Dewas TVRI Sebut Hak Siar Liga Inggris Berbayar

DEWAS Pengawas (Dewas) TVRI mengungkapkan hak siar Liga Inggris yang ditayangkan berbayar. Hal itu berbeda dengan pernyataan mantan Direktur Utama TVRI, Helmy Yahya, kepada Komisi I DPR RI bahwa hak siar Liga Inggris gratis.

Anggota Dewas TVRI, Pamungkas Trishadiatmoko, menjelaskan pembelian hak siar Liga Inggris sebesar US$ 9 juta atau Rp 126 miliar di luar pajak dan biaya lainnya untuk kontrak tiga sesi sepanjang 2019-2022.

"Ini multiyears dan tidak ada permintaan tertulis kepada Dewas untuk membelanjakan program multiyears seperti ini," kata Pamungkas dalam rapat bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Selasa (21/1).

Untuk setiap sesi, biaya yang dihabiskan US$ 3 juta dengan kontrak 76 pertandingan. TVRI hanya menayangkan dua pertandingan per minggu (di luar highlight), dari sepuluh pertandingan per minggu. Sementara, delapan pertandingan lainnya berlangganan ke Mola.

Lebih lanjut, dia menyampaikan tagihan invoice dari GMV Global Media Visual untuk Liga Inggris sebesar Rp 27 miliar per 31 Oktober dan jatuh tempo pada 15 November 2019.

Baca juga: Dewas Sebut 5 Dosa Helmy

Pamungkas menekankan tidak terdapat mata anggaran pembayaran Liga Inggris dalam RKAT 2019 yang telah disahkan. Itu kemudian menjadi utang pada 2020. Namun, dalam RKAT 2020 pun tidak terdapat anggaran pembayaran tersebut.

Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, menegaskan bahwa yang disampaikan ke Komisi I sebelumnya adalah hak siar Liga Inggris gratis. "Liga Inggris katanya tidak bayar saat disampaikan kepada kami," cetusnya.

Ketua Dewas TVRI, Arief Hidayat Thamrin, pun menyampaikan bahwa pernyataan resmi Helmy Yahya adalah hak siar Liga Inggris merupakan hibah dan gratis. Namun, Dewas kesulitan mendapatkan dokumen kontrak yang baru diberikan pada 5 Desember 2019. Padahal, Liga Inggris perdana tayang pada 10 Agustus 2019.

"Biasanya dalam program besar ada kajian, kami sudah minta tapi tidak ada kajian yang dilaporkan ke Dewas. Tidak ada permintaan persetujuan resmi tertulis kepada Dewas terkait hal ini," tandasnya.(OL-11)