Reformasi Polri, Bambang Widjojanto Usulkan Aparat Pakai Bodycam

MANTAN Komisioner KPK 2011-2015, Bambang Widjojanto (BW) menegaskan urgensi reformasi Polri sebagai prasyarat utama peningkatan pelayanan publik. Bambang menilai modernisasi teknologi terutama penerapan body camera (bodycam) untuk personil kepolisian.

“Teman-teman kepolisian itu perlu dibelikan alat bodycam. Ini bukan hanya untuk publik, tapi juga untuk melindungi polisi yang suka dituduh melakukan kekerasan,” ujarnya Dalam diskusi Reformasi POLRI dan Pelayanan Publik Bagi Masyarakat” di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Jumat (5/12).

Baca juga : Mengawal Reformasi Polri

Bambang menilai penggunaan bodycam sangat penting dalam penanganan aksi unjuk rasa yang kerap menghadirkan potensi gesekan. “Kalau ada demo yang agak panas, pasang saja 2–5 bodycam. Rekamannya bisa jadi alat bukti objektif dalam investigasi internal maupun penegakan hukum,” katanya.

Baca juga : Koalisi Sipil Minta Polri Dijauhkan dari Kepentingan Kekuasaan

Menurutnya, implementasi teknologi merupakan bagian dari penguatan akuntabilitas. “Implementasi bodycam itu peningkatan transparansi. Teknologi bisa mendorong akuntabilitas ditegakkan lebih bagus lagi,” ujarnya.

Sistem Pengawasan Baru

Bambang juga mengkritisi aspek kelembagaan Polri, khususnya fungsi Kompolnas sebagai pengawas eksternal. Untuk itu, ia mengusulkan pembentukan sistem pengawasan baru yang bekerja secara independen dan berbasis kepentingan publik.

“Kompolnas itu sudah dibajak. Saya bisa tunjukkan kenapa dibajak. Kita perlu lembaga pengawasan yang betul-betul mengintegrasikan kepentingan publik. Harus ada special envoy dari Ombudsman karena mereka punya data banyak,” jelasnya.

Bambang menegaskan, pengawas Polri harus melibatkan unsur masyarakat yang kerap menjadi korban dalam rangka menjaga keaslian proses pengawasan. Ia juga menekankan bahwa keberadaan Polri tetap vital. Namun, Polri harus dibangun dengan prinsip dan paradigma baru.

“Harus ada orang yang mewakili korban. Itu wajib, supaya pengawasannya original. Kita memerlukan polisi, tapi polisi yang karakternya berbasis pada kepentingan publik,” ujarnya.

Di samping itu, ia juga menyebut meritokrasi serta penggunaan teknologi digital perlu dijadikan standar dalam setiap operasi kepolisian. Selain itu, Bambang meminta tim reformasi Polri baik internal maupun bentukan Presiden segera membuka hasil temuan awal ke publik.

Lebih jauh, Bambang mendorong lahirnya mekanisme town hall meeting sebagai forum evaluasi layanan kepolisian dan pelayanan publik di tingkat kota. “Harus ada town hall meeting untuk cek pelayanan publik. Ini bisa jadi pilot project Ombudsman dan polisi,” ujarnya. (M-1)