Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
KOMISI VIII DPR RI menyatakan, terus memantau realisasi penyaluran bantuan sosial dari Kementerian Sosial, khususnya terhadap anak yatim dan piatu (yapi).
Dalam penilaiannya, anggota Komisi VIII Fraksi PDIP, Samsu Niang menyatakan bahwa penyaluran bantuan sosial sejauh ini sangat baik. "Kami sudah mengecek ke lapangan dan hasilnya, bantuan tepat sasaran," kata Samsu Niang (21/02).
Dalam kunjungannya ke Ternate Maluku Utara, Komisi VIII menyaksikan penyaluran bantuan dengan nilai total Rp29.693.563.000. Yakni sebanyak Rp707.313.000 terdiri dari program kewirausahaan sosial (prokus) sebesar Rp225.920.000, bantuan untuk anak yatim, piatu dan yatim-piatu (Yapi) Rp42.300.000, serta bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) sebesar Rp420.093.000.
Adapun Jenis bantuan antara lain susu untuk lansia, beras, vitamin, masker, hand sanitizer, nutrisi, sarung, pakaian, kursi roda, bantuan pengembangan usaha, alat bantu dengar, bantuan kesehatan, tongkat aksesibilitas. Bantuan menjangkau sebanyak 562 orang dari kelompok lansia, disabilitas, tuna sosial, dan anak.
Bantuan ATENSi yang diserahkan merupakan hasil kontribusi dari UPT Kemensos yaitu, Loka Minaula Kendari, Loka Meohai Kendari, Sentra Wasana Bahagia Ternate, Sentra Nipotowe Palu, Sentra Tumou Tou Manado, dan Sentra Wirajaya Makassar.
Kemudian bantuan sosial yang disalurkan untuk Provinsi Maluku Utara yakni, Program Keluarga Harapan (PKH) tahap 1 dan termin 1 sebesar Rp17.951.050.000 dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako sebesar Rp11.035.200.000.
Anggota Komisi VIII lainnya yakni Wastam menyatakan apresiasinya terhadap semua upaya penanganan kemiskinan yang dilakukan Kemensos. Termasuk dalam penanganan terhadap Yapi.
"Komisi VIII akan terus mendukung semua upaya Kemensos menangani kemiskinan. Termasuk dalam penanganan Yapi," kata anggota Fraksi Partai Demokrat tersebut.
Sepanjang 2021, Sekretaris Jendral Kemensos, Harry Hikmat memaparkan pihaknya telah merealisasikan target program ATENSI lewat alokasi anggaran sebesar Rp60.468.110.000 dengan jumlah alat bantu sebanyak 6.581.
“Terdiri dari kursi roda elektrik 757 unit, motor niaga roda tiga 354 unit, tongkat adaptif 5.420 unit, dan sensor air disabilitas netra 50 unit. Dari bantuan tersebut telah teralisasi sebesar Rp59.483.151.992 (98,37%),” jelasnya.
Untuk ATENSI korban penyalahgunaan NAPZA dari target 20.000 orang, kata Harry, telah terealisasi 27.643 orang (138,22%), ATENSI Anak dengan target 30.000 anak telah realisasi 46.199 anak (154,00%)
Lalu, ATENSI Lanjut Usia dengan target 35.000 orang telah terealisasi sebanyak 48.196 orang (137,70%) dan ATENSI Tuna Sosial & Korban Perdagangan Orang (KPO) dengan target 9.000 telah terealisasi 14.266 orang (158,51%).
Selain itu, Kemensos juga telah merealisasikan bantuan untuk 28.408 anak yatim, piatu, dan yatim-piatu (YAPI) dari target 20.000 anak, atau melebihi target.
Menurutnya, sebanyak 211.184 (148,72%) penerima manfaat telah memperoleh ATENSI, 93.665 (178,22%) keluarga telah terlibat dalam ATENSI, 4.140 (113,18%) kelompok/Komunitas/Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) telah melaksanakan ATENSI, dan 7.927 (160,04%) SDM telah melakukan tugas pendampingan ATENSI. (H-2)
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
MENTERI Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan pihaknya saat ini sedang mempersiapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) terkait program Bantuan Subsidi Upah (BSU).
SEBAGAI upaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi, Pemerintah bakal menggelontorkan enam paket bantuan atau insentif bagi masyarakat pada 5 Juni 2025 mendatang.
Cek NIK KTP Anda apakah terdaftar sebagai penerima bantuan sosial pemerintah! Panduan lengkap cara mudah dan cepat mengetahui status bantuan dengan NIK Anda. Klik disini
Cek bansos BBM 2024 cair? Panduan lengkap cara mengecek status penerima bantuan BBM secara online & offline. Dapatkan informasi terbaru dan pastikan Anda terdaftar!
KIS gratis dari pemerintah? Dapatkan! Panduan lengkap cara mengurus Kartu Indonesia Sehat (KIS) gratis, syarat, dan manfaatnya. Cek di sini sekarang!
BPIP waspadai potensi kerusakan dari kekuasaan pemerintah yang bersifat absolut
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved