Berita Terbaru DPR RI Hari Ini

Pemerintah Diminta Jamin Kondisi WNI di Wuhan Aman dari Infeksi

DPR RI mengharapkan pemerintah memastikan semua WNI yang ada di Wuhan khususnya dan juga kota-kota lainnya dalam kondisi aman dan baik.

Hubungan Dewas-KPK akan jadi Topik Pembahasan RDP di Komisi III

Pertemuan tersebut menjadi pertama semenjak puncuk pimpinan lembaga antirasuah dipegang Firli Bahuri.

Komisi I DPR Minta Pemerintah Memastikan Evakuasi WNI di Wuhan

Pemerintah Tiongkok melakukan pembatasan akses transportasi masuk dan keluar Wuhan terkait penyebaran virus korona yang mematikan.

Satu Suara Rakyat Cukup Berarti

Karena hakikatnya pemilu merupakan daulat rakyat, rakyatlah yang berkuasa, tidak terkecuali.

Kepartaian Sederhana Topang Presidensial

NasDem 5 tahun yang lalu saja sudah meminta ambang batas parlemen itu 7% untuk pemilu 2019.

Belum Satu Suara di Parlemen

Penaikan ambang batas parlemen akan membuat sistem kepartaian lebih efektif. Namun, ada konsekuensi suara pemilih terbuang.

Omnibus Law Meleset dari 100 Hari Kerja

EMPAT rancangan undang-undang (RUU) omnibus law dipastikan tidak akan selesai dalam 100 hari kerja. Seratus hari kerja itu hanya diperuntukkan masa sidang.

Panja Jiwasraya Jadwalkan Pemanggilan

Panja Jiwasraya akan mendengarkan keterangan BPK, OJK, akuntan publik, dan PPATK demi meyakinkan publik bahwa panja tak sekadar seremonial.

Tuntaskan RUU Cipta Lapangan Kerja tanpa Target

UU yang terkait dengan kawasan­ perdagangan bebas, lanjut Elen, merupakan rekomendasi dari KPK.

DPR Minta Pemerintah Pantau WNI di Wuhan

Willy Aditya meminta perwakilan pemerintah di Tiongkok juga mengantisipasi kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi warga Indonesia yang sedang berada di Tiongkok, terutama Wuhan.

Dubes Tiongkok Pastikan Virus Corona Masih Terkendali

Ia menjelaskan bahwa pemerintah Tiongkok telah menerapkan aturan isolasi. Warga Wuhan untuk sementara dilarang meninggalkan Wuhan.

DPR tak Jamin Omnibus Law Rampung 100 Hari

Dewan tidak ingin kejadian di DPR periode sebelumnya terulang kembali, yakni hasil pembahasan undangundang mendapat penolakan dari masyarakat.

Puan Tegaskan Monas bukan Hanya Milik DKI Jakarta

Monas sudah menjadi milik negara lantaran merupakan ikon Republik Indonesia.

Pemerintah Diminta Prioritaskan Angkat Honorer Jadi PNS

Tenaga honorer dihapus agar dapat memberikan kepastian kerja kepada honorer dan status honorer sering terkait dengan harapan menjadi PNS.

4 RUU Omnibus Law Masuk Prolegnas Prioritas 2020

DPR telah menetapkan 50 rancangan undang-undang (RUU) sebagai Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2020.

DPR Nilai Seluruh Calon Hakim Agung tak Kompeten

Bahkan diduga ada salah satu hakim yang melakukan plagiat dalam makalah yang diserahkan ke Komisi III.

DPR Permasalahkan Saham Gorengan ke OJK

OJK perlu memikirkan langkah konkret terkait penyelamatan dana nasabah Jiwasraya.

Dasco: DPR Paling Lambat Terima Draft Omnibus Law Pekan Depan

Selain Cipta Lapangan Kerja Di Prolegnas Prioritas 2020 yang akan disahkan DPR hari ini, ada dua RUU omnibus law lain yang diusulkan pemerintah.

DPR akan Sahkan Prolegnas Prioritas 2020 Siang Ini

Sebanyak 55 RUU Prolegnas Prioritas 2020 akan disahkan DPR. Terdapat 4 RUU carry over yang juga akan ditetapkan oleh DPR, DPD, dan pemerintah.

Komisi II Petakan Revisi UU Pemilu

DPR akan melakukan konsinyering dan membuat kajian. Karena revisi UU Pemilu menjadi inisiatif DPR, akan diputus dalam bentuk panja atau pansus.

Islam dan Konfusianisme untuk Tatanan Global yang Lebih Adil?

Mewaspadai Dampak Game Online di Kalangan Pelajar

Ilusi Anggaran Pendidikan 20%

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia