DPR Tegaskan Tidak Boleh Ada Kerumunan Saat Kampanye

DPR menegaskan tidak boleh ada kerumunan dalam pelaksanaan kampanye pilkada serentak 2020. Penyelenggara Pilkada dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diharapkan mampu mencegah pasngan calon melakukan pengerahan massa.

"Pelajaran bagi kita bahwa dalam pilkada kali ini sebaikya memang tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan peserta banyak," tutur Dasco di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/9).

Dasco melanjutkan, sebaiknya penyampaian visi misi program pasangan calo dapat dilakukan melalui media yang sudah disediakan oleh penyelenggara dalam hal ini KPU. Hal itu mengingat, pertumbuhan angka penularan baru covid-19 yang masih terus bertambah yang ternyata juga dialami oleh 37 calon kepala daerah.

"Kita prihatin terhadap calon kepala daerah yang positif. Kita minta supaya para calon yang positif itu menjalankan protokol yang sudah ditetapkan oleh Kemenkes maupun tim gugus tugas covid," ungkapnya.

Berkaca dari pelaksanaan tahapan pendaftaran calon kepala daerah yang berlangsung pada 4 hingga 6 September lalu, Dasco menilai suasana tertib protokol kesehatan pencegahan penularan covid sulit diwujudkan. Meski menggunakan masker, namun kerumunan sulit terhindarkan.

"Sulit mengatur pendukung. Memang ada masker tapi untuk jaga jarak saya lihat masih banyak yang dilanggar," papar Dasco.

Oleh karena itu, Dasco menilai perlu ada peran dari setiap paslon untuk terus mengingatkan masa pendukung agar tidak perlu turun ke jalan atau berkerumun dalam masa kampanye. Kerumunan saat kampanye dapat menciptakan penularan covid-19 klaster pilkada serentak.

"Jangan sampai ada klaster baru yang terjadi selama pelaksanaan pilkada serentak," ujarnya. (OL-4)