Headline
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
KETUA DPR RI Dr (HC) Puan Maharani meninjau pembangunan ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur. Kunjungannya ke sejumlah lokasi kawasan IKN dilakukan untuk mengawal proyek ibu kota negara baru yang dinamakan 'Nusantara' itu.
Puan mengunjungi lokasi IKN Nusantara pada Rabu (16/2/2022) bersama Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Mendagri Tito Karnavian, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, serta Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara yang menggantikan Menkeu Sri Mulyani.
Dari Balikpapan, Puan tidak jadi menggunakan jalur udara untuk mendatangi IKN Nusantara. Ia bersama rombongan menggunakan jalur laut dengan menaiki speedboat. Lewat perjalanan laut ini, Puan melewati lokasi proyek Jembatan Pulau Balang yang nantinya akan menghubungkan Balikpapan dengan kawasan IKN Nusantara di Penajam Paser Utara. "Kita semua perlu mengingat bahwa lokasi ibu kota yang baru adalah sebuah kebutuhan dalam menyambut era baru kemajuan Indonesia," kata Puan.
Baca Juga: Heri Gunawan: JHT Lebih Tepat Diberikan Saat Sudah Tidak Bekerja Lagi
Puan pun turun di dermaga speedboat milik PT ITCI Hutani Manunggal. Kemudian rombongan melanjutkan perjalanan darat selama 20 menit untuk menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP IKN). Dalam perjalanan, Puan melewati jalan tanah yang merupakan jalur logistik truk-truk pemuat kayu milik perusahaan.
Begitu tiba di KIPP IKN, Puan mendapat penjelasan dari pihak PUPR bahwa KIPP menjadi prioritas pembangunan saat ini. Ditegaskan pula, status tanah di lokasi KIPP IKN sudah clear.
Lokasi titik nol menjadi yang pertama ditinjau oleh Puan di KIPP IKN. Di titik nol ini, nantinya kantor-kantor pusat pemerintahan dan lembaga tinggi negara akan dibangun, termasuk Gedung DPR. Pembangunan di titik nol direncanakan dimulai pada semester 2 tahun ini. "Alhamdulillah hari ini saya sampai titik nol IKN, titik yang menentukan wilayah inti IKN," kata Puan di tugu titik nol.
Di sini, Puan mendapat penjelasan maket proyek IKN soal rencana pembangunan mulai dari KIPP, kawasan pendukung, dan pengembangannya. "Ini pertama kalinya semenjak Indonesia merdeka, kita memiliki kesempatan untuk membangun ibu kota dari awal. Sehingga ini kesempatan kita untuk membangun Ibu Kota Negara dengan se-ideal mungkin dari awal," lanjut politisi PDI-Perjuangan itu.
Titik nol sendiri hanya berjarak 5 menit dari lokasi Istana Negara jika menggunakan kendaraan, tepatnya sejauh 4 kilometer. Puan melewati jalan tanah dengan banyak truk pengangkut kayu untuk mendatangi Istana Negara yang letaknya berada di lokasi tertinggi KIPP IKN Nusantara. Kepada Puan, Wamenkeu mengatakan KIPP IKN akan dibangun dengan dana dari APBN yang jumlahnya akan ditentukan tahun ini. Pemerintah mengatakan akan berkoordinasi dengan DPR terkait hal tersebut.
"Tentu ini satu kesempatan bagi kita untuk sama-sama bergotong royong bahwa ibu kota akan dibangun sesuai semangat awal yaitu modern, green, smart city, dan berkelanjutan. Ini pembangunan yang memerlukan jangka panjang bertahap. Kenapa smart dan green? Karena itu kebutuhan kita ke depan. Kota modern, hijau dan memperhatikan lingkungan,” tandas Puan.
Lebih lanjut, Puan mengatakan dirinya sudah meminta kepada Pemerintah untuk memperhatikan kebutuhan seluruh bangsa dalam proyek IKN Nusantara. Ia secara khusus meminta kehadiran TNI di kawasan pembangunan IKN. Permintaan Puan langsung dijawab Jenderal Andika yang menyatakan TNI akan menghadirkan Kodam baru beserta perangkatnya untuk menunjang pengamanan di ibu kota negara baru. Selain itu, TNI juga akan membangun Lanud dan pangkalan AL di lahan seluas 8.000 hektare.
"Sinergi, koordinasi dengan seluruh unsur bangsa. Dari elemen eksekutif, legislatif, dan jangan diputuskan oleh salah satu pihak saja. Sehingga rakyat dari awal juga sudah merasakan bahwa IKN Nusantara ini adalah milik kita bersama, bukan hanya urusan membangun gedung Pemerintah," tambah mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) tersebut.
Setelah melihat titik pembangunan Istana Negara, rombongan lalu menuju Menara Pandang yang memerlukan waktu 20 menit perjalanan. Dari Menara Pandang ini dapat disaksikan seluruh kompleks IKN Nusantara. Menara Pandang yang bernama Menara Soedarmono itu memiliki ketinggian 20 meter, yang sebenarnya merupakan menara pemantau api atau kebakaran hutan. Dari menara ini, Puan dapat melihat lokasi Gedung DPR yang ditandai dengan balon udara.
Di Menara Pandang, Satgas Perencanaan IKN pun menjelaskan kepada Puan soal rencana konektivitas transportasi IKN. Termasuk nantinya rute Tol Bandara Sepinggan menuju KIPP IKN sepanjang 47,63 km dengan waktu tempuh 30 menit. "Kita inginkan IKN Nusantara menjadi wajah kemajuan Indonesia yang dikagumi dunia. Tempat bekerja putra-putri terbaik bangsa untuk melahirkan ide-ide dan kerja-kerja terbaik bagi Indonesia dan rakyat," sebut Puan.
Menurutnya, masih banyak rincian yang harus dibicarakan dan dikerjakan dalam perencanaan dan pembangunan IKN Nusantara. Puan berpesan agar semua rincian tersebut diperhatikan secara seksama. "Mulai dari anggarannya, pengerjaannya, proses transisinya ASN pindah bekerja di sini, dan sebagainya," ucapnya.
Puan lalu berbicara soal pemilihan Kalimantan sebagai lokasi ibu kota negara baru. Menurutnya, hal ini dilakukan agar pembangunan nasional tidak bersifat jawa sentris. "Ini ibu kota negara yang integrated antara ibu kota, pemerintah, lembaga tinggi dan rakyatnya," terang Puan.
Dari Menara Pandang, Puan lalu melanjutkan peninjauan ke lokasi Bendungan Semoi Sepaku dengan menaiki helikopter bersama Panglima TNI dan jajaran menteri. Bendungan Semoi Sepaku sendiri awalnya dibangun sebagai penyedia air baku untuk wilayah Balikpapan. Namun nantinya, bendungan ini juga akan menjadi penyedia air baku IKN Nusantara.
Saat ini, bendungan yang berada di lahan seluas 250 ribu hektare itu sudah mencapai progres 37%. Puan lantas diminta untuk menulis testimoni di prasasti pembangunan Bendungan Semoi Sepaku. "Jadilah sumber air yang memajukan peradaban Indonesia, termasuk dalam menopang Ibu Kota Negara Nusantara," tulis cucu proklamator RI Bung Karno itu. (RO/OL-10)
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
Ketika ditanya soal kemungkinan Kongres digelar di Bali, Deddy hanya menjawab singkat.
Ada peluang PDI Perjuangan (PDIP) menggelar kongres seusai Bimbingan Teknis (Bimtek) anggota Fraksi PDIP se-Indonesia yang berlangsung pada 30–31 Juli 2025 di Sanur, Bali.
Sekitar 3.200 peserta terdiri dari anggota DPR RI, DPRD fraksi PDIP dari seluruh Indonesia hadir, menjadikan acara ini salah satu konsolidasi internal terbesar partai.
KETUA DPR RI Puan Maharani merespons adanya transfer data pribadi WNI ke Amerika Serikat. Adapun, transfer data itu merupakan salah satu poin dalam kerangka kesepakatan dengan AS.
Puan Maharani merespons pernyataan Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkait PDIP dan Gerindra yang memiliki hubungan seperti kakak beradik.
Lebih dari Sejuta Sarjana Menganggur, Ketua DPR Puan Maharani Sistem Pendidikan dan Industri Belum Terkoneksi
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved