Headline
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI VIII DPR RI menyatakan, terus memantau realisasi penyaluran bantuan sosial dari Kementerian Sosial, khususnya terhadap anak yatim dan piatu (yapi).
Dalam penilaiannya, anggota Komisi VIII Fraksi PDIP, Samsu Niang menyatakan bahwa penyaluran bantuan sosial sejauh ini sangat baik. "Kami sudah mengecek ke lapangan dan hasilnya, bantuan tepat sasaran," kata Samsu Niang (21/02).
Dalam kunjungannya ke Ternate Maluku Utara, Komisi VIII menyaksikan penyaluran bantuan dengan nilai total Rp29.693.563.000. Yakni sebanyak Rp707.313.000 terdiri dari program kewirausahaan sosial (prokus) sebesar Rp225.920.000, bantuan untuk anak yatim, piatu dan yatim-piatu (Yapi) Rp42.300.000, serta bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) sebesar Rp420.093.000.
Adapun Jenis bantuan antara lain susu untuk lansia, beras, vitamin, masker, hand sanitizer, nutrisi, sarung, pakaian, kursi roda, bantuan pengembangan usaha, alat bantu dengar, bantuan kesehatan, tongkat aksesibilitas. Bantuan menjangkau sebanyak 562 orang dari kelompok lansia, disabilitas, tuna sosial, dan anak.
Bantuan ATENSi yang diserahkan merupakan hasil kontribusi dari UPT Kemensos yaitu, Loka Minaula Kendari, Loka Meohai Kendari, Sentra Wasana Bahagia Ternate, Sentra Nipotowe Palu, Sentra Tumou Tou Manado, dan Sentra Wirajaya Makassar.
Kemudian bantuan sosial yang disalurkan untuk Provinsi Maluku Utara yakni, Program Keluarga Harapan (PKH) tahap 1 dan termin 1 sebesar Rp17.951.050.000 dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako sebesar Rp11.035.200.000.
Anggota Komisi VIII lainnya yakni Wastam menyatakan apresiasinya terhadap semua upaya penanganan kemiskinan yang dilakukan Kemensos. Termasuk dalam penanganan terhadap Yapi.
"Komisi VIII akan terus mendukung semua upaya Kemensos menangani kemiskinan. Termasuk dalam penanganan Yapi," kata anggota Fraksi Partai Demokrat tersebut.
Sepanjang 2021, Sekretaris Jendral Kemensos, Harry Hikmat memaparkan pihaknya telah merealisasikan target program ATENSI lewat alokasi anggaran sebesar Rp60.468.110.000 dengan jumlah alat bantu sebanyak 6.581.
“Terdiri dari kursi roda elektrik 757 unit, motor niaga roda tiga 354 unit, tongkat adaptif 5.420 unit, dan sensor air disabilitas netra 50 unit. Dari bantuan tersebut telah teralisasi sebesar Rp59.483.151.992 (98,37%),” jelasnya.
Untuk ATENSI korban penyalahgunaan NAPZA dari target 20.000 orang, kata Harry, telah terealisasi 27.643 orang (138,22%), ATENSI Anak dengan target 30.000 anak telah realisasi 46.199 anak (154,00%)
Lalu, ATENSI Lanjut Usia dengan target 35.000 orang telah terealisasi sebanyak 48.196 orang (137,70%) dan ATENSI Tuna Sosial & Korban Perdagangan Orang (KPO) dengan target 9.000 telah terealisasi 14.266 orang (158,51%).
Selain itu, Kemensos juga telah merealisasikan bantuan untuk 28.408 anak yatim, piatu, dan yatim-piatu (YAPI) dari target 20.000 anak, atau melebihi target.
Menurutnya, sebanyak 211.184 (148,72%) penerima manfaat telah memperoleh ATENSI, 93.665 (178,22%) keluarga telah terlibat dalam ATENSI, 4.140 (113,18%) kelompok/Komunitas/Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) telah melaksanakan ATENSI, dan 7.927 (160,04%) SDM telah melakukan tugas pendampingan ATENSI. (H-2)
Anggota DPR RI Irine Yusiana mendesak pemerintah menerbitkan Inpres transportasi publik. Data MTI menunjukkan hanya 8% daerah yang alokasikan anggaran.
DPR RI mendesak investigasi menyeluruh atas gugurnya prajurit TNI dalam serangan misil di markas pasukan penjaga perdamaian PBB (UNIFIL) di Libanon
DPR mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk segera mengeluarkan kesimpulan tegas terkait kasus penyiraman air keras yang menimpa Andrie Yunus
Anggota Komisi III DPR Gus Falah Amru apresiasi penurunan angka kecelakaan Mudik 2026, namun ingatkan Polri agar terus berinovasi dan jangan cepat berpuas diri.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyoroti temuan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terkait maraknya pelanggaran pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR).
Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima ingatkan pemerintah bahwa WFH satu hari bukan solusi tunggal hemat BBM.
Simak cara mendapatkan PBI BPJS Kesehatan, syarat, dan pendaftaran bagi warga miskin serta rentan agar mendapatkan layanan kesehatan gratis dari pemerintah.
PBI BPJS Kesehatan adalah skema iuran BPJS yang dibayar pemerintah bagi warga miskin dan rentan. Ketahui pengertian, manfaat, dan penerimanya di sini.
Pemerintah juga akan melakukan audit keuangan pesantren calon penerima bantuan. Menurut Muhaimin, dana segar tidak akan diberikan kepada pesantren yang mampu merenovasi gedung.
Budiman menyebut jika dirinya saat menjadi anggota DPR RI, sudah berupaya membantu masyarakat termasuk di pedesaan dengan adanya dana bantuan desa
MENTERI Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan pihaknya saat ini sedang mempersiapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) terkait program Bantuan Subsidi Upah (BSU).
SEBAGAI upaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi, Pemerintah bakal menggelontorkan enam paket bantuan atau insentif bagi masyarakat pada 5 Juni 2025 mendatang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved