Headline
Transparansi data saham bakal diperkuat demi kerek bobot RI.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi VI DPR RI Fraksi NasDem, Subardi membeberkan soal masalah antara BUMN dengan kontraktor lokal terkait proyek jalan tol. Ia mencontohkan seperti di proyek Tol Jogja-Bawen maupun Jogja-Solo.
Ia menyebut, BUMN sebagai penanggung jawab seringkali lalai membayar kewajibannya kepada kontraktor lokal.
"'Banyak kontraktor atau subkontraktor yang telat dibayar. Bahkan pernah setelah enam bulan proyek (kontrak) selesai baru dibayar. Kerja sama ini tidak boleh terulang dalam proyek Tol Jogja-Bawen dan Jogja-Solo,” ujar Subardi dalam keteranganya, Jakarta, Kamis (10/9).
Akibat masalah seperti itu, Subardi mengatakan, bakal ada penurunan kualitas kerja dalam proyek tol. Plus bakal ada hubungan kerja yang buruk yang merusak nama pemerintah.
Baca juga : Komisi VI Minta Proyek Tol di Yogyakarta Tuntas Cepat
"Kalau BUMN tidak disiplin, sentimen swasta kepada BUMN akan menguat. Apalagi porsi untuk kontraktor non-BUMN sangat kecil,” tukas wakil rakyat dari dapil DIY itu.
Diketahui, proyek Tol Jogja-Bawen tengah ditahap konsultasi publik untuk pembebasan lahan. Sementara proyek Tol Jogja-Solo memasuki tahap pematokan lahan.
Jalan tol Jogja-Bawen memiliki panjang 77 Km. Sedangkan Jalan Tol Solo–Jogja hingga Kulonprogo memiliki panjang 91,93 Km. Nilai investasi untuk Jogja Bawen diperkirakan Rp13,56 triliun, sementara untuk Solo Jogja-Kulonprogo sebesar Rp20,46 triliun. (OL-7)
DPR mendesak pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) untuk meninjau ulang kebijakan penurunan anggaran kebencanaan pada 2026.
Anggota Komisi XI DPR RI M Hasanuddin Wahid menaruh harapan besar kepada sosok yang akan menggantikan Iman Rahman sebagai Direktur Utama BEI.
Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke kilang minyak Pertamina di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Kamis (29/1).
Menegaskan kembali posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berada di bawah komando Presiden adalah keputusan yang tepat.
Mandeknya pembahasan bukan sekadar kendala teknis administrasi, melainkan indikasi kuat adanya upaya mempertahankan status quo.
Isu utama menuju Pemilu 2029 bukanlah sekadar penghapusan PT
BUMN kerap dijadikan tumpuan oleh pemerintah dalam menangani bencana alam. Mereka disebut memiliki saldo yang berlebih karena ada program tanggung jawab sosial
Prabowo menyatakan, Danantara Indonesia dibentuk pada Februari lalu sebagai dana kekayaan negara yang dirancang untuk menggerakkan masa depan ekonomi nasional.
KOLABORASI lintas BUMN dan pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mempercepat pemulihan masyarakat pascabencana banjir yang melanda Aceh.
Dia mengatakan industri pertahanan dalam negeri, misalnya PT Pindad, saat ini mampu memproduksi peluru-peluru kaliber kecil misalnya yang berukuran 5,56 mm dan 7,62 mm.
Pemerintah bersiap melakukan intervensi strategis di sektor tekstil nasional menyusul kolapsnya PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), salah satu pemain terbesar industri tekstil.
CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji pembentukan badan usaha milik negara (BUMN) di sektor tekstil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved