Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
WAKIL Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) mewanti-wanti semua pihak untuk mewaspadai perubahan iklim global yang terjadi saat ini, terutama oleh pemerintah. Pria yang karib disapa Gus Muhaimin menyatakan, perubahan iklim menjadi salah satu ancaman mengerikan sektor pertanian yang dapat berdampak terhadap ketersediaan pangan.
“Perubahan iklim harus kita waspadai bersama, terutama pemerintah, Kementerian Pertanian ya. Dampaknya bukan cuma mengancam ketersediaan pangan, tapi juga ketahanan pangan kita,” kata Gus Muhaimin di Jakarta, Kamis (17/2).
Mengantisipasi hal itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menagih komitmen Kementan dalam menyiapkan strategi untuk mengantisipasi ancaman perubahan iklim global.
Gus Muhaimin berujar, Kementan sebagai pemangku kontrol pertanian Tanah Air harus terus memberikan dukungan bagi petani dalam menjaga produksi berbagai komoditas pangan seperti dengan memberikan bantuan.
“Kondisi begini tentu saja Kementan jangan berdiam diri. Kasih para petani kita bibit unggul, subsidi pupuk yang berkualitas, alat pertanian dan kebutuhan lainnya untuk menjaga ketahanan pangan kita,” tutur Gus Muhaimin.
Gus Muhaimin juga meminta Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) untuk terus melakukan inovasi teknologi pertanian dan riset pengembangan varietas benih unggul berproduksi tinggi yang tahan dan toleran terhadap dampak perubahan iklim.
“Saya kira inovasi-inovasi di bidang pertanian sangat dibutuhkan dan harus terus disupport. Bagaimanapun kita ini negara agraris, tentu saja seharusnya kita berdikari soal pertanian termasuk inovasi-inovasi dengan kecanggiham teknologi masa kini,” ujar Gus Muhaimin.
Selain itu, Gus Muhaimin juga mendesak Kementan untuk mengevaluasi tata kelola pangan dalam negeri, seperti tata kelola untuk menjaga harga pangan tetap stabil di tengah tantangan produksi yang menurun akibat iklim, kelangkaan dan disparsitas harga komoditi pangan pada level petani dan pasar.
“Yang paling penting bagaimana pemerintan harus menjamin pangan yang cukup dan terjangkau bagi masyarakat di tengah persoalan stabilisasi harga pangan dan kondisi komoditas pangan nasional yang relatif rapuh saat ini,” tukas Gus Muhaimin. (RO/OL-09)
Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyatakan sebanyak 100 Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi penuh pada awal Agustus 2025.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
Cak Imin sempat heran baru mengetahui informasi tersebut. Ketua Umum PKB itu mengatakan praktik prostitusi itu masalah gawat.
Ia juga menyampaikan target perbaikan sistem penyaluran bantuan dalam empat bulan ke depan untuk memastikan tidak ada bantuan yang salah sasaran.
KPK membuka peluang memanggil tiga mantan Menaker sekaligus politikus PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Hanif Dhakiri, dan Ida Fauziyah dalam kasus dugaan pemerasan TKA
Saat itu, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjabat sebagai Menteri di Kemenaker. KPK sudah memberikan rekomendasi atas pemerasan tidak terjadi.
Pemerintah menetapkan harga ayam ras hidup (livebird) minimum Rp18.000/kg berlaku nasional mulai 19 Juni 2025 untuk melindungi peternak dari kerugian.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan, Arief Cahyono, mengucapkan selamat atas terpilihnya Ketua Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) periode 2025–2028, Beledug Bantolo.
Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan swasembada pangan nasional melalui penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Kementan merumuskan lima langkah strategis bersama pelaku industri perunggasan, dengan didukung salah satunya oleh Komunitas Peternakan Unggas Nasional (KPUN).
Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (Pusat PVTPP) Kementerian Pertanian (Kementan) menggelar pelatihan konsultan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).
Pemerintah daerah diminta aktif melaporkan hasil pemeriksaan hewan, baik sebelum (antemortem) maupun sesudah pemotongan (postmortem), melalui aplikasi iSIKHNAS.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved