Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
KOMISI I DPR dan pemerintah sempat menyoroti perlu tidaknya pemberian bantuan langsung tunai (BLT) kepada profesi wartawan. Akhirnya bantuan itu batal diberikan.
"Memang sempat gamang juga pemerintah, apakah perlu memberikan bantuan langsung tunai juga ada pada wartawan, yang pada akhirnya diputuskan tidak," kata Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid dalam webinar Media Academy bertajuk 'Jurnalis Bertahan di Tengah Pandemi', Kamis (10/9).
Meutya mengatakan, DPR sempat membicarakan terkait pemberian BLT itu dengan Dewan Pers selaku mitra Komisi I. Pembicaraan itu menuai pro kontra.
Baca juga: Saat Pandemi, Pers Mestinya Menebar Informasi Mencerdaskan
Beberapa asosiasi wartawan dinilai tak sependapat dengan pemberian bantuan itu. Penolakan pemberian bantuan untuk wartawan dinilai guna menjaga independensi kerja jurnalistik.
"Ada yang mengatakan tidak perlu, yang dibantu perusahaannya saja. Karena kalau bantu perusahaan wartawan juga ikut terbantu," ujar Meutya.
Mantan Jurnalis Metro TV ini menjelaskan, pada akhirnya pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan membantu industri media massa dengan memberikan insentif pajak. Hal itu diharapkan membantu mengurangi beban perusahaan media akibat pandemi virus korona (covid-19).
"Insentif kebijakan perpajakan diberikan kepada media-media yang selama ini patuh terhadap pajak pajak di tahun-tahun sebelumnya. Mereka yang melaporkan pajaknya diberi keringanan pajak untuk selama pandemi covid-19," kata Meutya. (A-2)
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
PRESIDEN RI Prabowo Subianto membuka kesempatan rumah sakit (RS) dan klinik asing untuk berinvestasi dan membuka cabang di dalam negeri. Anggota Komisi IX DPR RI agar tidak jadi bumerang
ANGGOTA DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasim Khan angkat suara terkait polemik pertunjukan sound horeg yang belakangan marak dipersoalkan masyarakat.
KETUA DPR Puan Maharani menegaskan bahwa pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tak pernah ditutupi.
Pendekatan dialogis juga dimaksudkan untuk mengetahui apa alasan mereka menolak kehadiran struktur TNI di sejumlah wilayah.
Pers dalam KUHP baru adalah isu yang kompleks, melibatkan tarik menarik antara kebebasan berekspresi dan kebutuhan akan ketertiban sosial.
Sepekan terakhir, dunia pertelevisian diguncang kebijakan pemutusan hubungan kerja. Media cetak bahkan sudah lebih dulu diguncang PHK karena banyak yang berhenti terbit.
AHLI hukum pidana Usakti Azmi Syahputra, menerangkan bahwa jurnalis perlu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Direktur Pemberitaan JAK TV, Tian Bahtiar (TB).
Dewan Pers mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera mengusut tuntas pelaku teror kepala babi dan bangkai tikus ke kantor media Tempo.
DARI sejarah pergerakan nasional, para perintis kemerdekaan umumnya berlatar belakang intelektual cum-jurnalis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved