Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut revisi Undang Undang (UU) Bank Indonesia oleh DPR RI bertujuan memperkuat institusi moneter.
Menurutnya, tidak ada upaya pelemahan independensi Bank Indonesia. “Pertama, kebutuhan untuk pengambilan keputusan secara cepat. Krisis1998, 2008 dan krisis saat ini itu berbeda. Sehingga membutuhkan set of regulation dan arsitektur yang berbeda, tapi dengan prinsip yang sama,” jelas Airlangga dalam wawancara khusus dengan Media Indonesia, Jumat (4/9).
“Makroprudensial, mikroprudensial, independensi bank sentral, monetary policy dan fiscal policy yang prudent. Jadi, secara prinsip sama, tapi penguatan institusi ini yang dipertajam,” imbuhnya.
Baca juga: DPR: Revisi UU BI Tidak Perlu Tunggu Perppu
Airlangga mengatakan revisi UU Bank Indonesia juga bertujuan mengurangi jarak perbedaan soal penilaian bank sentral dan pemerintah. Dalam hal ini, terkait industri keuangan, baik bank maupun non bank. Harapannya, pengambilan keputusan tidak terlalu lama.
Revisi UU Bank Indonesia, lanjut dia, belum pernah dibahas oleh Komisi XI DPR RI, yang mengurusi sektor moneter, keuangan dan fiskal. Persoalan revisi UU Bank Indonesia ramai dibahas karena disampaikan staf ahli DPR.
“Yang muncul di DPR itu sebetulnya belum dibahas sama sekali. Disampaikan oleh salah satu tenaga ahli, dalam tanda petik, belum pernah dibahas di Komisi XI DPR RI misalnya,” papar Airlangga.
Baca juga: DPR Ingin Revisi UU BI, Faisal Basri: Akibat Pemahaman Keliru
“Pemerintah sendiri belum pernah membahas Dewan Moneter. Jadi semua adalah struktur yang ada, termasuk memperkuat KSSK. Sehingga yang penting masing-masing kelembagaan bisa saling menunjang dan mengoptimalkan perannya,” sambungnya.
Selain itu, pemerintah dikatakannya belum membahas rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) terkait revisi UU BI. Menurutnya, hal yang dibahas DPR RI akan menjadi produk hukum berbentu UU sesuai dengan fungsi wakil rakyat.
Dia berpendapat saat revisi UU Bank Indonesia selesai dan disahkan dalam bentuk UU, bank sentral tidak akan kehilangan independensi. Menurutnya, sinergi antara bank sentral dan pemerintah sejauh ini berjalan baik, terutama dalam menghadapi dampak pandemi covid-19.(OL-11)
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
Dia mengatakan bahwa penegakan hukum harus terintegrasi melalui KUHAP yang baru, mulai dari penyidik, penuntut, pengadilan, sampai ke tingkat lembaga pemasyarakatan.
Zulfikar menjelaskan revisi UU ASN masuk dalam Prolegnas 2025 yang artinya Komisi II DPR dan Badan Legislasi akan melakukan perubahan kedua terkait undang-undang tersebut.
Ahmad Sahroni menyebutkan bahwa DPR tak bisa menutup-nutupi terkait sidang pembahasan revisi Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri).
Massa sempat berhasil menjebol pagar pembatas kaca pos pengamanan, kemudian disusul dengan pemecahan kaca menggunakan batu dan kayu.
Dave mengatakan banyak hal yang perlu dibahas di revisi UU Penyiaran. Karena banyak perkembangan di sektor penyiaran.
Fraksi PDIP menyetujui Revisi UU tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dibahas di Komisi I DPR RI untuk dibahas di tingkat selanjutnya atau naik ke rapat paripurna.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved