Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
MENTERI Agraria dan Tata Ruang (ATR) yang baru saja dilantik, Hadi Tjahjanto, menerima tiga tugas utama dari Presiden Joko Widodo.
Adapun tugas pertama adalah menyelesaikan target pembagian sertifikat tanah kepada masyarakat. "Sekarang sudah terealisasi 81 juta bidang. Target yang ingin kita capai sebanyak 126 juta," jelas Hadi di Istana Negara, Rabu (15/6).
"Oleh sebab itu, target pertama ini akan saya realisasikan. Namun saya akan lihat dulu permasalahannya di lapangan," imbuhnya.
Baca juga: Ketum PAN jadi Mendag, Mantan Panglima TNI jadi Menteri ATR
Tugas kedua, lanjut dia, mengatasi seluruh kasus sengketa lahan yang ada di Indonesia. Dirinya sudah memiliki gambaran terhadap akar permasalahan, yaitu tumpang tindih kepemilikan antara masyarakat dan institusi, baik pemerintah maupun swasta.
Lalu tugas terakhir, mantan panglima TNI itu diminta membantu percepatan proses pengadaan lahan di Ibu Kota Negara Nusantara.
"Untuk mengatasi semua persoalan ini, tentu kita akan berkoordinasi dengan instansi terkait. Insyaallah dengan sinergi kuat, kita akan sukses menyelesaikan tiga masalah ini," pungkas Hadi.(OL-11)
Sofyan menyampaikan pembangunan wilayah Jabodetabekjur mengacu pada Peraturan Presiden No 60 Tahun 2020 tentang Recana Tata Ruang dan harus segera dilaksanakan.
Sofyan Djalil memperkenalkan konsep HITS (holistik, integratif, tematik, dan spasial) yang menyentuh seluruh aspek permasalahan dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait.
"Mudah-mudahan tidak ada intervensi yang luar biasa. Karena kalau lihat sepak terjang Ho Hariaty, kalau saya simpulkan tidak lain ada bagian dari mafia tanah," ujarnya
Pihak Ho Hariaty sebagai terlapor dalam kasus menghadirkan dua orang saksi, yakni Yuliana Sanger dan karyawan ayah Hariaty atau Hokiarto
Sekitar 52 hektare lahan perlu dibebaskan untuk pembangunan tahap pertama IKN.
"Kami akan identifikasi mana yang punya rakyat, mana punya Pertamina. Kemudian dari hasil identifikasi itu, saya bisa ambil keputusan untuk membantu Pertamina dan rakyat," imbuhnya.
Rotasi dan mutasi pegawai di lingkup Pemkab Cianjur didasari kebutuhan organisasi.
Hal itu terjadi ketika mahasiswa melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya bersamaan dengan agenda pelantikan anggota DPRD Kota Tasikmalaya periode 2024-2029.
NEGARA yang dapat dikatakan memiliki pemerintahan konstitusional ialah negara yang pemerintahannya memperhatikan batasan yang ditentukan konstitusi.
Penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih akan mengundang semua peserta Pilkada Jakarta 2024 serta perwakilan partai politik.
Kepala daerah terpilih yang tidak bersengketa di MK pun harus tetap menunggu selesainya PHPU daerah lainnya di MK agar pelantikan dilaksanakan secara serentak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved