tubuh petugas lalu lintas (bodycam) itu. Hal itu meminimalkan sikap arogan petugas dan pungli. "Warga atau anggota arogan akan terekam. Petugas meminimalkan tindakan arogan sebab kamera itu terhubung dengan NTMC Polri dan terpantau secara langsung," ujar Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono.

Dok.Polda Metro Jaya

Bodycam milik Dislantas Polda Metro Jaya.

 

Di sisi lain, Komisi III juga menyoroti masalah dewan pengawas KPK. Komisi III DPR mengaku tak mempermasalahkan tak adanya info siapa saja sosok calon-calon Dewas KPK itu. "Kami belum tahu. Saya kira tak tahu pun tidak masalah. Kenapa? Karena yang harus tahu nanti kalau sudah diangkat kerja dengan benar atau tidak baru kita harus tahu," ujar anggota Komisi III DPP Arsul Sani.

Arsul mengatakan, meski tidak dibuka ke publik, ia yakin Presiden telah memiliki pertimbangan matang dalam menentukam sosok-sosok Dewas KPK. Ia yakin Presiden telah melakukan dialog dan diskusi dengan berbagai elemen masyarakat. (Pro/Ant/P-1)

Baca Juga

AFP

Lagi, Isu Kelompok Taliban dan Radikal Serang KPK

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 25 Januari 2021, 11:30 WIB
Isu taliban dan radikal yang kembali marak di media sosial, dinilai penyidik senior KPK Novel Baswedan digunakan oleh mereka yang ada...
MI/ADAM DWI

KPUD Diminta Bersiap Hadapi Sidang Sengketa Pilkada di MK

👤Indriyani Astuti 🕔Senin 25 Januari 2021, 09:09 WIB
KPU daerah, terang Hasyim, telah bersiap menyusun konsep jawaban termohon yakni calon kepala daerah yang mengajukan sengketa hasil pilkada...
Dok MI/ROMMY PUJIANTO

Maqdir Sebut KPK Wajib Hapus Status DPO Sjamsul Nursalim

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 25 Januari 2021, 07:17 WIB
Status tersangka Sjamsul Nursalim sudah tidak valid sejak adanya putusan MA yang membebaskan Syafruddin Arsyad...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya