PEMERINTAH dan DPR RI sepakat meningkatkan jumlah alat utama sistem senjata (alutsista) dan personel di wilayah perbatasan, khususnya perairan Natuna. Hal itu bertujuan untuk menekan pelanggaran batas wilayah, serta tindak kriminal oleh negara lain.
"Iya ada penguatan, karena menyesuaikan kemampuan TNI dengan jumlah kapal yang ada, personel dimiliki dan juga wilayahnya Indonesia kan border, enggak cuma Natuna. Seperti di Sulawesi mengarah ke Filipina itu kan juga suka bermasalah," kata Anggota Komisi I DPR RI, Dave Laksono, usai mengahadiri rapat kerja dengan Kementerian Pertahanan, Bakamla dan TNI, di Kompleks Parlemen, Senin (20/1).
Menurutnya, persoalan di perbatasan cukup banyak. Selain pelanggaran batas wilayah, juga terdapat tindak kriminal seperti penculikan nelayan. Oleh karena itu, TNI perlu melakukan patroli secara intensif. Namun sejauh ini terkendala keterbatasan armada dan personel.
Pemerintah dan DPR pun menyepakati pengadaan alutsista pada tahun ini. Tujuannya memperkuat pengawasan dan pertahanan di wilayah perbatasan. Bila anggaran pertahanan tidak mencukupi, maka akan mengambil dari pos mata anggaran lain.
"Kan bisa diambil dari pos lain, apakah dari dana emergency. Sebab ada aturannya memungkinkan dalam emergency itu bisa ditambahkan," ungkapnya.
Sementara itu, diirnya belum bisa memastikan jumlah dan jenis alutsista yang akan didatangkan pada tahun depan. Sebab, perlu pembahasan mendalam di Badan Anggaran DPR.
"Itu kan tergantung pada hitungannya. Karena TNI AL harus menghitung juga kapalnya seperti apa, kemampuan juga dan disesuaikan dengan kebutuhan. Serta personelnya berapa banyak. Itu juga harus dihitung pengoperasian dan maintenance-nya," pungkas Dave. (OL-11)
