Headline
Reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilakukan
Operasi yang tertunda karena kendala biaya membuat kerusakan katup jantung Windy semakin parah
PELANGGARAN wilayah perba-tasan tidak hanya dilakukan Tiongkok. Sejumlah negara tetangga Indonesia pun melakukan hal sama. Untuk menekan kejadian serupa, Kementerian Pertahanan ingin meningkatkan mutu alat utama sistem persenjataan (alutsista).
“Saya ingin tegaskan lagi di sini bahwa pelanggaran wilayah tidak hanya terjadi dari satu negara. Beberapa negara lain juga melakukan pelanggaran wilayah ke wilayah kita. Saya kira itu di Komisi I (DPR) memahami juga, mendukung pemerintah dan mendukung peningkatan pertahanan TNI dan sebagainya,” kata Menteri Pertahanan Prabowo Subianto seusai rapat kerja dengan Komisi I DPR yang digelar tertutup di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.
Menurut dia, pemerintah memegang prinsip bahwa kedaulat-an tidak bisa dinegosiasikan. Kemudian untuk menekan pelanggaran batas wilayah, kekuatan pertahanan harus kuat dan juga mutunya tinggi.
“Kedaulatan dan kemerdekaan itu harus dipertahankan dan pertahanan itu butuh investasi. Kita tidak bisa serta-merta punya pertahanan yang kuat.”
Prabowo menyebut selain Ti-ongkok, negara lain juga melanggar batas dan kedaulatan milik Indonesia. Sayangnya ia enggan mengungkap negara yang dimaksud.
Yang jelas, kata dia, pelanggaran dan klaim Laut Natuna Utara menjadi isu penting dan salah satu penyikapannya melalui modernisasi alutsista.
Rapat kerja yang juga dihadiri Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, dan Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI (Pur) Achmad Taufiqoer-rochman itu menyepakati upaya menghalau pelanggar batas wilayah RI. Komisi I DPR dan pemerintah sepakat meningkatkan jumlah alutsista dan personel di wilayah perbatasan, khususnya Natuna. Perincian jumlahnya akan dibahas di Badan Anggar-an DPR.
“Iya ada penguatan lah itu karena kan sesuai kemampuan TNI, jumlah kapal yang ada, personel dimiliki, dan juga kan wilayahnya Indonesia kan border enggak cuma Natuna. Seperti di Sulawesi mengarah ke Filipina, itu kan juga suka bermasalah,” kata anggota Komisi I DPR, Dave Laksono, seusai rapat.
Dave menjelaskan persoalan di perbatasan cukup banyak, selain pelanggaran batas wilayah, juga tindak kriminal seperti penculik-an nelayan. (Cah/P-2)
Berikut daftar lengkap peraih Adhi Makayasa tahun 2025
Makroekonomi dan Keuangan dari Lembaga Penyelidik Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia Teuku Riefky menilai istilah serakahnomics sangat relevan.
Presiden Prabowo Subianto melantik 2.000 lulusan akademi militer dan kepolisian menjadi perwira dalam Upacara Prasetya Perwira (Praspa) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/7).
Prabowo berpesan kepada 2.000 perwira tersebut untuk mengabdikan diri pada bangsa dan negara.
Presiden Prabowo Subianto melantik 2.000 lulusan akademi militer dan kepolisian menjadi perwira TNI/Polri.
Menkeu Sri Mulyani melaporkan terkait outlook fiskal tahun 2025 dengan defisit APBN yang diperkirakan mencapai 2,78% dari produk domestik bruto (PDB).
Hadi mengaku sudah berkomunikasi dengan KPU untuk membahas polemik Sirekap
Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto berdialog dengan masyarakat untuk memastikan tidak ada pungutan liar (pungli) dalam program PTSL, selain dari ketentuan yang berlaku.
IWAN Fals mengajak untuk saling menjaga dan memperkuat soliditas, salah satunya melalui olahraga karate/
KORBAN Mafia Tanah yang tanahnya telah dirampas saat ini sangat sulit dipulihkan hak-haknya oleh BPN karena praktik ini lama berjalan di dalam institusi BPN.
Dari tiga tugas utama yang diberikan Presiden Jokowi, salah satunya ialah menyelesaikan target pembagian sertifikat tanah kepada masyarakat.
Presiden Joko Widodo melantik Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan dan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), di Istana Negara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved