Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Barisan Pendukung Puan Maharani (BP2M) Timur Malaka Kiemas dan Sekjen BP2M Nurdin Latupono menyatakan siap menjadikan Puan Maharani menjadi Calon Presiden 2024.
Kebulatan tekad BP2M dinyatakan lewat deklarasi di depan ratusan anggota yang sepenuhnya akan siap mendukung Puan Maharani calon menjadi Presiden 2024 mendatang di Teras 124, Jl. Jati Makmur, Pondok Melati, Bekasi, Sabtu (19/2) malam.
"Perempuan di Indonesia pernah menjadi persiden. Bahkan cukup sukses memimpin bangsa ini saat dipimpin Ibu Megawati Soekarno Putri. Sekarang, saatnya perempuan juga yang memimpin, yakni Puan Maharani,. Untuk itu relawan BP2M dibentuk," kata Timur Malaka Kiesmas disela-sela delaras BP2MI.
Baca juga : Relawan Puan Gelar Buka Puasa Bersama dan Beri Sembako di Sumsel
Timur meyakini, bahwa Puan Maharani mempunyai potensi besar untuk bisa tampil menjadi orang nomor satu di negeri ini.
Apalagi katanya, elektabilitas cucu Bung Karno itu kian hari kian menanjak naik.
"Pengalaman dan kemampuan Puan Maharani dalam memimpin tidak diragukan lagi. Baik di partai, menjadi Menteri maupun menjadi Ketua DPR," kata Timur.
Baca juga : Relawan Puan Gelar Kegiatan Senam Asik dan Aksi Peduli Masyarakat
Sekjen BP2M mengungkapkan, telah memiliki perwakilan di 30 daerah se-Indonesia. Selain itu, mereka mengaku telah memiliki basis-basis suara pendukung Puan Maharani sampai tikat akar rumput.
"Tinggal memberikan mandat saja ke pimpinan daerah provinsi. Bahkan kelak BP2M akan mempunyai pengurus sampai ranting," ucap Nurdin Latupono.
Dengan tegas Nuridin menepis, anggapan bahwa mendapat dukungan dari PDI Perjuangan. Ia mengatakan, semua kegiatan dari BP2M murni dari masyarakat.
Baca juga : Relawan Puan Kabupaten Tasikmalaya Gelar Shalawat Bersama
"Jelas ya, tidak ada kaitan dengan partai mana pun. Ini murni dari masyarakat. Semua kegiatan patungan dari pengurus dan simpatisan BP2M," tegas Nurdin.
Termasuk juga dalam menjalankan program BP2M, seperti bakti sosial dan membagi sembako ke masyarakat yang tidak mampu, tidak menggunakan dana dari partai.
"Setiap membuat kegiatan dan dimanapun tujuannya untuk meningkatkan elektabilitas Puan Maharani. BP2MI yakin, banyak masyarakat yang mencintai Puan Maharani," tutur Nurdin. (RO/OL-09)
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, menekankan pentingnya kejelasan tindak lanjut setelah pemeriksaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dilakukan.
ANGGOTA Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini minta keterlibatan Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza atau (Board of Peace) yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump takdisalahartikan
Negara tidak boleh membiarkan praktik perparkiran yang menempatkan rakyat sebagai pihak paling lemah dan selalu menanggung risiko.
Status kepegawaian yang diperoleh pegawai SPPG sejatinya merupakan titik ideal bagi para pekerja di Indonesia dan seharusnya menjadi contoh dalam sistem ketenagakerjaan
KETUA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun meminta agar Bank Indonesia (BI) untuk menjaga nilai tukar rupiah pada angka-angka yang moderat.
Kewenangan penuh untuk mensimulasikan mekanisme aturan ada di tangan DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved