Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Kumpulan Berita DPR RI
SITUASI konflik Ukraina-Rusia semakin kritis setelah Presiden Rusia Vladimir Putin resmi mengumumkan operasi militer khusus di Donbas Ukraina Timur. Menanggapi perkembangan tersebut anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah Indonesia memprioritaskan keselamatan dan keamanan warga negara Indonesia (WNI) di Ukraina.
"Dengan situasi yang semakin memburuk di Ukraina, perlu ada langkah segera untuk mengevakusi WNI di sana. Kami melihat Kemenlu dan KBRI sudah membuat tahapan tersebut, semoga upaya evakuasi WNI ini bisa berjalan lancar dan aman," terang Sukamta kepada mediaindonesia.com, Kamis (24/2).
Sukamta meminta pemerintah aktif melakukan upaya diplomasi meredam gejolak dan mendinginkan situasi di sana, sehingga eksalasi konflik bisa dicegah.
Baca Juga: Puan Maharani: Perbaiki Layanan BPJS Kesehatan Sebelum Jadi Syarat Pelayanan Publik
"Perang harus dicegah, jangan sampai skalanya membesar. Perang tidak akan hadirkan solusi baik bagi Rusia maupun Ukraina, namun hanya akan menghadirkan derita rakyat dan tragedi kemanusian. Oleh sebab itu Indonesia harus mendesak PBB dan komunitas internasional mengambil tindakan paling kuat untuk menghentikan perang."
Meski secara lokasi jauh dari Indonesia, konflik ini mempengaruhi politik dan ekonomi. Oleh sebab itu dia meminta pemerintah melakukan pemetaan dan antisipasi jika konflik di Eropa Timur tersebut berkepanjangan.
"Bisa saja ini menjadi konflik regional yang meluas, menjadi kutub yang bisa menarik negara-negara lain untuk terlibat. Tentu Indonesia tidak boleh masuk dalam kutub konflik tersebut. Kita juga harus bersiap antisipasi jika terjadi kontraksi ekonomi akibat harga minyak yang diprediksi melambung tinggi," cetusnya.
Baca juga: Indonesia sebagai Ketua G20 Diminta Ikut Redakan Krisis Rusia-Ukraina
Anggota Komisi I DPR lainnya, Muhammad Farhan menerangkan ketegangan wilayah dan separatisme di Ukraina bereskalasi menuju perang fisik. Dalam setiap peperangan akan menimbulkan korban masyarakat sipil yang tidak terlibat langsung dalam konflik. Dampak ekonomi dari sebuah peperangan di era globalisasi sekarang selalu meluas. Hal ini akan meningkatkan harga minyak dan gas dunia, yang pada gilirannya akan memicu inflasi global
"Saya yakin tidak akan ada yang namanya perang dunia ketigq karena tidak ada satupun negara yang mau terlibat di wilayahnya. Dalam hal ini Ukraina adalah korban, sedangkan Rusia dan USA beserta musuh mereka akan menjaga konflik hanya di wilayah Ukraina," tegasnya.
Indonesia sebagai negara G20 diharapkan bisa mengambil peran perdamaian dari keteganga Rusia Ukraina selain mendesak Ukraina, Rusia, USA dan NATO untuk segera ke meja perundingan.
"Semoga dalam ajang G20, Jokowi bisa ambil inisiatif," imbuhnya.
Anggota Fraksi NasDem ini meminta pemerintah khususnya Direktur Perlindungan WNI Kemenlu, segera melakukan evakuasi WNI di Ukraina, termasuk memastikan keselamatan Diplomat di negara tersebut. (P-5)
Trump panik harga minyak melonjak akibat perang Iran-Israel. Washington berencana cabut sanksi negara penghasil minyak demi stabilkan pasar dan pasokan global.
Rosatom evakuasi ratusan pekerja dan keluarga dari PLTN Bushehr, Iran. Pembangunan Unit 2 dan 3 dihentikan sementara akibat situasi keamanan yang kian membahayakan.
Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan negaranya tengah meningkatkan pasokan minyak dan gas kepada sejumlah mitra dekat yang dianggap dapat merekaa andalkan di berbagai kawasan dunia.
Perusahaan-perusahaan pertahanan terbesar di Amerika Serikat telah sepakat untuk melipatgandakan produksi empat kali lipat.
Rusia ajukan draf resolusi Dewan Keamanan PBB desak gencatan senjata di Timur Tengah. Moskow minta semua pihak hentikan eskalasi dan kembali ke meja perundingan.
Presiden Iran Masoud Pezeshkian desak Rusia dukung hak sah Iran di tingkat internasional pasca-serangan AS dan Israel. Simak detail diplomasi Teheran dan pembelaan hukumnya di PBB
Kepanikan masyarakat tidak muncul begitu saja, melainkan dipicu oleh ketidakseimbangan informasi dan hilangnya kepercayaan publik terhadap jaminan pasokan negara.
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan Permenkomdigi 9/2026 merupakan langkah yang konkret Perlindungan anak di ruang digital.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo menegaskan pentingnya kesiapan sektor energi dan transportasi darat pada periode arus mudik dan arus balik Idul Fitri 2026.
Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Jafar menyoroti revisi prospek (outlook) peringkat utang Indonesia menjadi negatif dari lembaga pemeringkat kredit internasional Fitch Ratings.
KOMISI III DPR RI ikut menaruh perhatian kasus yang menjerat pemilik rumah makan Bibi Kelinci Kemang Nabilah O'Brien. Nabilah menjadi tersangka akibat melaporkan pelanggan yang tak bayar
ANGGOTA Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Syamsu Rizal mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi keanggotaan Indonesia di Board of Peace setelah AS dan Israel menyerang Iran
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved