Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
SITUASI konflik Ukraina-Rusia semakin kritis setelah Presiden Rusia Vladimir Putin resmi mengumumkan operasi militer khusus di Donbas Ukraina Timur. Menanggapi perkembangan tersebut anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah Indonesia memprioritaskan keselamatan dan keamanan warga negara Indonesia (WNI) di Ukraina.
"Dengan situasi yang semakin memburuk di Ukraina, perlu ada langkah segera untuk mengevakusi WNI di sana. Kami melihat Kemenlu dan KBRI sudah membuat tahapan tersebut, semoga upaya evakuasi WNI ini bisa berjalan lancar dan aman," terang Sukamta kepada mediaindonesia.com, Kamis (24/2).
Sukamta meminta pemerintah aktif melakukan upaya diplomasi meredam gejolak dan mendinginkan situasi di sana, sehingga eksalasi konflik bisa dicegah.
Baca Juga: Puan Maharani: Perbaiki Layanan BPJS Kesehatan Sebelum Jadi Syarat Pelayanan Publik
"Perang harus dicegah, jangan sampai skalanya membesar. Perang tidak akan hadirkan solusi baik bagi Rusia maupun Ukraina, namun hanya akan menghadirkan derita rakyat dan tragedi kemanusian. Oleh sebab itu Indonesia harus mendesak PBB dan komunitas internasional mengambil tindakan paling kuat untuk menghentikan perang."
Meski secara lokasi jauh dari Indonesia, konflik ini mempengaruhi politik dan ekonomi. Oleh sebab itu dia meminta pemerintah melakukan pemetaan dan antisipasi jika konflik di Eropa Timur tersebut berkepanjangan.
"Bisa saja ini menjadi konflik regional yang meluas, menjadi kutub yang bisa menarik negara-negara lain untuk terlibat. Tentu Indonesia tidak boleh masuk dalam kutub konflik tersebut. Kita juga harus bersiap antisipasi jika terjadi kontraksi ekonomi akibat harga minyak yang diprediksi melambung tinggi," cetusnya.
Baca juga: Indonesia sebagai Ketua G20 Diminta Ikut Redakan Krisis Rusia-Ukraina
Anggota Komisi I DPR lainnya, Muhammad Farhan menerangkan ketegangan wilayah dan separatisme di Ukraina bereskalasi menuju perang fisik. Dalam setiap peperangan akan menimbulkan korban masyarakat sipil yang tidak terlibat langsung dalam konflik. Dampak ekonomi dari sebuah peperangan di era globalisasi sekarang selalu meluas. Hal ini akan meningkatkan harga minyak dan gas dunia, yang pada gilirannya akan memicu inflasi global
"Saya yakin tidak akan ada yang namanya perang dunia ketigq karena tidak ada satupun negara yang mau terlibat di wilayahnya. Dalam hal ini Ukraina adalah korban, sedangkan Rusia dan USA beserta musuh mereka akan menjaga konflik hanya di wilayah Ukraina," tegasnya.
Indonesia sebagai negara G20 diharapkan bisa mengambil peran perdamaian dari keteganga Rusia Ukraina selain mendesak Ukraina, Rusia, USA dan NATO untuk segera ke meja perundingan.
"Semoga dalam ajang G20, Jokowi bisa ambil inisiatif," imbuhnya.
Anggota Fraksi NasDem ini meminta pemerintah khususnya Direktur Perlindungan WNI Kemenlu, segera melakukan evakuasi WNI di Ukraina, termasuk memastikan keselamatan Diplomat di negara tersebut. (P-5)
Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan serangan ke 148 target militer Ukraina, termasuk depot amunisi, formasi militer, dan menembak jatuh ratusan drone.
Letjen Vladimir Alexeyev, petinggi intelijen GRU Rusia, ditembak di apartemennya di Moskow. Serangan ini menambah panjang daftar jenderal Rusia yang jadi target.
Ia berkata, "kita menghadapi dunia tanpa batasan yang mengikat terkait persenjataan nuklir strategis antara Federasi Rusia dan Amerika Serikat."
Kirsty Coventry, salah satu petinggi IOC, menekankan pentingnya mengembalikan olahraga ke khitahnya sebagai ruang netral yang tidak terjamah oleh kepentingan politik praktis.
Rusia kecam pembunuhan Seif al-Islam Khadafi. Kematian putra Muammar Khadafi ini dinilai mengancam rekonsiliasi dan stabilitas politik di Libia.
Sebelumnya, FIFA dan UEFA telah membekukan keanggotaan Rusia dari seluruh kompetisi internasional sejak Februari 2022, sesaat setelah invasi skala penuh ke Ukraina dimulai.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Panitia Kerja (Panja) Lingkungan Hidup Komisi XII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Onshore Processing Facility (OPF) Saka Indonesia Pangkah Limited (PGN SAKA) di Gresik.
DPR minta pemerintah prioritaskan pencegahan dan mitigasi bencana untuk kurangi kerugian ekonomi yang terus berulang di Indonesia.
Satgas Saber Pangan harus bekerja maksimal mencegah kecurangan harga pangan yang merugikan masyarakat.
Indra merupakan tersangka dalam kasus ini. Di sisi lain, eks Sekjen DPR itu sedang mengajukan praperadilan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved