Ketua Dewan Pers: Jurnalis Cermin Pemerintah dan Masyarakat

KETUA Dewan Pers Komaruddin Hidayat menegaskan peran pers sebagai cermin yang memantulkan realitas yang terjadi di pemerintah maupun masyarakat. Melalui fungsi tersebut, pers menjadi penghubung arus informasi dua arah sekaligus memperkuat posisinya sebagai pilar keempat demokrasi.

"Saya rasa pers itu reflektor atau cermin yang memantulkan apa yang terjadi, yang dilihat pada pemerintah dan juga masyarakat. Jadi apa yang terjadi pada pemerintah, kebijakan, prestasi, keberhasilan, mungkin beberapa penyimpangan yang terjadi, kemudian dipantulkan oleh media massa buat masyarakat," kata Komaruddin di Gedung Dewan Pers, Kamis (5/2).

Ia menjelaskan, dalam konteks yang sama, suara kritik masyarakat juga disalurkan kembali kepada pemerintah melalui pers. Peran inilah yang membuat pers disebut sebagai pilar demokrasi karena menjadi penyambung aspirasi masyarakat sekaligus penyampai kebijakan pemerintah kepada publik.

Baca juga : Dewan Pers Desak Pemerintah Cegah Kiamat Media

Namun, menurutnya, pola tersebut mengalami perubahan besar di era digital. Tantangan utama kini bukan sekadar membangun kepercayaan terhadap pers, melainkan bagaimana menghadirkan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat dengan pers sebagai medium yang profesional dan beretika.

"Sepanjang medium itu memantulkan secara profesional, objektif, dengan etika, itulah substansi realitas yang ada sehingga lewat pers itu kami harapkan akan bangun trust baik pemerintah pada masyarakat maupun masyarakat pada pemerintah," ujarnya.

Komaruddin juga menyoroti perubahan lanskap informasi akibat kehadiran media sosial. Jika dahulu pers berperan sebagai pengendali arus informasi (gatekeeper), kini dominasi tersebut mulai bergeser karena masyarakat memiliki medium sendiri yang bebas, bahkan dipengaruhi kepentingan bisnis dan agenda politik.

Baca juga : Kebebasan Pers di Seluruh Dunia Menurun, Jurnalis kerap Menjadi Sasaran Kekerasan

"Dulu ada saatnya pers itu menguasai, mengendalikan, gatekeeper, semua informasi itu dikendalikan oleh pers. Tapi belakangan muncul ketika pers itu berlaku dari bisnis, jadi pers menjadi instrumen bisnis. Nah belakangan lagi sekarang bukan sekadar bisnis, sekarang pers jadi medium bagi ambisi-ambisi agenda para politisi," ucapnya.

Oleh karena itu, ia mendorong perumusan arah baru melalui pendekatan Keep, Drop, Create (KDC) untuk menentukan nilai yang dipertahankan, ditinggalkan, dan diciptakan dalam ekosistem pers ke depan. Upaya tersebut, kata dia, harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, komunitas pers, masyarakat, hingga organisasi kemasyarakatan.

Komaruddin menambahkan, Dewan Pers berupaya berperan sebagai ruang pertemuan gagasan sekaligus "clearing house" bagi berbagai kepentingan tersebut, meski diakui pengendalian arus informasi di media sosial bukan perkara mudah.

"Dewan Pers di sini lebih sebagai orkestrasi, namun juga tidak mudah karena media sosial sulit dikendalikan. Idealnya Dewan Pers sebagai clearing house, sebagai tempat kumpul berbagai ide, kemudian dipantulkan kembali pada masyarakat," tuturnya. (H-3)