Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menolak keras rencana pemerintah perihal pungutan wisata yang dibebankan melalui tiket pesawat.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan usulan adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) Lembaga Kepresidenan perlu dilakukan kajian secara menyeluruh.
WAKIL Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena menanggapi terkait penurunan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan untuk masyarakat tidak mampu pada 2023
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengingatkan bakal calon kepala daerah yang merupakan calon anggota legislatif (caleg) terpilih hasil Pemilu 2024 untuk mengundurkan diri.
Kelanjutan pembahasan RUU Perampasan aset di tangan DPR. Kalau sekarang tidak jelas, berarti tidak ada itikad baik dari DPR untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Johan Budi Sapto Pribowo menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset masih bisa dibahas.
Mahkamah Konstitusi (MK) menyentil DPR RI untuk tidak lepas tangan menyikapi berbagai temuan masalah dalam pemilihan umum (pemilu).
Dengan disahkannya RUU PPRT, perempuan Indonesia, khususnya mereka yang bekerja sebagai PRT, memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang aman dan terhormat.
Dengan menduduki kursi Ketua DPR, peran PDIP sebagai oposisi akan semakin kuat
Muhaimin Iskandar mengapresiasi kerja-kerja tiap pemangku kepentingan, yang terlibat dalam pengamanan jalannya mudik Lebaran 2024.
RUU PPRT masih terus menghadapi kendala. Hingga saat ini, proses pengesahannya masih terus tertahan di meja Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Puan Maharani.
Menurut Jokowi, kini 'bolanya' ada di DPR.
Dimyati dinilai bisa jadi kuda hitam karena kiprahnya di politik. Apalagi ia merupakan politisi senior yang memulai karir politiknya sejak usia muda.
TNI-Polri bisa saja memberantas Organisasi Papua Merdeka (OPM) jika ada itikad baik dari pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Revisi UU MD3 yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2024 dinilai sulit bergulir.
Sektor pariwisata, akomodasi, transportasi dan kuliner, merupakan sektor yang banyak diakses pada masa libur Lebaran ini.
Anggota Komisi I DPR, Dave Laksono, menyuarakan perlunya strategi berbeda dalam menghadapi KKB yang kembali diidentifikasi sebagai OPM.
Ada ataupun tidak ada pertemuan di momen lebaran, hak angket sudah berat dan sulit untuk dijalankan
Hakim MK jangan sampai melihat PHPU dengan sudut pandang formalistik seperti pandangan kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
PKB masih menganggap hak angket perlu digulirkan demi perbaikan demokrasi bangsa Indonesia ke depan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved