Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
SERANGAN ransomware pada Pusat Data Nasional (PDN) menjadi pelajaran penting bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan terhadap pihak-pihak yang paling bertanggung jawab atas jaminan keamanan data. Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menegaskan sudah saatnya dilakukan reformasi di BSSN.
"Sepertinya kita perlu mendorong reformasi di tubuh BSSN. Kalau menilik sejarahnya, BSSN ialah transformasi dari Lemsaneg yang dulu personelnya didominasi oleh tentara dan polisi karena fokusnya pada persandian (intelijen). Namun sekarang, tuntutan untuk BSSN lebih besar pada keamanan siber dan oleh karena itu, BSSN harus diisi oleh para pakar IT, profesional IT, dan talenta-talenta muda Indonesia yang cerdas di sektor keamanan siber," ungkapnya, Rabu (26/6).
Serangan ransomware tersebut merupakan bentuk kejahatan siber yang serius karena serangan terhadap objek vital nasional yang sangat strategis seperti Pusat Data Nasional.
Baca juga : Komisi I Klaim Pemulihan PDN Tengah Dilakukan Secara Berkala
"Kalau jajaran SDM di BSSN masih menjalankan pola seperti Lemsaneg, anggaran sebesar apapun yang digelontorkan akan menjadi percuma karena masih menggunakan paradigma lama yang sudah out of date," imbuhnya.
Kejadian ini menambah deret kejadian dan ancaman pembobolan data. Hal ini sangat disayangkan dan ia meminta pemerintah betul-betul sigap dan cepat memitigasi risiko lanjutan dari serangan tersebut.
Serangan ransomware, sambungnya, ialah menyoroti peran dari Badan Siber dan Sandi Negar (BSSN) sebagai pengawal utama gerbang siber di lingkungan pemerintah sesuai amanat Perpres Nomor 28 Tahun 2021.
"Kita jadi mempertanyakan, apa saja upaya yang sudah dilakukan BSSN selama ini untuk mengamankan jaringan dan infrastruktur telekomunikasi pemerintah? Mengapa serangan ini bisa terjadi pada objek yang sangat vital tersebut? BSSN sebagai pengawal keamanan PDN dan Kemenkominfo sebagai pengelola PDN harus bertanggung jawab atas kelalaian ini. Ini potensi kebocoran data warga negara seluruh Indonesia, tidak bisa dianggap enteng," tukasnya. (Z-2)
Sistem BPI sudahdipulihkan lebih cepat dari target yang diberikan pemerintah.
Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika Hokky Situngkir menyebutkan bahwa pusat data nasional (PDN) di Cikarang, Jawa Barat disiapkan.
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mempertanyakan kelanjutan kinerja pemerintah dalam mengatasi serangan siber pada PDNS 2 yang sudah empat pekan berlalu.
KABARESKRIM Polri Komjen Wahyu Widada merespons peretasan sistem pusat data nasional (PDN) Kominfo. Wahyu menyebut proses penegakan hukum kejahatan siber ransomware tak mudah.
Secara bertahap beberapa layanan publik pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 telah pulih.
“Semua pihak sepakat dalam dua bulan ini konsentrasi untuk selesaikan Undang-Undang Hak Cipta. Telah disepakati, delegasi penarikan royalti akan dipusatkan di LMKN,"
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menanggapi usulan Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan agar PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyediakan gerbong khusus untuk merokok
WAKIL Ketua DPR RI, Adies Kadir, memberikan apresiasi tinggi terhadap aksi heroik Raihan Diaz Rinawi, yang memanjat tiang bendera setinggi 12 meter saat upacara HUT ke-80 RI di Lampung
KETUA DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengomentari tunjangan perumahan senilai Rp50 juta per bulan untuk anggota DPR RI
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
Narasi kenaikan gaji anggota DPR RI bukan sesuatu yang mendesak untuk direalisasikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved