Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
TARGET tahun ini 54 undang-undang (UU), tetapi sejauh ini baru 7 UU dihasilkan. Bagaimana untuk mewujudkan target itu?
Kita harus mengakui pandemi covid-19 menghambat kinerja DPR dalam proses legislasi. Pandemi membuat seluruh warga
masyarakat, termasuk juga anggota DPR, tidak bisa menjalankan aktivitas mereka secara penuh. Kalaupun ada pembahasan RUU, kita lebih memfokuskan UU yang terkait dengan penanganan pandemi. Namun, sekali lagi, kita tetap berupaya untuk mempercepat pembahasan sejumlah UU yang dirasakan mendesak kebutuhannya, seperti RUU Cipta Kerja.
Bagaimana upaya percepatan yang dilakukan DPR agar UU yang dianggap mendesak itu bisa segera dibahas?
Kita akan mendorong pimpinan DPR untuk segera memparipurnakan pembahasan sejumlah RUU, seperti RUU Kejaksaan, RUU Masyarakat Adat, dan RUU Psikologi. Mudah-mudahan bisa disetujui di sidang paripurna sehingga pembahasan lebih lanjut baru dilakukan. Selain itu, kita juga akan membahas RUU Pemilu sebagai revisi dari UU sebelumnya. Pembahasan di Komisi II DPR sudah selesai.
Apakah DPR perlu merevisi target Prolegnas?
Saya pikir target Prolegnas tidak perlu direvisi. Toh, kita tahu berbagai target yang sudah kita ditetapkan pada awal tahun tidak bisa direalisasikan akibat pandemi covid-19. Apalagi, kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini berakhir. Jadi saya
pikir biarkan saja targetnya tetap seperti itu. Jika memang situasinya membaik, DPR pasti akan mengajak pemerintah untuk membahas berbagai target yang belum tercapai itu. Apalagi kita juga melihat ada sejumlah RUU yang seharusnya sudah menjadi UU, tetapi belum juga terealisasi seperti revisi KUHP dan RUU Lembaga Pemasyarakatan.
Apakah pelibatan publik tetap dilakukan?
Pelibatan publik tetap kita lakukan kok. Termasuk juga berdiskusi dengan sejumlah kalangan yang terkait dengan objek RUU yang dibahas. Namun, bukan berarti pelibatan publik itu sama artinya dengan menyetujui seluruh masukan dari publik ya. Tentu ada kepentingan negara yang lebih besar yang menjadi acuan kita. (Che/P-2)
SETELAH melalui polemik internal dan aksi massa yang menuntut pembenahan, Yayasan Rumah Sakit Islam (RSI) Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan pergantian dalam struktur pengurus
Penempatan jumlah prajurit TNI bakal menyesuaikan kebutuhan masing-masing satuan kejati dan kejari.
Diharapkan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi dapat memberikan atensi mengingat pesan Presiden Prabowo yang menekankan setiap pejabat harus berperilaku hidup sederhana.
Yusril menjelaskan, Prabowo tidak mengintervensi nama-nama capim KPK yang sudah diberikan Presiden RI Ketujuh Joko Widodo (Jokowi) ke DPR
Objek sengketa yang dibatalkan sesuai hasil banding PTUN merupakan SK AHU yang secara hukum tidak berlaku lagi.
KEMENTERIAN Kesehatan mengungkapkan rasa syukurnya karena polemik pemecatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair) Prof. Budi Santoso selesai.
MK menilai ada kemungkinan tumpang tindih antara UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan UU Cipta Kerja
kehadiran UU Cipta Kerja merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan kewirausahaan dan keterampilan kerja
Kemudahan perijinan usaha diharapkan naikkan tingkat pendapatan perkapita Indonesia di 2045
KSPI sesalkan putusan MK soal UU Ciptaker
Penerbitan Perppu Cipta Kerja oleh Presiden adalah langkah penting untuk mencegah kekosongan dalam konstitusi yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.
Perusahaan diwajibkan membayar uang kompensasi kepada karyawan yang masa kontraknya berakhir. Ketentuan ini tidak ada dalam peraturan ketenagakerjaan sebelumnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved