Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
SITUASI konflik Ukraina-Rusia semakin kritis setelah Presiden Rusia Vladimir Putin resmi mengumumkan operasi militer khusus di Donbas Ukraina Timur. Menanggapi perkembangan tersebut anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah Indonesia memprioritaskan keselamatan dan keamanan warga negara Indonesia (WNI) di Ukraina.
"Dengan situasi yang semakin memburuk di Ukraina, perlu ada langkah segera untuk mengevakusi WNI di sana. Kami melihat Kemenlu dan KBRI sudah membuat tahapan tersebut, semoga upaya evakuasi WNI ini bisa berjalan lancar dan aman," terang Sukamta kepada mediaindonesia.com, Kamis (24/2).
Sukamta meminta pemerintah aktif melakukan upaya diplomasi meredam gejolak dan mendinginkan situasi di sana, sehingga eksalasi konflik bisa dicegah.
Baca Juga: Puan Maharani: Perbaiki Layanan BPJS Kesehatan Sebelum Jadi Syarat Pelayanan Publik
"Perang harus dicegah, jangan sampai skalanya membesar. Perang tidak akan hadirkan solusi baik bagi Rusia maupun Ukraina, namun hanya akan menghadirkan derita rakyat dan tragedi kemanusian. Oleh sebab itu Indonesia harus mendesak PBB dan komunitas internasional mengambil tindakan paling kuat untuk menghentikan perang."
Meski secara lokasi jauh dari Indonesia, konflik ini mempengaruhi politik dan ekonomi. Oleh sebab itu dia meminta pemerintah melakukan pemetaan dan antisipasi jika konflik di Eropa Timur tersebut berkepanjangan.
"Bisa saja ini menjadi konflik regional yang meluas, menjadi kutub yang bisa menarik negara-negara lain untuk terlibat. Tentu Indonesia tidak boleh masuk dalam kutub konflik tersebut. Kita juga harus bersiap antisipasi jika terjadi kontraksi ekonomi akibat harga minyak yang diprediksi melambung tinggi," cetusnya.
Baca juga: Indonesia sebagai Ketua G20 Diminta Ikut Redakan Krisis Rusia-Ukraina
Anggota Komisi I DPR lainnya, Muhammad Farhan menerangkan ketegangan wilayah dan separatisme di Ukraina bereskalasi menuju perang fisik. Dalam setiap peperangan akan menimbulkan korban masyarakat sipil yang tidak terlibat langsung dalam konflik. Dampak ekonomi dari sebuah peperangan di era globalisasi sekarang selalu meluas. Hal ini akan meningkatkan harga minyak dan gas dunia, yang pada gilirannya akan memicu inflasi global
"Saya yakin tidak akan ada yang namanya perang dunia ketigq karena tidak ada satupun negara yang mau terlibat di wilayahnya. Dalam hal ini Ukraina adalah korban, sedangkan Rusia dan USA beserta musuh mereka akan menjaga konflik hanya di wilayah Ukraina," tegasnya.
Indonesia sebagai negara G20 diharapkan bisa mengambil peran perdamaian dari keteganga Rusia Ukraina selain mendesak Ukraina, Rusia, USA dan NATO untuk segera ke meja perundingan.
"Semoga dalam ajang G20, Jokowi bisa ambil inisiatif," imbuhnya.
Anggota Fraksi NasDem ini meminta pemerintah khususnya Direktur Perlindungan WNI Kemenlu, segera melakukan evakuasi WNI di Ukraina, termasuk memastikan keselamatan Diplomat di negara tersebut. (P-5)
Trump mendukung rencana Putin untuk mengakhiri perang di Ukraina dengan menyerahkan wilayah yang belum ditaklukkan kepada Rusia.
Trump dan Putin menunjukkan sikap optimistis usai melangsungkan pertemuan tertutup selama lebih dari tiga jam.
Presiden Rusia Vladimir Putin mengundang Donald Trump untuk mengadakan putaran pembicaraan selanjutnya di Moskow.
Donald Trump dan Vladimir Putin bertemu untuk membhasa mengakhiri perang di Ukraina.
Sektor pertahanan memperkuat peran aktif Indonesia di forum internasional untuk mendorong penyelesaian konflik global, termasuk di Israel-Palestina dan Rusia-Ukraina.
PRESIDEN Rusia Vladimir Putin dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan bertemu pada hari ini di Alaska untuk membahas upaya mengakhiri perang tiga tahun antara Moskow dan Ukraina.
DPR siap mendukung komitmen Presiden Prabowo yang siap ‘menyikat’ tambang ilegal.
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Berikut isi pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Sidang Tahunan MPR RI.
Kami mengajak masyarakat untuk terus aktif mengawal kinerja DPR. Partisipasi publik yang kuat memperkuat legitimasi dan kualitas kebijakan. Kritik yang konstruktif sangat kami butuhkan.
Hukum acara pidana tidak semata-mata untuk menghukum tersangka, tetapi untuk memastikan tidak terjadinya kesewenang-wenangan negara terhadap warga negaranya.
Dalam surat DPR dengan perihal Seruan Mendesak untuk Tindakan Segera Guna Mengakhiri Bencana Kemanusiaan di Jalur Gaza mencakup enam poin desakan ke PBB.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved