Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
SEBANYAK 50 rancangan undang-undang (RUU) masuk program legislasi nasional (prolegnas) prioritas periode 2020. Empat RUU di antaranya merupakan warisan yang sudah dibahas DPR periode sebelumnya.
"Menetapkan prolegnas RUU prioritas tahun 2020 sebanyak 50 RUU dan dari RUU prioritas tahun 2020 tersebut terdapat empat RUU carry over (warisan)," kata Ketua Panja Prolegnas Rieke Diah Pitaloka saat memimpin rapat kerja Badan Legislasi (Baleg) bersama Menteri Hukum dan HAM di Ruang Baleg DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.
RUU warisan yang merupakan usulan pemerintah meliputi, yakni RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, dan RUU Bea Materai. Adapun, satu RUU berasal dari DPR, yakni RUU Mineral dan Batu Bara.
"RUU yang masuk carry over tetap harus mendapatkan pembahasan yang mendalam tentang atas pasal-pasal yang mendapatkan perhatian khusus dari publik," ujar Rieke.
DPR mengeluarkan RUU Keuangan Negara dari prolegnas prioritas 2020. RUU itu masuk daftar panjang. Hal itu atas usulan dari Kementerian Keuangan.
"Kemudian, RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan masuk menjadi prioritas usulan dari Komisi XI DPR. RUU Konservasi Keanekaragaman Hayati ditarik dari prioritas RUU tahun 2020, dan masuk long list atas permintaan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup," jelas dia.
Selanjutnya, RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi masuk daftar kumulatif terbuka. DPR juga memasukkan pembahasan RUU tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta RUU Kepulauan dalam Prolegnas 2020.
Usulan prolegnas tersebut akan dibawa ke paripurna setelah disetujui seluruh anggota rapat. "Proglenas RUU 2020 dapat diterima?" tanya Rieke.
Seluruh anggota rapat kompak sepakat. Palu diketok menandakan prolegnas tersebut telah disetujui dan segera disahkan di paripurna DPR.
Di antara 50 RUU Prolegnas 2020 terdapat RUU-RUU omnibus law, seperti RUU tentang Ibu Kota Negara, RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan/RUU tentang Kesehatan Nasional, dan RUU tentang Cipta Lapangan Kerja. (Medcom/Ant/P-2)
Tiga pemain naturalisasi yang akan diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia (WNI) tersebut yakni Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupessy.
KANTOR Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DKI Jakarta melakukan Refleksi Akhir Tahun 2024 di Aula Kantor Wilayah, Kemenkumham DKI Jakarta,
Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk membentuk kabupaten/kota peduli HAM.
MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai ikut disorot publik karena pernyataannya yang menginginkan anggaran Rp20 triliun untuk kementeriannya.
KEMENTERIAN Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Tengah memperkuat komitmennya dalam mendorong pembentukan produk hukum daerah yang berlandaskan hak asasi manusia (HAM).
Marimutu ditangkap karena masuk daftar pencegahan ke luar negeri. Hal itu diketahui setelah pengecekan paspor bos Texmaco itu.
Rancangan UU Perampasan Aset merupakan produk politik sehingga diperlukan koordinasi banyak pihak, termasuk pemerintah dan DPR.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut draft RUU Perampasan Aset tengah difinalisasi
Dalam proses Rancangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terdapat usulan pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan ASN langsung di bawah presiden.
RUU TNI bermasalah secara substansi sebab masuk ke ruang sipil.
RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) didesak kembali untuk disahkan. Khususnya di DPR periode saat ini.
WAKIL Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan pihaknya diminta oleh pimpinan DPR agar membahas lebih dulu revisi UU, salah satunya UU Pilkada
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved