Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas (Dewas) akan menggelar rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR ihwal program-program yang akan dijalankan kedepan. Pertemuan tersebut menjadi pertama semenjak puncuk pimpinan lembaga antirasuah dipegang Firli Bahuri.
"Penjelasan terkait dengan bagaimana program KPK ke depan, baik itu rencana strategis 2019-2024, maupun rencana kerja tahunan KPK 2020," ujar Firli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, hari ini.
Firli memastikan sejauh ini hubungan koordinasi antara KPK dan Dewas berjalan secara profesional. Masing-masing saling mendukung untuk pemberantasan korupsi. "Semua proaktif semuanya produktif dan tidak ada suatu persoalan yang menghambat," tuturnya.
Sementara itu, Ketua Dewas KPK Tumpak Pangabean mengatakan dalam pertemuan pagi hari ini terdapat tiga poin yang akan disampaikan kepada Komisi III.
Salah satu poin mencangkup hubungan yang terjalin antara Dewas dan KPK. "Tentunya begitu (hubungan Dewas dan KPK). Karena kami mengawali, tentu pertanyaan apa sih binatang Dewas itu," jelasnya.
Lebih lanjut, Tumpak menepis tudingan ketegangan diantara dua lembaga tersebut. Ia memastikan intens berkomunikasi dengan KPK. "Sampai sekarang tidak ada ketegangan. Kami sudah koordinasi dengan baik," pungkasnya. (OL-4)
Komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada rampung 2026 demi kepastian hukum sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
TIGA Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) dilaporkan ke Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung (MA).
Gusrizal mengatakan, pimpinan KPK tidak boleh bertemu dengan pihak yang berperkara, dengan alasan apapun. Itu, kata dia, diatur dalam kode etik KPK yang masih berlaku.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) menyoroti penurunan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu terakhir.
Kerja sama itu diharapkan dapat meminimalkan ketidakcocokan antara kedua belah pihak dalam menjalankan tugas-tugas memberantas korupsi.
Pembekalan dilaksanakan mulai Selasa, 17 Desember hingga 19 Desember 2024. Induksi tersebut merupakan kewajiban bagi seluruh insan Lembaga Antirasuah.
Sejumlah harapan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK 2024-2029. Salah satu harapannya ialah KPK jangan tebang pilih dalam memberantas korupsi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved