Headline
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Tiga sumber banjir Jakarta, yaitu kiriman air, curah hujan, dan rob.
PEMERINTAH dan DPR RI sepakat meningkatkan jumlah alat utama sistem senjata (alutsista) dan personel di wilayah perbatasan, khususnya perairan Natuna. Hal itu bertujuan untuk menekan pelanggaran batas wilayah, serta tindak kriminal oleh negara lain.
"Iya ada penguatan, karena menyesuaikan kemampuan TNI dengan jumlah kapal yang ada, personel dimiliki dan juga wilayahnya Indonesia kan border, enggak cuma Natuna. Seperti di Sulawesi mengarah ke Filipina itu kan juga suka bermasalah," kata Anggota Komisi I DPR RI, Dave Laksono, usai mengahadiri rapat kerja dengan Kementerian Pertahanan, Bakamla dan TNI, di Kompleks Parlemen, Senin (20/1).
Menurutnya, persoalan di perbatasan cukup banyak. Selain pelanggaran batas wilayah, juga terdapat tindak kriminal seperti penculikan nelayan. Oleh karena itu, TNI perlu melakukan patroli secara intensif. Namun sejauh ini terkendala keterbatasan armada dan personel.
Pemerintah dan DPR pun menyepakati pengadaan alutsista pada tahun ini. Tujuannya memperkuat pengawasan dan pertahanan di wilayah perbatasan. Bila anggaran pertahanan tidak mencukupi, maka akan mengambil dari pos mata anggaran lain.
"Kan bisa diambil dari pos lain, apakah dari dana emergency. Sebab ada aturannya memungkinkan dalam emergency itu bisa ditambahkan," ungkapnya.
Sementara itu, diirnya belum bisa memastikan jumlah dan jenis alutsista yang akan didatangkan pada tahun depan. Sebab, perlu pembahasan mendalam di Badan Anggaran DPR.
"Itu kan tergantung pada hitungannya. Karena TNI AL harus menghitung juga kapalnya seperti apa, kemampuan juga dan disesuaikan dengan kebutuhan. Serta personelnya berapa banyak. Itu juga harus dihitung pengoperasian dan maintenance-nya," pungkas Dave. (OL-11)
PBHI Sebut DPR Sering Absen dan tak Serius Ikuti Sidang Gugatan UU TNI di MK
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai pencegahan terhadap saksi termasuk tindakan upaya paksa. Bahkan, tidak semestinya diberlakukan kepada seseorang yang belum menjadi tersangka.
Surat usulan pemakzulan terhadap Gibran telah dikirimkan Forum Purnawirawan TNI kepada MPR/DPR RI sejak bulan lalu.
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Ketua Komisi II DPR itu mengatakan saat ini DPR juga belum menentukan sikap resmi. Soal putusan MK masih jadi topik diskusi antarfraksi.
KOMISI VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke salah satu sub Holding Perkebunan PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo.
Fregat Merah Putih (MPF140) dibangun berdasarkan pesanan Kementerian Pertahanan RI dan diklaim sebagai salah satu dari empat fregat jenis Arrowhead 140 tercanggih
KEKUATAN militer dan pertahanan yang tangguh menjadi kunci untuk menjaga kedaulatan negara di tengah rivalitas antarnegara dan geopolitik global yang semakin tidak stabil.
Orang nomor satu di Indonesia itu juga menyebut negara yang tidak berinvestasi dalam industri pertahanan akan menjadi bangsa budak.
Prancis merupakan salah satu mitra utama Indonesia dalam modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) pertahanan.
Indonesia dan Prancis akan memperkuat kemitraan strategis di sektor pertahanan melalui penandatanganan Letter of Intent (LoI) yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu, (28/5).
Presiden Prabowo menekankan untuk memperluas kerja sama dengan Pemerintah Prancis di bidang pertahanan terutama modernisasi alutsista.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved