Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo meminta pemerintah mengoptimalkan pemeriksaan status Covid-19 para pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) yang masuk ke Indonesia. Hal ini menyusul perubahan kebijakan masa karantina bagi PPLN.
“Yang penting, siapapun yang datang dari luar negeri mesti dites dan menunjukan hasil negatif sebelum terbang, begitu mendarat dites dan negatif, dan saat karantina juga negatif," ujar Rahmad dalam keterangan persnya yang diterima, Rabu (16/2).
Pemerintah telah mengurangi masa karantina bagi para PPLN dari 5 hari menjadi 3 hari. Kebijakan baru ini, menurut Rahmad, akan memberikan dampak bagi pemulihan ekonomi. Tinggal bagaimana pemerintah melakukan pemantauan kasus secara cermat.
“Apa yang dilakukan pemerintah terhadap karantina PPLN 3 hari, saya yakin, sudah dipertimbangkan dan dilakukan dengan masukan dari berbagai stakeholder yang matang," ujar politikus PDI-Perjuangan ini.
Baca juga: Rata-Rata Pasien Covid-19 yang Meninggal Terkonfirmasi Positif Omikron
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Panjaitan mengumumkan akan mengurangi karantina bagi PPLN menjadi 3 hari dari yang semula 5 hari. Kebijakan ini akan dimulai dari pekan depan, 21 Februari 2022.
“Dengan syarat tetap melakukan entry dan exit PCR. Exit PCR dilakukan PPLN di hari ketiga di pagi hari dan PPLN dapat keluar setelah hasil negatif keluar. Hasil tes PCR ini bisa keluar dalam waktu beberapa jam," ujarnya.
Luhut menyampaikan kebijakan ini diperuntukkan bagi mereka yang sudah vaksin dosis ketiga (booster). (RO/OL-09)
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
Dalam menghadapi ancaman Covid-19 ini, Pemko Banjarmasin mulai melakukan mitigasi dengan melibatkan semua sektor.
KETUA Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene menilai lonjakan kasus covid-19 saat ini harus menjadi peringatan penting bagi pemerintah dan masyarakat.
KEPALA Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, mengimbau masyarakat Indonesia untuk kembali menerapkan protolol hidup sehat menyusul lonjakan kasus Covid-19
Sejulah atlet yang berkompetisi di Olimpiade Paris 2024 terjangkit Covid-19. Terbaru, perenang Inggris Adam Peaty dinyatakan positif setelah lima atlet polo air Australia.
Janji kampanye Ganjar terkait 1 nakes 1 desa dianggap tidak cukup penuhi kebutuhan layanan kesehatan
KASUS covid-19 di Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) kembali mengalami peningkatan. Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mengimbau agar masyarakat tetap waspada.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved