Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) RI merencanakan akan melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan untuk memilih 7 Anggota KI Pusat periode 2021-2025 pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2025. Untuk itu DPR RI mengharapkan masyarakat dapat memberikan masukan terhadap 21 calon yang disiapkan. Tujuannya guna mendapatkan anggota KI Pusat Periode 2021-2025 yang sesuai dengan harapan semua pihak.
Masukan dapat disampaikan secara tertulis ke:
1. Sekretariat Komisi I DPR RI dengan alamat Gedung Nusantara II Lantai 1, Gedung MPR/DPR RI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270. Dengan menuliskan ''MASUKAN CALON ANGGOTA KI PUSAT" di pojok kanan atas amplop surat;
2. Email: [email protected] dengan menuliskan subyek ''MASUKAN CALON ANGGOTA KI PUSAT"; dengan menuliskan identitas nama, alamat, dan nomor kontak dari 1 Maret sampai dengan 7 Maret 2022 Pukul 15.00 WIB.
Berikut 21 nama calon yang akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan anggota KI Pusat
Baca Juga: Komisi IX DPR RI Prihatin Kondisi Stunting di Gorontalo
Langkah ini sudah sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1), (2), dan (3) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, antara lain diatur bahwa:
Dengan kehadiran Job Fair & Internship Expo, sama-sama memberi benefit untuk kampus dan industri.
Selain itu, terdiri atas 3 titik parkir, Privilege Parking Spot merupakan area parkir dedicated yang disediakan khusus untuk semua jenis kendaraan elektrifikasi Toyota dan Lexus.
Menaker Ida menegaskan bahwa gedung WDC sebagai bentuk jawaban Pemerintah (BBPVP Bandung) terhadap kebutuhan anak-anak muda di Bandung dan sekitarnya.
Masakan yang dikurasi secara ahli oleh Chef Daniel Chaney, menjanjikan simfoni rasa yang akan membuat lidah Anda terpuaskan.
Bali Safari & Marine Park, salah satu taman safari terbesar di Indonesia, secara rutin mengadakan acara yang dikenal sebagai ‘Hari Harimau’ untuk menghormati dan menyelamatkan harimau.
Program Beasiswa The Future Leader (TFL) menawarkan beasiswa penuh untuk Magister Manajemen di PPM School of Management, yang memiliki dedikasi tinggi dalam pengembangan ilmu manajemen.
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved