PNBP Laut Melimpah, tapi Nelayan Tetap Miskin dan Angka Stunting Tinggi

ANGGOTA Komisi IV DPR RI Slamet meminta agar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Tarif PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan ditinjau ulang karena memberatkan nelayan.

Ia mempertanyakan tanggung jawab Menteri Kelautan dan Perikanan terhadap manfaat peningkatan PNBP terhadap APBN KKP dan nelayan itu sendiri. 

“Saya mencatat APBN KKP terus mengalami penurunan dari sejak tahun 2016 dari pagu Rp10,61 triliun, Rp9,14 triliun, Rp7,63 triliun, Rp5,51 triliun, hingga Rp4,77 triliun di tahun 2021. Ini sangat mengherankan kenapa Menteri KP membiarkan PNBP hasil jerih payahnya pergi ke sektor lain. Bagaimana merealisasikan janji PNBP akan dikembalikan kepada nelayan kecil," kata Slamet dalam keterangan persnya, Selasa (22/2).

Dikatakan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, nilai tukar nelayan (NTN) berjalan datar dari tahun 2014 NTN 104,63 lalu naik 1 persen, 2 persen lalu dijatuhkan turun 10 persen di tahun 2020, lalu naik menjadi 107 di tahun 2021. Seolah angka NTN dapat dibuat dengan mudah sesuai situasi politis.

Kenyataan riil di lapangan nelayan kita hidup susah, banyak di antaranya yang berhenti menjadi nelayan. Sementara PNBP naik terus setiap tahun rata-rata sebesar 76,97 persen sejak tahun 2015. 

"Di lain sisi nelayan dihadapkan pada masalah kenaikan harga BBM yang terus menerus, dampak Covid-19 menyebabkan harga ikan anjlok hingga 50%," ujarnya.

"Kemudian angka stunting masih sangat tinggi. Bank Pembangunan Asia (ADB) melaporkan angka stunting Balita Indonesia 31,8% tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah Timor Leste 48,8 persen. Menurut WHO Indonesia penderita stunting tertinggi urutan ke 4 di dunia. Apakah tidak malu Pak Jokowi memperlakukan rakyatnya seperti ini," tandasnya.

Ia menyampaikan, angka konsumsi ikan bangsa Indonesia berada di angka 55,37 persen di tahun 2021, meningkat secara lambat dari angka 41,11% di tahun 2015. Seolah KKP mendesain peningkatan yang sangat minim untuk peningkatan Angka Konsumsi Ikan.

"Berarti Menteri KP memang kurang memperhatikan kondisi nelayan dan rakyat itu sendiri. Kekayaan alam anugrah Tuhan tidak dikembalikan untuk kemaslahatan rakyat dengan porsi yang wajar tapi lebih banyak disumbangkan ke sektor lain," pungkasnya. (RO/OL-09)