DPR Pertimbangkan Kaji Ulang Kewenangan Pengawasan OJK

"Terbuka kemungkinan (dikembalikan fungsi pengawasan lembaga keuangan ke BI dan Kementerian Keuangan). Apa memungkinkan dikembalikan ke BI? Bisa saja. Di Inggris dan di beberapa negara sudah seperti itu," ungkap Eriko di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/1).

Eriko mengatakan Komisi XI DPR akan mengevaluasi kewenangan pengawasan OJK melalui Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Industri Keuangan yang baru dibentuk oleh Komisi XI pada Selasa (21/1).

OJK akan menjadi lembaga yang pertama kali dipanggil Panja Pengawasan Industri Keuangan DPR dalam mengatasi buruknya kesehatan keuangan perusahaan jasa pengelola investasi keuangan.

"Teman-teman internal bicara pemisahan dilakukan untuk pengawasan yang lebih baik. Nah, ternyata hasilnya tidak maksimal. Tapi kan kami tidak bisa menyalahkan begitu saja," terang Eriko.

DPR juga saat ini sedang menyusun program legislasi nasional (prolegnas) saat ini. Ia bilang pihaknya akan memasukkan revisi Undang-Undang (UU) tentang BI dan UU tentang OJK.

"Nanti kami akan mulai masuk ke perubahan UU BI dan UU OJK," jelasnya.

Diketahui, Jiwasraya sedang menjadi perhatian publik. Perusahaan menunggak pembayaran klaim jatuh tempo sebesar Rp802 miliar untuk produk saving plan per Oktober 2018. Hal ini dikarenakan perusahaan mengalami masalah likuiditas.

Sementara itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) mengendus dugaan korupsi di Jiwasraya. Lembaga itu juga sudah menangkap lima tersangka yang tersangkut kasus dugaan korupsi di Jiwasraya.

Persoalan keuangan juga melanda AJB Bumiputera. Hal itu awalnya terkuak pada 2010 lalu, di mana kemampuan AJB Bumiputera dalam memenuhi kewajibannya, baik utang jangka panjang maupun jangka pendek alias solvabilitas hanya 82 persen. (Uta/OL-09)