Berita Terbaru Dpr Ri Hari Ini

Pelanggar Protokol Kesehatan di Pilkada Mesti Dipidana

Aturannya memang jelas, tapi tidak tegas. Jadi kami minta KPU, Kemendagri, dan Bawaslu me-review aturan yang tidak tegas ini.

Legislator Minta BUMN tak Lagi Telat Bayar ke Kontraktor Lokal

"'Banyak kontraktor atau subkontraktor yang telat dibayar. Bahkan pernah setelah enam bulan proyek (kontrak) selesai baru dibayar."

Alasan BLT untuk Wartawan Akhirnya Diganti Insentif Pajak 

Beberapa asosiasi wartawan dinilai tak sependapat dengan pemberian bantuan itu. Penolakan pemberian bantuan untuk wartawan dinilai guna menjaga independensi kerja jurnalistik.

Antisipasi Perkembangan Teknologi

Kehadiran RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) dinilai menjadi jawaban melindungi masyarakat guna mengantisipasi perkembangan teknologi  yang semakin cepat.

Regulasi Perlindungan Data Pribadi Rampung Oktober

Perlindungan data pribadi sering menjadi rancu dengan pelindungan data karena sama sekali tidak berhubungan dengan hak kemerdekaan individu yang harus dilindungi negara.

Puan Berharap STIN Lahirkan Intelijen Berkelas Dunia

Puan menekankan, di era siber seperti sekarang, BIN harus tahu dan bisa mengantisipasi tentang dark net atau dark web.

DPR Apresiasi Penundaan Pindah Ibu Kota

Kami tetap melanjutkan masterplan dan juga pembangunan infrastruktur dasar di kota-kota penyangga, seperti di Samarinda dan Balikpapan.

Pemindahan Ibu Kota Negara Ditunda, DPR: Sangat Rasional

Pemerintah harus fokus dalam menangani kasus covid-19 yang semakin naik hingga menembus 200 ribu lebih kasus per hari ini

DPR Tegaskan Tidak Boleh Ada Kerumunan Saat Kampanye

Pertumbuhan angka penularan baru covid-19 yang masih terus bertambah yang ternyata juga dialami oleh 37 calon kepala daerah.

Parlemen Tolong Bekerja Serius

Faktanya baru satu RUU Prolegnas yang disahkan DPR, yakni RUU Minerba. Enam RUU lain yang disahkan DPR ialah RUU Kumulatif Terbuka, pengesahan perppu,

Target Prolegnas tidak Perlu Revisi

Kita tetap berupaya untuk mempercepat pembahasan sejumlah UU yang dirasakan mendesak kebutuhannya, seperti RUU Cipta Kerja.

Kinerja Legislasi Bermasalah Sejak Perencanaan

Kinerja DPR RI dalam menyelesaikan tunggakan  undang-undang sangat dipengaruhi tarik-menarik kepentingan partai.

Jangan Ragu Diskualifikasi

Ini untuk membuat efek jera kepada calon kepala daerah yang tidak mematuhi protokol kesehatan dan menghindari klaster baru.

DPR Jangan Ragu Kasus Jiwasraya Dikerdilkan

Berdasarkan temuan PPATK, kerugian Jiwasraya juga disebabkan adanya modus fraud atau penipuan yang diduga menguntungkan sejumlah pihak, mulai perusahaan sekuritas, manajemen investasi

Fondasi untuk Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum ada itu lebih dulu ada sebelum ada Indonesia. Indonesia terdiri atas keragaman adat dan budaya. Maka hak konstitusionalnya harus dijamin

60% Subtansi RUU Masyarakat Hukum Adat Bermasalah

Yang paling mendasar lagi adalah adanya evaluasi masyarakat adat setelah 10 tahun.

DPR Khawatir Kasus Jiwasraya Dikerdilkan

DPR meminta PPATK dan Kejaksaan Agung mengungkap tokoh penting yang terlibat dalam penipuan PT Asuransi  Jiwasraya.

RUU Masyarakat Hukum Adat Masuki Tahap Harmonisasi

Saat ini pemerintah pusat dan daerah juga enggan memberikan pengakuan atas hak-hak masyarakat adat sehingga terjadi konfl ik agraria.

UU BI akan Direvisi, Airlangga: Tidak Ada Upaya Pelemahan

Menurutnya, revisi UU Bank Indonesia oleh DPR RI bertujuan memperkuat institusi moneter. Revisi juga bertujuan mengurangi perbedaan soal penilaian bank sentral dan pemerintah.

Belum Semua Partai Politik Transparan soal Anggaran

Hanya parpol yang lolos ke parlemen yang mendapatkan bantuan dana. Tujuh parpol lainnya tidak karena tidak lolos ambang batas parlemen.

Jalinan Erat 75 Tahun Indonesia-Tiongkok

Arah Pendidikan Digital Anak Indonesia

Menuju Sistem Pangan Bermartabat

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia