Pemindahan Ibu Kota Negara Ditunda, DPR Sangat Rasional

KOMISI XI DPR RI mendukung rencana pemerintah yang menunda program pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur. Menurut Anggota DPR RI Melchias Marcus Mekeng, keputusan tersebut sudah tepat.

"Saya rasa ini kebijakan yang sangat rasional dan masuk akal," kata Mekeng kepada Media Indonesia, Jakarta, Selasa (8/9).

Menurutnya, pemerintah harus fokus dalam menangani kasus covid-19 yang semakin naik hingga menembus 200 ribu lebih kasus per hari ini. Mekeng menyebut, kebutuhan vaksin sangat mendesak yang harus dikebut oleh pemerintah.

"Pemerintah sebaiknya memenuhi kewajiban dasar yaitu tentang kesehatan masyarakat dengan membasmi (penularan) virus korona dengan menghadirkan vaksin covid-19," ucapnya.

Politikus Golkar itu mengatakan, jika pemerintah sudah bisa menekan laju penularan covid-19, program pemindahan ibu kota bisa dilanjutkan kembali.

Senada, Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto juga menyambut positif keputusan pemerintah tersebut.

"Mendukung, karena kita sekarang fokus ke penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional," tutur Dito.

Diketahui, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa memastikan pemerintah menunda program pemindahan ibu kota negara.

"Mengenai ibu kota negara, terutama pada tim rumusan koordinasi persiapan perpindahan ibu kota negara sampai saat ini programnya masih di hold (tunda)," ujar Suharso dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI.

Namun, pihaknya masih mempersiapkan program tersebut. Suharso juga menyebut rencana pemindahan kota sudah mendapat alokasi anggaran. Program pemindahan IKN masuk dalam program perencanaan pembangunan nasional yang dialokasikan sekitar Rp831,40 miliar.(OL-5)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Siti Retno Wulandari