Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KOMISI V DPR mulai berkeliling ke terminal, dermaga, dan bandara jelang libur Natal dan Tahun Baru. Kunjungan itu untuk memastikan kesiapan tempat-tempat tersebut.
"Itu untuk memastikan, Komisi V membagi tugas kunjungan ke daerah yang dianggap padat, terminal bus, dermaga, dan bandara," kata Wakil Ketua Komisi V DPR Syarif Abdullah Alkadrie di Swiss Bell Hotel, Tarakan, Kalimantan Utara, Selasa (10/12).
Syarif mengatakan dirinya sudah pergi Kualanamu untuk memastikan kesiapan bandara, terminal, dan dermaga di sana. Dia akan pergi ke Surabaya pada 13 Desember 2019 untuk memastikan kesiapan bandara, terminal, dan dermaga di sana.
"Teman lain ada yang ke Makasar, Kalimantan, kemudian ada yang ke Sumsel, daerah yang dianggap pintu masuk," ujar Syarif.
Baca juga: Fokus Presiden Utamakan Pencegahan Korupsi Dinilai Tepat
Syarif mengatakan kunjungan Komisi V dilakukan untuk melihat kesiapan kendaraan, dan tempat menyambut para pemudik. Dia tidak ingin ada kendaraan bandel yang tidak melihat standar keamanan menjelang libur Natal dan Tahun Baru.
Selain itu, Komisi V meminta pemberian informasi terkait cuaca dan bencana alam siap siaga. Basarnas juga diminta siap bergerak jika ada bencana alam saat libur Natal dan Tahun Baru.
"Basarnas dan BMKG juga kita minta siaga, memberikan informasi setiap saat dan jangan sampai ada kesalahan," tutur Syarif. (OL-2)
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved