Headline
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Kumpulan Berita DPR RI
Pembentukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum di Kementerian ESDM ditujukan untuk melaksanakan pengawasan dan koordinasi penegakan hukum di bidang energi dan sumber daya mineral.
Gus Muhaimin menghadiri Stadium General bersama Taruna Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Perikanan dan Kelautan Puger, Jember, Minggu, 20 Februari 2022.
Kemendag diminta menstabilkan harga kacang kedelai. Hal itu untuk memberi ketenangan kepada masyarakat maupun pengrajin tahu dan tempe.
TERSEBAR luas nama calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) disebut sudah disepakati partai-partai di DPR sebelum proses pemilihan.
Tahap pembahasan bersama Pemerintah dan DPR harus mampu menyempurnakan aspek perlindungan warga negara dari ancaman tindak kekerasan seksual dalam RUU tersebut.
Menurut dia, dalam melaksanakan kewajiban melindungi hak rakyat, negara tidak boleh memberangus hak rakyat lainnya.
Kebulatan tekad BP2M dinyatakan lewat deklarasi di depan ratusan anggota yang sepenuhnya akan siap mendukung Puan Maharani calon menjadi Presiden 2024 mendatang
Fraksi PKS ingin pembahasan RUU TPKS memperhatikan tata tertib dalam peraturan DPR, sehingga menghindari praktik legislasi yang tidak baik.
Indonesia juga ingin membangun pemerintahan dunia yang lebih sehat dan lebih seimbang atau adil.
Amin menunjuk Tiongkok dan India, dua negara yang menjadi produsen kedelai terbesar keempat dan kelima di dunia sebagai negara tujuan kerja sama barter
Puan menambahkan bahwa DPR RI melalui fungsi diplomasi parlemen, telah melakukan beberapa pertemuan kerja sama antar parlemen.
Dalam UU tersebut ditegaskan bahwa posisi KOI terafiliasi dengan Komite Olimpiade Internasional (IOC) dan memiliki aturan Piagam Olimpiade sebagai landasan utama.
Fasilitas berupa Mako Polresta Surakarta diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas seluruh anggota kepolisian di Polresta Surakarta.
Politisi asal Bengkulu tersebut juga berpendapat, pembahasan RUU TPKS dapat dilakukan saat reses jika memungkinkan selama tidak menabrak aturan yang berlaku.
Belum adanya Surpres DIM RUU TPKS dari pemerintah ke DPR menjadi salah satu alasan mengapa Puan tidak membacakan Surpres tersebut dalam rapat paripurna penutupan masa sidang III DPR.
BNPB sambungnya agar memiliki fungsi komando, koordinasi dan pelaksana yang kuat dalam penanganan bencana.
Penyelenggara Pemilu juga dituntut mampu bersikap tegas, berlaku adil, memiliki integritas yang kuat dan berkompeten.
Penegakan aturan hukum wewenangnya ada di Kakorlantas Polri untuk dapat menghentikan pengoperasionalan truk-truk Over Dimension Over Load (ODOL) tersebut.
Indonesia sebagai negara dengan bentang pantai terpanjang nomor dua di dunia, seharusnya tidak melakukan impor garam dari negara-negara lain.
DPR mendorong Basarnas meningkatkan kualitas SDM melalui adanya berbagai pelatihan selain daripada penambahan jumlah personel.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved