Headline
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Kumpulan Berita DPR RI
Peraturan Menteri (Permen) Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional nomor 21 tahun 2021 dinilai telah menjadi alat bagi para mafia tanah dalam bermain perkara di pengadilan.
Terkait penguasaan atau pencaplokan tanah milik masyarakat Riau, seluas 100 ribu hektare oleh perkebunan kelapa sawit milik Delta Group yang jauh melebihi luas HGU yang dimilikinya.
Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar mewanti-wanti semua pihak untuk mewaspadai perubahan iklim global yang terjadi saat ini, terutama oleh pemerintah.
Menteri LHK Siti Nurbaya membantah pihaknya tidak memiliki data soal adanya perkebunan sawit di dalam area hutan.
Soal minyak goreng, katanya, hingga kini masih belum selesai karena masih langka dan masih mahal padahal sudah ada subsidi.
Menurut pengamat politik dari UI Sri Budi Eko Wardhani, proses fit and proper test yang dilakukan DPR saat ini hanya merupakan formalitas.
UU Telekomunikasi No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan turunannya sudah tidak lagi cukup mengakomodasikan perkembangan teknologi dan layanan.
Lima titik dipilih di Pasuruan yang berada di perdesaan serta cukup jauh dari pusat kota. Di wilayah yang berada di kawasan dataran tinggi alias pegunungan itu, minyak goreng selama ini langka.
Harga pangan pokok seperti minyak goreng telah sejak akhir tahun lalu bergejolak hingga kini sudah lebih tiga bulan tidak ada penyelesaian yang signifikan.
ANGGOTA Komisi III DPR RI, Arsul Sani memuji Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang berdialog langsung dengan warga Desa Wadas, Purworejo. Dia pun berharap semua pihak saling terbuka.
Berdasarkan peringkat, lima nama itu, yakni Lolly Suhenty, Puadi, Rahmad Bagja, Totok Hariyono, dan Herwyn Jefler Hielsa Malonda.
Tujuh nama itu yakni Betty Epsilon Idroos, Hasyim Asy'ari, Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menjelaskan saat dirinya sebagai Menaker pun rata-rata dana JHT itu sudah habis saat belum memasuki usia tua.
Di titik nol ini, nantinya kantor-kantor pusat pemerintahan dan lembaga tinggi negara akan dibangun, termasuk Gedung DPR.
Hergun mengatakan, JHT harus diberikan saat pekerja/buruh sudah tidak bekerja lagi. Permenaker yang menahan JHT hingga usia 56 tahun harus dibatalkan.
Komisi II DPR perlu memillih 30% perempuan untuk setiap lembaga penyelenggara pemilu.
DESAKAN untuk pemenuhan keterpilihan perempuan minimal 30% dalam komposisi pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terus menguat.
Komisi II DPR RI harus memilih calon penyelenggara pemilu dengan memperhatikan wilayah seperti Kalimantan Timur sebagi calon ibu kota baru dan Maluku yang rawan konflik.
Rahmad Handoyo meminta pemerintah mengoptimalkan pemeriksaan status Covid-19 para pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) yang masuk ke Indonesia.
Luqman Hakim mengonfirmasi bahwa pesan Whatsapp berisi nama-nama final calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terpilih tidak benar.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved