Rabu 02 September 2020, 17:18 WIB

DPR: Revisi UU BI Tidak Perlu Tunggu Perppu

M. Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi
DPR: Revisi UU BI Tidak Perlu Tunggu Perppu

Antara/Aprillio Akbar
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo saat bersiap memberikan keterangan pers.

 

RANCANGAN Undang Undang (RUU) Bank Indonesia yang dibahas Badan Legislasi DPR telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020. Sehingga, tidak perlu dikeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu), jika revisi UU BI dapat diselesaikan.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara. Menurutnya, urgensi RUU BI agar peran otoritas moneter dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Di tengah pandemi yang mengakibatkan krisis ekonomi, lanjut dia, perlu dilakukan reformasi keuangan..

"Pengaturan kembali tujuan Bank Indonesia dirasa perlu. Terutama saat terjadi tekanan keuangan. Karena tujuan yang diatur dalam UU BI, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan rupiah,” ujar Amir saat dihubungi, Rabu (2/9).

Baca juga: RUU BI Dinilai Hilangkan Independensi Bank Sentral

“Dalam implementasinya menimbulkan dua pengertian, yaitu memelihara kestabilan nilai rupiah sebagai nilai tukar dan juga nilai rupiah terkait stabilitas harga atau inflasi," imbuhnya.

Perihal keberadaan Dewan Moneter dalam RUU BI, dia menilai hal itu sudah diterapkan negara lain, seperti Filipina. Keberadaan dewan diharapkan menghadirkan sinergi antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan fiskal dan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.

"Banyak contoh kasus di negara lain. Sehingga, pelaku pasar tidak perlu khawatir berlebihan. Kami tidak akan mengamputasi wewenang Bank Indonesia sebagai badan yang independen. Justru melalui revisi UU ini Bank Indonesia lebih kuat secara kelembagaan," pungkas Amir.

Baca juga: Bank Indonesia Yakin Ekonomi RI Tembus 4,8-5,8% Pada 2021

Dihubungi terpisah, anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno mengatakan pembahasan RUU Bank Indonesia di Badan  Legislasi masih dalam tahap awal. Nantinya, semua pihak akan dilibatkan untuk mengakomodasi berbagai masukan.

"Itu baru pemanasan. Aspirasi stakeholders belum didengar atau diakomodasi. DPR sebagai lembaga pembentuk UU memang harus mengharmonisasi semua kepentingan," tutur Hendrawan.

RUU Bank Indonesia mengusulkan Dewan Moneter yang terdiri dari lima anggota. Rinciannya, Menteri Keuangan, Menteri Perekonomian, Gubernur Bank Indonesia, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Nantinya, Dewan Moneter diketuai Menteri Keuangan.(OL-11)

 

Baca Juga

ANTARA/Adwit B Pramono

Tol Manado-Bitung Seksi 2B Tuntas Juni 2021

👤Insi Nantika Jelita 🕔Rabu 30 September 2020, 11:58 WIB
Pembangunan Tol Manado-Bitung sepanjang 40 km dibagi menjadi dua...
Ist

KSPN Tolak Ikut Mogok Nasional Terkait RUU Cipta Kerja

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 30 September 2020, 11:33 WIB
KSPN menilai advokasi yang telah dilakukan terkait RUU Cipta Kerja sudah melalui jalan panjang dan kajian kritis, lobi, hingga terlibat...
AFP/Ryad Kramdi

Permintaan Minyak Diprediksi Pulih Dua Tahun Lagi

👤Insi Nantika Jelita 🕔Rabu 30 September 2020, 11:31 WIB
Pasar juga bersaing dengan meningkatnya pasokan dari Libia ke negara yang tergabung...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya