Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
KOMISI I DPR dan pemerintah sempat menyoroti perlu tidaknya pemberian bantuan langsung tunai (BLT) kepada profesi wartawan. Akhirnya bantuan itu batal diberikan.
"Memang sempat gamang juga pemerintah, apakah perlu memberikan bantuan langsung tunai juga ada pada wartawan, yang pada akhirnya diputuskan tidak," kata Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid dalam webinar Media Academy bertajuk 'Jurnalis Bertahan di Tengah Pandemi', Kamis (10/9).
Meutya mengatakan, DPR sempat membicarakan terkait pemberian BLT itu dengan Dewan Pers selaku mitra Komisi I. Pembicaraan itu menuai pro kontra.
Baca juga: Saat Pandemi, Pers Mestinya Menebar Informasi Mencerdaskan
Beberapa asosiasi wartawan dinilai tak sependapat dengan pemberian bantuan itu. Penolakan pemberian bantuan untuk wartawan dinilai guna menjaga independensi kerja jurnalistik.
"Ada yang mengatakan tidak perlu, yang dibantu perusahaannya saja. Karena kalau bantu perusahaan wartawan juga ikut terbantu," ujar Meutya.
Mantan Jurnalis Metro TV ini menjelaskan, pada akhirnya pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan membantu industri media massa dengan memberikan insentif pajak. Hal itu diharapkan membantu mengurangi beban perusahaan media akibat pandemi virus korona (covid-19).
"Insentif kebijakan perpajakan diberikan kepada media-media yang selama ini patuh terhadap pajak pajak di tahun-tahun sebelumnya. Mereka yang melaporkan pajaknya diberi keringanan pajak untuk selama pandemi covid-19," kata Meutya. (A-2)
Surat usulan pemakzulan terhadap Gibran telah dikirimkan Forum Purnawirawan TNI kepada MPR/DPR RI sejak bulan lalu.
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Ketua Komisi II DPR itu mengatakan saat ini DPR juga belum menentukan sikap resmi. Soal putusan MK masih jadi topik diskusi antarfraksi.
KOMISI VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke salah satu sub Holding Perkebunan PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo.
duta besar (dubes) luar negeri Indonesia tidak boleh mengalami kekosongan sebab posisi dubes memiliki peran yang strategis bukan hanya sebagai simbol resmi representasi Indonesia
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa pembentukan tim ini diputuskan setelah berkonsultasi dengan Ketua DPR dan hasil diskusi dengan Pimpinan DPR RI lainnya.
Pers dalam KUHP baru adalah isu yang kompleks, melibatkan tarik menarik antara kebebasan berekspresi dan kebutuhan akan ketertiban sosial.
Sepekan terakhir, dunia pertelevisian diguncang kebijakan pemutusan hubungan kerja. Media cetak bahkan sudah lebih dulu diguncang PHK karena banyak yang berhenti terbit.
AHLI hukum pidana Usakti Azmi Syahputra, menerangkan bahwa jurnalis perlu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Direktur Pemberitaan JAK TV, Tian Bahtiar (TB).
Dewan Pers mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera mengusut tuntas pelaku teror kepala babi dan bangkai tikus ke kantor media Tempo.
DARI sejarah pergerakan nasional, para perintis kemerdekaan umumnya berlatar belakang intelektual cum-jurnalis.
Prabowo menekankan pentingnya pers yang profesional, berintegritas, dan berkomitmen pada kepentingan bangsa di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved