Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
SITUASI konflik Ukraina-Rusia semakin kritis setelah Presiden Rusia Vladimir Putin resmi mengumumkan operasi militer khusus di Donbas Ukraina Timur. Menanggapi perkembangan tersebut anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah Indonesia memprioritaskan keselamatan dan keamanan warga negara Indonesia (WNI) di Ukraina.
"Dengan situasi yang semakin memburuk di Ukraina, perlu ada langkah segera untuk mengevakusi WNI di sana. Kami melihat Kemenlu dan KBRI sudah membuat tahapan tersebut, semoga upaya evakuasi WNI ini bisa berjalan lancar dan aman," terang Sukamta kepada mediaindonesia.com, Kamis (24/2).
Sukamta meminta pemerintah aktif melakukan upaya diplomasi meredam gejolak dan mendinginkan situasi di sana, sehingga eksalasi konflik bisa dicegah.
Baca Juga: Puan Maharani: Perbaiki Layanan BPJS Kesehatan Sebelum Jadi Syarat Pelayanan Publik
"Perang harus dicegah, jangan sampai skalanya membesar. Perang tidak akan hadirkan solusi baik bagi Rusia maupun Ukraina, namun hanya akan menghadirkan derita rakyat dan tragedi kemanusian. Oleh sebab itu Indonesia harus mendesak PBB dan komunitas internasional mengambil tindakan paling kuat untuk menghentikan perang."
Meski secara lokasi jauh dari Indonesia, konflik ini mempengaruhi politik dan ekonomi. Oleh sebab itu dia meminta pemerintah melakukan pemetaan dan antisipasi jika konflik di Eropa Timur tersebut berkepanjangan.
"Bisa saja ini menjadi konflik regional yang meluas, menjadi kutub yang bisa menarik negara-negara lain untuk terlibat. Tentu Indonesia tidak boleh masuk dalam kutub konflik tersebut. Kita juga harus bersiap antisipasi jika terjadi kontraksi ekonomi akibat harga minyak yang diprediksi melambung tinggi," cetusnya.
Baca juga: Indonesia sebagai Ketua G20 Diminta Ikut Redakan Krisis Rusia-Ukraina
Anggota Komisi I DPR lainnya, Muhammad Farhan menerangkan ketegangan wilayah dan separatisme di Ukraina bereskalasi menuju perang fisik. Dalam setiap peperangan akan menimbulkan korban masyarakat sipil yang tidak terlibat langsung dalam konflik. Dampak ekonomi dari sebuah peperangan di era globalisasi sekarang selalu meluas. Hal ini akan meningkatkan harga minyak dan gas dunia, yang pada gilirannya akan memicu inflasi global
"Saya yakin tidak akan ada yang namanya perang dunia ketigq karena tidak ada satupun negara yang mau terlibat di wilayahnya. Dalam hal ini Ukraina adalah korban, sedangkan Rusia dan USA beserta musuh mereka akan menjaga konflik hanya di wilayah Ukraina," tegasnya.
Indonesia sebagai negara G20 diharapkan bisa mengambil peran perdamaian dari keteganga Rusia Ukraina selain mendesak Ukraina, Rusia, USA dan NATO untuk segera ke meja perundingan.
"Semoga dalam ajang G20, Jokowi bisa ambil inisiatif," imbuhnya.
Anggota Fraksi NasDem ini meminta pemerintah khususnya Direktur Perlindungan WNI Kemenlu, segera melakukan evakuasi WNI di Ukraina, termasuk memastikan keselamatan Diplomat di negara tersebut. (P-5)
Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mendukung tanpa syarat terhadap Rusia dalam perang di Ukraina.
RATUSAN pesawat nirawak dan rudal yang diluncurkan dari berbagai arah menghantam Ibu Kota Ukraina, Kyiv, pada Rabu (9/7) malam hingga kemarin.
Ukraina mengalami serangan udara terbesar sejak invasi 2022 dengan ratusan drone dan rudal diluncurkan Rusia.
Atlet-atlet Rusia memiliki kapasitas dan kualitas yang lumayan bagus.
Donald Trump mengatakan AS akan mengirim lebih banyak senjata ke Ukraina.
Roman Starovoit, mantan Menteri Transportasi Rusia, ditemukan tewas setelah dipecat Presiden Putin.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai pencegahan terhadap saksi termasuk tindakan upaya paksa. Bahkan, tidak semestinya diberlakukan kepada seseorang yang belum menjadi tersangka.
Surat usulan pemakzulan terhadap Gibran telah dikirimkan Forum Purnawirawan TNI kepada MPR/DPR RI sejak bulan lalu.
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Ketua Komisi II DPR itu mengatakan saat ini DPR juga belum menentukan sikap resmi. Soal putusan MK masih jadi topik diskusi antarfraksi.
KOMISI VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke salah satu sub Holding Perkebunan PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo.
duta besar (dubes) luar negeri Indonesia tidak boleh mengalami kekosongan sebab posisi dubes memiliki peran yang strategis bukan hanya sebagai simbol resmi representasi Indonesia
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved