Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PARA petani khawatir atas tingginya biaya produksi akibat harga pupuk yang semakin tidak terkendali. Kementerian Pertanian (Kementan) menyampaikan alasan harga pupuk dunia melonjak. Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan hal itu terjadi akibat beberapa faktor yang terjadi di sejumlah negara produsen pupuk hingga membuat harga pupuk tidak stabil. Mulai dari konflik antarnegara, harga gas alam yang naik-turun, hingga negara-negara penghasil pupuk yang membatasi ekspor mereka.
Meski demikian, Sudaryono menegaskan bahwa kebijakan baru pemerintah memberikan kepastian bagi petani bahwa pupuk subsidi akan tersedia dalam jumlah yang memadai tanpa dibatasi oleh anggaran.
“Presiden Prabowo telah memutuskan bahwa untuk pengadaan pupuk dalam rangka kepentingan petani seluruh Indonesia, pupuk subsidi itu tidak berdasarkan anggaran, tapi berdasarkan volume," ujar Wamentan Sudaryono dalam keterangan yang dikutip, Senin (28/7).
"Jadi, harga bahan baku di dunia naik atau turun itu tidak menjadi masalah, karena anggarannya akan menyesuaikan dengan volume yang diberikan kepada petani. Dengan demikian, jaminan mendapatkan pupuk subsidi dalam kuantitas atau volume yang cukup sudah menjadi komitmen pemerintah,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa pendekatan berbasis volume ini akan membuat distribusi pupuk lebih adil dan stabil bagi petani. Menurutnya, yang dijamin oleh negara itu adalah volumenya, bukan harganya.
"Jadi, naik turunnya harga di pasar global tidak akan memengaruhi jumlah pupuk subsidi yang diterima petani,” lanjutnya.
Sudaryono juga memastikan bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Ia memastikan bahwa Kementerian Pertanian bersama PT Pupuk Indonesia telah menyiapkan langkah-langkah konkret dan strategis untuk menghadapi situasi ini.
"Untuk itu, petani tidak perlu panik. Pemerintah sudah memantau kondisi ini sejak awal tahun, dan kita bergerak cepat untuk mengamankan stok pupuk dalam negeri. Kami perkuat produksi dalam negeri, perbaiki distribusi, dan pastikan pupuk bersubsidi bisa sampai ke tangan petani yang benar-benar membutuhkan," ungkapnya.
Sebagai Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia, ia juga mendorong percepatan transformasi tata kelola distribusi pupuk, termasuk dengan pendekatan digitalisasi agar sistem lebih transparan dan efisien.
"Kami sedang membenahi sistem agar pupuk bisa sampai ke petani dengan lebih cepat dan tepat. Kita tidak bisa lagi mengandalkan cara lama. Dengan teknologi, kita bisa tahu daerah mana yang butuh pupuk, seberapa banyak, dan kapan harus dikirim," ungkapnya.
Wamentan juga menambahkan bahwa pemerintah saat ini sudah mendorong diversifikasi sumber bahan baku pupuk, tidak hanya bergantung pada satu atau dua negara saja.
"Kita juga cari alternatif lain. Kita tidak boleh terus bergantung pada negara-negara yang sedang menghadapi masalah politik atau ekonomi," katanya. (H-4)
Wamentan Sudaryono menyampaikan perubahan skema pembayaran subsidi pupuk saat menjalani sidang promosi doktor.
Berdasarkan Surat Keputusan, jumlah pengurus yang dikukuhkan mencapai 700 orang. Pengukuhan ini menandai dimulainya masa bakti kepengurusan baru HKTI.
Wamentan Sudaryono menegaskan bahwa pemerintah telah mengatur tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi secara transparan karena menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sudaryono menyatakan bahwa penggunaan dana yang diberikan Danantara sebesar Rp1,5 triliun untuk menyerap gula dari petani telah mencapai angka 40 ribu ton.
WAKIL Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan gula rafinasi yang bocor ke pasar tradisional.
Wamentan Sudaryono mengajak para wisudawan Polbangtan Yoma untuk menjemput impian dengan usaha terbaik dan bangkit membangun sektor pertanian.
Amran menyampaikan bahwa pemerintah akan terus melakukan pengawasan ketat di lapangan.
Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), HM Yadi Sofyan Noor, menyambut baik berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai berpihak pada petani, termasuk penurunan harga pupuk 20%.
Penurunan harga tersebut diatur melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 Tahun 2025.
ANGGOTA Komisi IV DPR-RI Adrianus Asia Sidot, mengapresiasi pemerintah yang telah secara resmi menurunkan harga pupuk subsidi hingga 20% mulai Rabu (22/10).
Kios di wilayah Kabupaten Tasikmalaya menjual pupuk urea 50 kg Rp150 ribu dan pupuk NPK phonska Rp150 ribu hingga Rp175 ribu
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved