Headline
Senjata ketiga pemerataan kesejahteraan diluncurkan.
Tarif impor 19% membuat harga barang Indonesia jadi lebih mahal di AS.
PEMERINTAH telah memutuskan untuk menunda program pemindahan ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur. Langkah tersebut mendapat dukungan Komisi XI DPR RI.
Menurut anggota Komisi XI Melchias Marcus Mekeng, keputusan tersebut sudah tepat. “Saya rasa ini kebijakan yang sangat rasional dan masuk akal,” kata Mekeng kepada Media Indonesia, kemarin.
Melchias mengatakan pemerintah harus fokus dalam menangani kasus covid-19 yang pertambahan kasusnya cenderung semakin laju. Kemarin, jumlah kasus positif covid-19 menembus 200 ribu dengan jumlah kematian harian kini lebih kerap mencapai 100 jiwa atau lebih.
Kondisi itu membuat kebutuhan vaksin sangat mendesak yang harus dikebut pemerintah. “Pemerintah sebaiknya memenuhi kewajiban dasar, yaitu tentang kesehatan masyarakat dengan membasmi (penularan) virus korona dengan menghadirkan vaksin covid-19,” ucapnya. Politikus Golkar itu mengatakan, jika pemerintah sudah bisa menekan laju penularan covid-19, program pemindahan ibu kota bisa dilanjutkan kembali.
Senada, Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto juga menyambut positif keputusan pemerintah tersebut. “Mendukung karena kita sekarang fokus ke penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional,” pungkasnya.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyampaikan keputusan penundaan pemindahan ibu kota dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, kemarin.
“Mengenai ibu kota negara, terutama pada tim rumusan koordinasi persiapan perpindahan ibu kota negara sampai saat ini programnya masih di-hold (tunda),” ujar Suharso.
Suharso juga menyebut rencana pemindahan kota sudah mendapat alokasi anggaran. Bappenas telah mengusulkan penambahan anggaran Rp240 miliar untuk 2021 sehingga total pagu anggaran sebesar Rp1,7 triliun.
Meski ditunda, Bappenas masih mempersiapkan program tersebut. “Kami tetap melanjutkan masterplan dan juga pembangunan infrastruktur dasar di kota-kota penyangga (program IKN), seperti di Samarinda dan Balikpapan,” jelas Suharso. (Ins/P-2)
Hal tersebut disampaikan Basuki menanggapi pertanyaan Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin terkait unggahan dan pemberitaan soal maraknya penyakit masyarakat di kawasan IKN.
KETUA Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia memastikan bahwa ibu kota Republik Indonesia akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2028.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan Kota Nusantara pada 2028 ditetapkan menjadi ibu kota politik.
Pemindahan ibu kota menunggu penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) terlebih dahulu.
Dia mengungkapkan beberapa fasilitas yang proses pembangunannya terus berjalan. Misalnya, pembangunan Istana Wakil Presiden (Wapres).
Menurut Asep, sistem pertahanan IKN harus harus jadi salah satu prioritas lantaran kawasan tersebut akan menjadi pusat pemerintahan Indonesia di masa depan.
ANGGOTA dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil, menyatakan setuju dengan usulan agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara dan menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.
GUBERNUR Kalimantan Timur Rudy Mas’ud (Harum) menyerahkan bantuan dan insentif melalui program Gratispol dan Jospol di tiga wilayah, yakni Bontang, Kutai Timur, dan Berau.
Enam paket program Gratis yang diluncurkan adalah, pendidikan gratis, kesehatan gratis, hingga penyediaan rumah gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
PARA pemudik yang melintasi wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) bersyukur karena masjid dibuka selama 24 jam di jalan poros antarkota
Banjir di sebagian besar wilayah Kota Balikpapan disebabkan hujan deras yang mengguyur sejak Kamis (6/3) malam hingga Jumat (7/3) pagi.
Hingga pukul 07.30 WITA, kondisi genangan air di Jalan MT Haryono masih cukup tinggi. Hanya mobil besar dan tinggi yang dapat melintasi jalan tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved