Berita Terbaru DPR RI Hari Ini

Pemerintah Diminta Utamakan Keselamatan WNI di Ukrania

Komisi I DPR meminta pemerintah Indonesia memprioritaskan keselamatan dan keamanan warga negara Indonesia (WNI) di Ukraina.

Komisi III Soroti Peredaran Narkoba di Lapas Kaltara

Andi Rio mendapat informasi dari BNN, peredaran narkoba di Lapas Kaltara ini sudah berlangsung lama. Menurutnya ini menjadi persoalan 'klise' yang terus terjadi di lapas.

DPR RI Harap Masukan dari Masyarakat terhadap 21 Calon Anggota KI Pusat

Masukan disampaikan ke [email protected] dengan subyek ''MASUKAN CALON ANGGOTA KI PUSAT"

Komisi IX DPR RI Prihatin Kondisi Stunting di Gorontalo

Bisa jadi, ujar dia lagi, ada budaya yang menjadikan kaum perempuan contohnya kalau makan harus setelah suaminya selesai makan.

Yahya Zaini Menilai Inpres No. 1 Tahun 2022 Tidak Relevan

Aeharusnya Pemerintah memiliki upaya-upaya sistematis dan intensif, ketimbang menerapkan BPJS Kes jadi syarat di berbagai hal.

Komisi IX DPR RI Harap RS Hasri Ainun Habibie Bisa Layani Seluruh Warga Gorontalo

Komisi IX DPR RI juga mengapresiasi usaha dari seluruh pihak di RS Hasri Ainun Habibie yang telah menerapkan sistem komputerisasi kepada pasien, 

Hadapi Krisis, Anggota DPR Minta Pemerintah Lindungi UMKM

Anggota Komisi VII DPR Andi Yuliani Paris menyatakan pemerintah harus melindungi UMKM, di antaranya di bidang kuliner, pada masa pandemi Covid-19.

Tidak Ajukan Banding, Azis Syamsuddin Tunggu Dieksekusi KPK

Azis Syamsuddin divonis tiga tahun dan enam bulan penjara. Dia dianggap terbukti menerima suap penanganan perkara yang bergulir di KPK.

PNBP Laut Melimpah, tapi Nelayan Tetap Miskin dan Angka Stunting Tinggi

Angggota DPR Slamet mempertanyakan tanggung jawab Menteri Kelautan dan Perikanan terhadap manfaat peningkatan PNBP terhadap APBN KKP dan nelayan itu sendiri. 

DPR Minta Binda Bali dapat Bersinergi dengan Pemda Dorong Pemulihan Pariwisata

Yan Permenas Mandenas menilai salah satu fungsi Badan Intelijen Daerah (Binda) ialah berperan sebagai intelijen yang mampu melakukan sinkronisasi dengan kebijakan pemerintah.

Ekonomi Digital Bisa Jadi Kunci Pertumbuhan Pascapandemi

Laporan East Ventures Digital Competitiveness Index 2021 memproyeksikan pada 2025, kontribusi ekonomi digital pada perekonomian Indonesia akan mencapai US$124 miliar.

Wamenkumham: Ada 588 DIM RUU TPKS dari Pemerintah

Hal itu tentu saja akan memakan waktu yang lama karena butuh kesepakatan bersama dari semua fraksi dalam setiap pembahasan atau pasal demi pasal.

DPR Apresiasi Respons Cepat Presiden Tanggapi Tuntutan Terhadap Permenaker JHT

Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi respon cepat Presiden Joko Widodo terhadap tuntutan para buruh dan serikat pekerja terhadap Permenaker Nomor 2 Tahun 2022.

DPR Minta Batalkan Kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai Syarat Pelayanan Pertanahan

Pemaksaan rakyat menjadi peserta BPJS Kesehatan dengan menjadikannya sebagai syarat dalam layanan pertanahan, merupakan bagian dari praktek kekuasaan yang irrasional.

Anggota DPR Guspardi Gaus: Kepala Otorita IKN Tidak Boleh Rangkap Jabatan

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) tidak boleh merangkap jabatan apalagi harus rangkap jabatan.

DPR Minta Vaksinasi Covid-19 di Papua Barat Perlu Terus Didorong

Ternyata di Papua Barat penanganan pandemi covid-19 relatif baik kecuali angka yang paling menjadi masalah yaitu tentang angka vaksinasi.

Dinilai Memberatkan, Komisi VIII Janji Kaji Usulan Biaya Haji Rp45 Juta

KOMISI VIII DPR RI akan mengkaji usulan Menteri Agama terkait besaran biaya perjalanan ibadah haji 2022/ 1443 Hijriyah sebesar Rp45 juta.

DPR : Aturan Pengeras Suara di Masjid bisa Munculkan Disharmonisasi

ANGGOTA Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf mempersoalkan aturan penggunaan speaker di masjid maupun musala untuk panggilan adzan, dan pengajian yang dibuat oleh Kementerian Agama.

DPR Pantau Realisasi Bantuan Sosial Kemensos

KOMISI VIII DPR RI menyatakan, terus memantau realisasi penyaluran bantuan sosial dari Kementerian Sosial, khususnya terhadap anak yatim dan piatu (yapi).

Anggota DPR Endang Maria: UU Pesantren Bentuk Rekognisi Negara

Keberadaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren merupakan bentuk rekognisi (pengakuan) negara atas lembaga pendidikan pesantren.

Bung Karno, Khamenei, dan Anti-imperialisme Iran

Indonesia dalam Pusaran Transformasi Pendidikan Tinggi Global

Inflasi Struktural dan Biaya Peradaban: Membaca Ulang Transisi Energi

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia