Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Barisan Pendukung Puan Maharani (BP2M) Timur Malaka Kiemas dan Sekjen BP2M Nurdin Latupono menyatakan siap menjadikan Puan Maharani menjadi Calon Presiden 2024.
Kebulatan tekad BP2M dinyatakan lewat deklarasi di depan ratusan anggota yang sepenuhnya akan siap mendukung Puan Maharani calon menjadi Presiden 2024 mendatang di Teras 124, Jl. Jati Makmur, Pondok Melati, Bekasi, Sabtu (19/2) malam.
"Perempuan di Indonesia pernah menjadi persiden. Bahkan cukup sukses memimpin bangsa ini saat dipimpin Ibu Megawati Soekarno Putri. Sekarang, saatnya perempuan juga yang memimpin, yakni Puan Maharani,. Untuk itu relawan BP2M dibentuk," kata Timur Malaka Kiesmas disela-sela delaras BP2MI.
Baca juga : Relawan Puan Gelar Buka Puasa Bersama dan Beri Sembako di Sumsel
Timur meyakini, bahwa Puan Maharani mempunyai potensi besar untuk bisa tampil menjadi orang nomor satu di negeri ini.
Apalagi katanya, elektabilitas cucu Bung Karno itu kian hari kian menanjak naik.
"Pengalaman dan kemampuan Puan Maharani dalam memimpin tidak diragukan lagi. Baik di partai, menjadi Menteri maupun menjadi Ketua DPR," kata Timur.
Baca juga : Relawan Puan Gelar Kegiatan Senam Asik dan Aksi Peduli Masyarakat
Sekjen BP2M mengungkapkan, telah memiliki perwakilan di 30 daerah se-Indonesia. Selain itu, mereka mengaku telah memiliki basis-basis suara pendukung Puan Maharani sampai tikat akar rumput.
"Tinggal memberikan mandat saja ke pimpinan daerah provinsi. Bahkan kelak BP2M akan mempunyai pengurus sampai ranting," ucap Nurdin Latupono.
Dengan tegas Nuridin menepis, anggapan bahwa mendapat dukungan dari PDI Perjuangan. Ia mengatakan, semua kegiatan dari BP2M murni dari masyarakat.
Baca juga : Relawan Puan Kabupaten Tasikmalaya Gelar Shalawat Bersama
"Jelas ya, tidak ada kaitan dengan partai mana pun. Ini murni dari masyarakat. Semua kegiatan patungan dari pengurus dan simpatisan BP2M," tegas Nurdin.
Termasuk juga dalam menjalankan program BP2M, seperti bakti sosial dan membagi sembako ke masyarakat yang tidak mampu, tidak menggunakan dana dari partai.
"Setiap membuat kegiatan dan dimanapun tujuannya untuk meningkatkan elektabilitas Puan Maharani. BP2MI yakin, banyak masyarakat yang mencintai Puan Maharani," tutur Nurdin. (RO/OL-09)
Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, menyerukan penundaan impor 105 ribu mobil pikap dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, memberikan klarifikasi tegas terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai penutupan gerai Alfamart dan Indomaret.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Rano Alfath, mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus penganiayaan yang menewaskan AT (14).
Proses hukum terhadap tersangka, yang merupakan oknum anggota Brimob berinisial Bripda MS, harus dilakukan secara terbuka tanpa ada upaya menutupi fakta.
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memastikan tidak terdapat pelanggaran prosedur dalam penetapan kembali Ahmad Sahroni sebagai pimpinan Komisi III DPR.
KPK menyatakan dukungan terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset oleh DPR dan pemerintah guna memperkuat pemulihan kerugian negara serta efek jera bagi pelaku korupsi.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved