KOMISI I DPR dan pemerintah sempat menyoroti perlu tidaknya pemberian bantuan langsung tunai (BLT) kepada profesi wartawan. Akhirnya bantuan itu batal diberikan.
"Memang sempat gamang juga pemerintah, apakah perlu memberikan bantuan langsung tunai juga ada pada wartawan, yang pada akhirnya diputuskan tidak," kata Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid dalam webinar Media Academy bertajuk 'Jurnalis Bertahan di Tengah Pandemi', Kamis (10/9).
Meutya mengatakan, DPR sempat membicarakan terkait pemberian BLT itu dengan Dewan Pers selaku mitra Komisi I. Pembicaraan itu menuai pro kontra.
Baca juga: Saat Pandemi, Pers Mestinya Menebar Informasi Mencerdaskan
Beberapa asosiasi wartawan dinilai tak sependapat dengan pemberian bantuan itu. Penolakan pemberian bantuan untuk wartawan dinilai guna menjaga independensi kerja jurnalistik.
"Ada yang mengatakan tidak perlu, yang dibantu perusahaannya saja. Karena kalau bantu perusahaan wartawan juga ikut terbantu," ujar Meutya.
Mantan Jurnalis Metro TV ini menjelaskan, pada akhirnya pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan membantu industri media massa dengan memberikan insentif pajak. Hal itu diharapkan membantu mengurangi beban perusahaan media akibat pandemi virus korona (covid-19).
"Insentif kebijakan perpajakan diberikan kepada media-media yang selama ini patuh terhadap pajak pajak di tahun-tahun sebelumnya. Mereka yang melaporkan pajaknya diberi keringanan pajak untuk selama pandemi covid-19," kata Meutya. (A-2)
