Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) mewanti-wanti semua pihak untuk mewaspadai perubahan iklim global yang terjadi saat ini, terutama oleh pemerintah. Pria yang karib disapa Gus Muhaimin menyatakan, perubahan iklim menjadi salah satu ancaman mengerikan sektor pertanian yang dapat berdampak terhadap ketersediaan pangan.
“Perubahan iklim harus kita waspadai bersama, terutama pemerintah, Kementerian Pertanian ya. Dampaknya bukan cuma mengancam ketersediaan pangan, tapi juga ketahanan pangan kita,” kata Gus Muhaimin di Jakarta, Kamis (17/2).
Mengantisipasi hal itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menagih komitmen Kementan dalam menyiapkan strategi untuk mengantisipasi ancaman perubahan iklim global.
Gus Muhaimin berujar, Kementan sebagai pemangku kontrol pertanian Tanah Air harus terus memberikan dukungan bagi petani dalam menjaga produksi berbagai komoditas pangan seperti dengan memberikan bantuan.
“Kondisi begini tentu saja Kementan jangan berdiam diri. Kasih para petani kita bibit unggul, subsidi pupuk yang berkualitas, alat pertanian dan kebutuhan lainnya untuk menjaga ketahanan pangan kita,” tutur Gus Muhaimin.
Gus Muhaimin juga meminta Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) untuk terus melakukan inovasi teknologi pertanian dan riset pengembangan varietas benih unggul berproduksi tinggi yang tahan dan toleran terhadap dampak perubahan iklim.
“Saya kira inovasi-inovasi di bidang pertanian sangat dibutuhkan dan harus terus disupport. Bagaimanapun kita ini negara agraris, tentu saja seharusnya kita berdikari soal pertanian termasuk inovasi-inovasi dengan kecanggiham teknologi masa kini,” ujar Gus Muhaimin.
Selain itu, Gus Muhaimin juga mendesak Kementan untuk mengevaluasi tata kelola pangan dalam negeri, seperti tata kelola untuk menjaga harga pangan tetap stabil di tengah tantangan produksi yang menurun akibat iklim, kelangkaan dan disparsitas harga komoditi pangan pada level petani dan pasar.
“Yang paling penting bagaimana pemerintan harus menjamin pangan yang cukup dan terjangkau bagi masyarakat di tengah persoalan stabilisasi harga pangan dan kondisi komoditas pangan nasional yang relatif rapuh saat ini,” tukas Gus Muhaimin. (RO/OL-09)
Kepercayaan masyarakat terhadap gerakan filantropi harus bersinergi dan dimanfaatkan untuk bersama-sama mewujudkan kemakmuran masyarakat
Budi mengatakan KPK menduga Hery Sudarmanto yang merupakan tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan rencana penggunaan TKA (RPTKA), menerima uang hasil dugaan pemerasan sejak 2010.
Cak Imin menegaskan bahwa fase pemulihan pasca tanggap darurat harus dimulai dengan langkah-langkah pemberdayaan yang terintegrasi.
Muhaimin Iskandar langsung menepis anggapan bahwa pernyataan Presiden tersebut merupakan sinyal kekhawatiran terhadap manuver politik PKB.
Kemenko PM kembali memfasilitasi kepulangan puluhan warga Jawa Tengah (Jateng), Banten, dan Jawa Barat tenaga kerja penderes getah pinus yang terdampak bencana Aceh ke daerah asalnya.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menegaskan keseriusan pemerintah dalam menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang terampil.
PVTPP Kementan mendeklarasikan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), yang dirangkaikan dengan peluncuran aplikasi Siperintis.
Amran menilai, praktik penyelundupan pangan sebagai tindakan yang mencederai kepentingan bangsa dan petani.
WAKIL Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, memastikan stok dan harga sapi hidup di tingkat produsen tetap terkendali menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) hingga Lebaran tahun depan.
Kementan juga mendiseminasi naskah kebijakan berjudul “Regenerasi Petani untuk Percepatan Pencapaian Swasembada Pangan Berkelanjutan.
PEMERINTAH dalam hal ini Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan harga sapi hidup di tingkat peternak tetap terkendali menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
Mentan Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah tidak akan mentolerir pelaku usaha pangan yang menjual komoditas di atas HET jelang Nataru
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved