Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
KETUA Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Raja Sapta Oktohari senang dan mengapresiasi kinerja legislatif setelah mengakui keberadaan organisasi yang dipimpinnya itu dalam Undang-Undang Keolahragaan.
Okto, sapaan Raja Sapta, juga memuji kerja cepat Komisi X DPR RI dan dan Panja Revisi Undang-Undang nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) yang telah melahirkan Undang-Undang Keolahragaan.
Dalam UU tersebut ditegaskan bahwa posisi KOI terafiliasi dengan Komite Olimpiade Internasional (IOC) dan memiliki aturan Piagam Olimpiade sebagai landasan utama.
Baca juga: Lepas dari Sanksi WADA, KOI Berusaha Wujudkan Jadi Tuan Rumah ANOC World Beach Games 2023
"Dalam UU Keolahragaan ditegaskan Komite Olimpiade Indonesia adalah perwakilan IOC yang menjalankan Olympic Charter (Piagam Olimpiade) dan tidak boleh melanggar aturan tersebut. Semoga ini bisa dipahami bersama," ujar Okto dalam siaran pers KOI, Jumat (18/2).
Sementara itu, Ketua Panja RUU SKN Dede Yusuf mengatakan UU Keolahragaan merupakan rumusan terbaik yang dibuat dalam waktu singkat.
Tim Panja, kata Dede, sangat menghargai Piagam Olimpiade sebagai landasan utama kerja KOI.
"KOI ini organisasi nirlaba yang tidak dibentuk berdasarkan undang-undang, tetapi Piagam Olimpiade karena merupakan perpanjangan tangan IOC sehingga kami tidak mengotak-ngatik terkait KOI. Kami sekadar memberikan tambahan terkait pemberangkatan atlet ini melalui rekomendasi KONI sehingga ada sinergi," kata Dede yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi X DPR RI itu.
"Perlu dicatat, UU Keolahragaan ini belum ditetapkan Presiden. Jika sudah, artinya mulai berlaku sejak dua tahun setelah diundangkan. Berarti sebelum itu, UU SKN No 3 Tahun 2005 masih berlaku dan saya harap yang lainnya bisa segera menyesuaikan sebelum UU Keolahragaan ini mulai diterapkan," tambah Dede.
Peran KOI ditekankan dalam Pasal 45 UU Keolahragaan. Ada enam poin penting yang menjadi bahasan, di antaranya keikutsertaaan Indonesia di pekan olahraga internasional dilaksanakan oleh KOI yang diakui oleh IOC dan Komite Paralimpiade Indonesia (NPC Indonesia) yang diakui oleh Komite Paralimpiade Internasional (IPC).
KOI juga ikut membantu pemerintah pusat dalam pengawasan dan pendampingan untuk mempersiapkan olahragawan yang akan dipersiapkan dalam pekan olahraga internasional sesuai dengan rekomendasi KOI.
Keenam, KOI berkewajiban menjalankan diplomasi olahraga internasional.
UU Keolahragaan ini juga mengatur keterlibatan Indonesia untuk menjadi tuan rumah pekan olahraga internasional. Pasal 51 menjelaskan pengajuan Indonesia sebagai penyelenggara pekan olahraga internasional diusulkan NOC Indonesia dan atau NPC Indonesia dengan memegang teguh integritas dan transparansi setelah mendapat persetujuan pemerintah.
Pemerintah pusat juga bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan. Sementara pelaksanaannya ditugaskan kepada NOC Indonesia dan atau NPC Indonesia. (Ant/OL-1)
Jerome Polin kritik tunjangan beras DPR Rp12 juta per bulan. Hitungan sederhana: setara 1 ton beras, cukup makan satu orang hingga 9 tahun.
Karena sebagian anggota memperhatikan kesehatannya. Misalnya, mengurangi makanan berbahan tepung atau mengandung gula.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco yang juga hadir dalam rapat tersebut menjelaskan, pendelegasian penarikan seluruh royalti lagu saat ini difokuskan dilakukan oleh LMKN.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, prihatin terhadap kasus balita asal Sukabumi, Jawa Barat, yang meninggal dunia dalam kondisi tubuhnya dipenuhi cacing.
ANGGOTA Komisi IV DPR RI, Ananda Tohpati, meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk segera mengatasi kenaikan harga beras agar tidak menyusahkan masyarakat.
“Semua pihak sepakat dalam dua bulan ini konsentrasi untuk selesaikan Undang-Undang Hak Cipta. Telah disepakati, delegasi penarikan royalti akan dipusatkan di LMKN,"
Indonesia telah berada dalam jalur yang tepat dalam tahapan memperoleh pengakuan Komite Olimpiade Internasional (IOC) atas pencak silat.
Pordasi mengapresiasi upaya NOC Indonesia dalam mendukung cabang berkuda sebagai bagian dari target 100 atlet Indonesia yang akan berlaga di Olimpiade.
Tawaran Indonesia sebagai tuan rumah Olimpiade 2036 datang saat perhelatan Olimpiade 2024 Paris
KOI berupaya supaya lebih banyak lagi orang Indonesia bisa duduk di board International Federation, Asian Federation, maupun board OCA.
Raihan dua medali emas menyamai perolehan medali kontingen Merah Putih pada 32 tahun lalu di Olimpiade Barcelona 1992.
Sebanyak enam atlet dinyatakan positif Covid-19 dalam waktu kurang dari satu minggu penyelenggaraan Olimpiade Paris 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved