Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
KOMISI V DPR mulai berkeliling ke terminal, dermaga, dan bandara jelang libur Natal dan Tahun Baru. Kunjungan itu untuk memastikan kesiapan tempat-tempat tersebut.
"Itu untuk memastikan, Komisi V membagi tugas kunjungan ke daerah yang dianggap padat, terminal bus, dermaga, dan bandara," kata Wakil Ketua Komisi V DPR Syarif Abdullah Alkadrie di Swiss Bell Hotel, Tarakan, Kalimantan Utara, Selasa (10/12).
Syarif mengatakan dirinya sudah pergi Kualanamu untuk memastikan kesiapan bandara, terminal, dan dermaga di sana. Dia akan pergi ke Surabaya pada 13 Desember 2019 untuk memastikan kesiapan bandara, terminal, dan dermaga di sana.
"Teman lain ada yang ke Makasar, Kalimantan, kemudian ada yang ke Sumsel, daerah yang dianggap pintu masuk," ujar Syarif.
Baca juga: Fokus Presiden Utamakan Pencegahan Korupsi Dinilai Tepat
Syarif mengatakan kunjungan Komisi V dilakukan untuk melihat kesiapan kendaraan, dan tempat menyambut para pemudik. Dia tidak ingin ada kendaraan bandel yang tidak melihat standar keamanan menjelang libur Natal dan Tahun Baru.
Selain itu, Komisi V meminta pemberian informasi terkait cuaca dan bencana alam siap siaga. Basarnas juga diminta siap bergerak jika ada bencana alam saat libur Natal dan Tahun Baru.
"Basarnas dan BMKG juga kita minta siaga, memberikan informasi setiap saat dan jangan sampai ada kesalahan," tutur Syarif. (OL-2)
Pertanyaan yang menyentak bukanlah apakah mungkin membubarkan lembaga DPR di alam demokrasi, melainkan mengapa anggota DPR minta tunjangan rumah Rp50 juta per bulan.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pelaksanaan pemilu menjadi pemilu nasional dan daerah menuai heboh yang belum berkesudahan.
MENTERI Hukum Supartman Andi Agtas menyebut Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan setuju terhadap pengesahan RUU Haji dan Umrah menjadi UU.
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merespons adanya aksi demonstrasi yang menuntut 'Bubarkan DPR' dan memprotes tunjangan rumah anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan.
Peneliti FormappiĀ Lucius Karus menilai DPR RI perlu bersikap bijak dalam merespons aspirasi para pendemo yang belakangan menyoroti kinerja lembaga legislatif.
Jerome Polin kritik tunjangan beras DPR Rp12 juta per bulan. Hitungan sederhana: setara 1 ton beras, cukup makan satu orang hingga 9 tahun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved