Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Barisan Pendukung Puan Maharani (BP2M) Timur Malaka Kiemas dan Sekjen BP2M Nurdin Latupono menyatakan siap menjadikan Puan Maharani menjadi Calon Presiden 2024.
Kebulatan tekad BP2M dinyatakan lewat deklarasi di depan ratusan anggota yang sepenuhnya akan siap mendukung Puan Maharani calon menjadi Presiden 2024 mendatang di Teras 124, Jl. Jati Makmur, Pondok Melati, Bekasi, Sabtu (19/2) malam.
"Perempuan di Indonesia pernah menjadi persiden. Bahkan cukup sukses memimpin bangsa ini saat dipimpin Ibu Megawati Soekarno Putri. Sekarang, saatnya perempuan juga yang memimpin, yakni Puan Maharani,. Untuk itu relawan BP2M dibentuk," kata Timur Malaka Kiesmas disela-sela delaras BP2MI.
Baca juga : Relawan Puan Gelar Buka Puasa Bersama dan Beri Sembako di Sumsel
Timur meyakini, bahwa Puan Maharani mempunyai potensi besar untuk bisa tampil menjadi orang nomor satu di negeri ini.
Apalagi katanya, elektabilitas cucu Bung Karno itu kian hari kian menanjak naik.
"Pengalaman dan kemampuan Puan Maharani dalam memimpin tidak diragukan lagi. Baik di partai, menjadi Menteri maupun menjadi Ketua DPR," kata Timur.
Baca juga : Relawan Puan Gelar Kegiatan Senam Asik dan Aksi Peduli Masyarakat
Sekjen BP2M mengungkapkan, telah memiliki perwakilan di 30 daerah se-Indonesia. Selain itu, mereka mengaku telah memiliki basis-basis suara pendukung Puan Maharani sampai tikat akar rumput.
"Tinggal memberikan mandat saja ke pimpinan daerah provinsi. Bahkan kelak BP2M akan mempunyai pengurus sampai ranting," ucap Nurdin Latupono.
Dengan tegas Nuridin menepis, anggapan bahwa mendapat dukungan dari PDI Perjuangan. Ia mengatakan, semua kegiatan dari BP2M murni dari masyarakat.
Baca juga : Relawan Puan Kabupaten Tasikmalaya Gelar Shalawat Bersama
"Jelas ya, tidak ada kaitan dengan partai mana pun. Ini murni dari masyarakat. Semua kegiatan patungan dari pengurus dan simpatisan BP2M," tegas Nurdin.
Termasuk juga dalam menjalankan program BP2M, seperti bakti sosial dan membagi sembako ke masyarakat yang tidak mampu, tidak menggunakan dana dari partai.
"Setiap membuat kegiatan dan dimanapun tujuannya untuk meningkatkan elektabilitas Puan Maharani. BP2MI yakin, banyak masyarakat yang mencintai Puan Maharani," tutur Nurdin. (RO/OL-09)
Pemerintah resmi menetapkan Idulfitri 1 Syawal 1447 H jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026. Ketua Komisi VIII DPR dan Menteri Agama imbau masyarakat jaga toleransimeski ada perbedaan lebaran
WAKIL Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi kesiapan petugas dalam arus mudik Lebaran 2026. Ia pun menyebut koordinasi antar-instansi sudah berjalan sangat baik.
Kementerian Agama mencairkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi ratusan ribu guru madrasah dan guru agama di seluruh Indonesia sebelum Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.
Komisi III DPR berencana memanggil Polri dan Kontras terkait kasu penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus
Komisi III DPR gelar rapat khusus terkait penyiraman air keras aktivis KontraS Andrie Yunus. DPR desak Polri usut tuntas aktor intelektual serangan tersebut!
Habiburokhman ingatkan bahaya foto AI terduga pelaku penyiraman air keras Andrie Yunus (KontraS). Polisi diminta segera klarifikasi agar tak salah sasaran
PASAL mengenai persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau UU Pemilu kembali digugat ke MK agar bebas dari nepotisme
UU Pemilu digugat meminta keluarga Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat dilarang mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved