Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Selain Cipta Lapangan Kerja Di Prolegnas Prioritas 2020 yang akan disahkan DPR hari ini, ada dua RUU omnibus law lain yang diusulkan pemerintah.
Sebanyak 55 RUU Prolegnas Prioritas 2020 akan disahkan DPR. Terdapat 4 RUU carry over yang juga akan ditetapkan oleh DPR, DPD, dan pemerintah.
DPR akan melakukan konsinyering dan membuat kajian. Karena revisi UU Pemilu menjadi inisiatif DPR, akan diputus dalam bentuk panja atau pansus.
Fungsi pengawasan yang saat ini dijalankan OJK serta Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) lebih baik dikembalikan ke Bank Indonesia (BI).
Sejak awal pengguliran omnibus law terkesan terburu-buru untuk bisa diselesaikan ketika sudah masuk ke DPR.
Panja Jiwasraya di Komisi VI akan fokus untuk memetakan masalah dan memperoleh solusi atas gagal bayar nasabah. Adapun panja di Komisi III fokus pada penegakan hukum.
Dewas Pengawas (Dewas) TVRI mengungkapkan hak siar Liga Inggris yang ditayangkan berbayar. Hal itu berbeda dengan pernyataan mantan Direktur Utama TVRI, Helmy Yahya,
Eriko mengatakan Komisi XI DPR akan mengevaluasi kewenangan pengawasan OJK melalui Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Industri Keuangan.
Tiga panja tersebut dibentuk tiga komisi DPR berbeda yakni Komisi III untuk penegakan hukum, Komisi VI manajemen BUMN, dan Komisi XI sebagai pengawasan di sektor industri keuangan.
Komisi II DPR RI mulai memetakan sejumlah isu strategis, termasuk revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).
Penilaian calon hakim akan sangat ketat dilakukan. Di antaranya melalui makalah serta uji kelayakan dan uji kepatutan calon hakim agung dan ad hoc.
Sebelumnya, kalangan buruh juga mengatakan keberatan dengan isi draft RUU Cipta Lapangan Kerja.
KOMISI III DPR meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin lebih serius menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran berat HAM masa lalu.
Prabowo menegaskan prinsip pemerintah bahwa kedaulatan tidak bisa dinegosiasikan.
Praktik mahar oleh parpol harus mendapat sanksi jera berupa pembubaran partai.
Dalam perkara yang diduga merugikan negara hingga Rp13,7 triliun itu, Kejaksaan Agung telah menetapkan lima tersangka.
usulan DPR itu harus segera dibawa di rapat kabinet, bile memang mash ada ketidaksepahaman dari berbagai pemangku kepentingan. Pasalnya, JKN-KIS hukan hanya tanggung jawab BPJS semata.
Setelah melakukan rapat kerja dengan Kejaksaan Agung RI, Komisi III DPR RI segera membentuk panitia kerja (panja) pengawasan kasus hukum Jiwasraya.
Pemerintah dan DPR RI sepakat meningkatkan jumlah alutsista dan personel TNI di wilayah perbatasan, khususnya perairan Natuna, untuk menekan pelanggaran batas wilayah dan tindak kriminal.
Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, mengungkapkan Komisi II DPR belum membahas revisi UU Pemilu termasuk didalamnya membahas usulan kenaikan ambang batas parlemen.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved