Headline
Tidak ada solusi militer yang bisa atasi konflik Israel-Iran.
Para pelaku usaha logistik baik domestik maupun internasional khawatir peningkatan konflik Timur Tengah.
SITUASI konflik Ukraina-Rusia semakin kritis setelah Presiden Rusia Vladimir Putin resmi mengumumkan operasi militer khusus di Donbas Ukraina Timur. Menanggapi perkembangan tersebut anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah Indonesia memprioritaskan keselamatan dan keamanan warga negara Indonesia (WNI) di Ukraina.
"Dengan situasi yang semakin memburuk di Ukraina, perlu ada langkah segera untuk mengevakusi WNI di sana. Kami melihat Kemenlu dan KBRI sudah membuat tahapan tersebut, semoga upaya evakuasi WNI ini bisa berjalan lancar dan aman," terang Sukamta kepada mediaindonesia.com, Kamis (24/2).
Sukamta meminta pemerintah aktif melakukan upaya diplomasi meredam gejolak dan mendinginkan situasi di sana, sehingga eksalasi konflik bisa dicegah.
Baca Juga: Puan Maharani: Perbaiki Layanan BPJS Kesehatan Sebelum Jadi Syarat Pelayanan Publik
"Perang harus dicegah, jangan sampai skalanya membesar. Perang tidak akan hadirkan solusi baik bagi Rusia maupun Ukraina, namun hanya akan menghadirkan derita rakyat dan tragedi kemanusian. Oleh sebab itu Indonesia harus mendesak PBB dan komunitas internasional mengambil tindakan paling kuat untuk menghentikan perang."
Meski secara lokasi jauh dari Indonesia, konflik ini mempengaruhi politik dan ekonomi. Oleh sebab itu dia meminta pemerintah melakukan pemetaan dan antisipasi jika konflik di Eropa Timur tersebut berkepanjangan.
"Bisa saja ini menjadi konflik regional yang meluas, menjadi kutub yang bisa menarik negara-negara lain untuk terlibat. Tentu Indonesia tidak boleh masuk dalam kutub konflik tersebut. Kita juga harus bersiap antisipasi jika terjadi kontraksi ekonomi akibat harga minyak yang diprediksi melambung tinggi," cetusnya.
Baca juga: Indonesia sebagai Ketua G20 Diminta Ikut Redakan Krisis Rusia-Ukraina
Anggota Komisi I DPR lainnya, Muhammad Farhan menerangkan ketegangan wilayah dan separatisme di Ukraina bereskalasi menuju perang fisik. Dalam setiap peperangan akan menimbulkan korban masyarakat sipil yang tidak terlibat langsung dalam konflik. Dampak ekonomi dari sebuah peperangan di era globalisasi sekarang selalu meluas. Hal ini akan meningkatkan harga minyak dan gas dunia, yang pada gilirannya akan memicu inflasi global
"Saya yakin tidak akan ada yang namanya perang dunia ketigq karena tidak ada satupun negara yang mau terlibat di wilayahnya. Dalam hal ini Ukraina adalah korban, sedangkan Rusia dan USA beserta musuh mereka akan menjaga konflik hanya di wilayah Ukraina," tegasnya.
Indonesia sebagai negara G20 diharapkan bisa mengambil peran perdamaian dari keteganga Rusia Ukraina selain mendesak Ukraina, Rusia, USA dan NATO untuk segera ke meja perundingan.
"Semoga dalam ajang G20, Jokowi bisa ambil inisiatif," imbuhnya.
Anggota Fraksi NasDem ini meminta pemerintah khususnya Direktur Perlindungan WNI Kemenlu, segera melakukan evakuasi WNI di Ukraina, termasuk memastikan keselamatan Diplomat di negara tersebut. (P-5)
Rusia mungkin bukanlah destinasi liburan yang langsung terlintas di benak wisatawan Indonesia. Citra tentang salju ekstrem, bahasa yang sulit, dan makanan asing kerap menjadi penghalang.
PRESIDEN Rusia Vladimir Putin mengutuk serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran sebagai tindakan yang tidak beralasan dan tidak dapat dibenarkan.
MENTERI Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, dijadwalkan bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin pada Senin (23/6).
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, tiba di Moskow, pada Minggu (22/6), untuk bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin.
Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengatakan sejumlah negara siap memasok senjata nuklir ke Iran.
Kerja sama dengan Rusia merupakan hasil nyata dari kunjungannya mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam lawatan kenegaraan ke negeri tersebut.
Kantin Demokrasi dibuat senyaman mungkin, termasuk untuk tetap nyaman digunakan oleh anggota yang mengenakan pakaian formal seperti jas.
Utut meminta MK dapat menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan terkait keabsahan UU TNI yang telah diundangkan oleh pemerintah saat ini.
Dalil para pemohon yang menyoroti substansi norma dalam UU TNI, khususnya terkait isu dwifungsi yang merupakan ranah pengujian materil merupakan bentuk error in object.
KPK menetapkan 21 tersangka dalam perkara ini. Sebanyak empat orang berstatus penerima suap dan 17 lainnya pemberi.
KERANGKA hukum pemilu yang demokratis ialah komponen krusial dalam praktik demokrasi suatu negara.
ANGGOTA Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mendapatkan laporan bahwa sekolah pusing untuk mengolah limbah dari Makan Bergizi Gratis (MBG).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved